Mojokerto — Di tengah polemik tumpukan sampah dan TPS mangkrak di Kutorejo, angka-angka jumbo justru bermunculan dari balik meja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto. Komisi 3 DPRD pun mencium aroma kejanggalan yang “berbau”, bukan dari sampah, tapi dari lembar-lembar RKA.

Rp20 miliar jadi Rp23 miliar? Siapa yang "mainin" tombol tambah?

Awalnya DLH dipatok dengan pagu Rp20.469.897.000 untuk tahun anggaran 2025. Tapi entah sihir dari mana, dalam dokumen RKA muncul total anggaran Rp23.713.697.000. Kelebihan nyaris Rp3,2 miliar pun jadi sorotan.

“Apa ini proyek plastik sekali pakai? Sekali anggaran, langsung hilang jejak?” celetuk salah satu anggota Komisi 3.

Lucunya, kelebihan anggaran itu muncul saat beberapa fasilitas TPS 3R justru terbengkalai. Di Kutorejo, TPS mandek. Di tempat lain, gerobak sampah rusak, armada operasional compang-camping. Tapi anggaran mewah tetap mengalir, seperti air limbah yang tak tersaring.

Kepala DLH disebut-sebut minim inovasi

Kepala DLH yang sekarang, Zakki, bukan tanpa catatan. Ia dikenal publik sebagai mantan tim sukses eks Bupati Ikhfina. Nilai Job Fit-nya? Kabar di lapangan menyebut dia paling buncit, bahkan kalah dari pejabat eselon 3. Tapi, jabatannya tetap naik kasta. Bukan karena prestasi, melainkan karena loyalitas.

"Era Ikhfina, yang penting nurut. Dilantik dulu, proyek miliaran menyusul."

Begitu pola lama dikisahkan oleh sumber internal. Kini, publik bertanya: apakah warisan gaya lama itu masih berlanjut meski bupatinya sudah ganti?

Komisi 3 mendesak klarifikasi resmi dari DLH, bukan hanya penjelasan lisan setengah hati.

“Jangan sampai DLH jadi Dinas Lingkungan Hantu. Anggaran ada, programnya gaib.”