MOJOKERTO – Terik matahari Mojokerto hari ini menyengat ubun-ubun. Tapi yang lebih menyengat, rupanya bukan suhu cuaca, melainkan suasana batin para ASN Pemkot Mojokerto. Mereka panas dingin, bukan karena flu, tapi karena potongan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) yang tiba-tiba melonjak dan tukin (tunjangan kinerja) yang belum juga datang.

Ibarat sedang duduk di warkop pinggir jalan, obrolan ASN menyeruak bak gorengan yang baru diangkat dari penggorengan: panas, berminyak, dan bikin nyinyir.

ZIS Naik, Dompet ASN Menjerit

Sebuah pemberitahuan di grup WA para ASN;

"Ijin menyampaikan, mulai Agustus 2025, potongan ZIS dinaikkan sesuai Perwali No. 21 Tahun 2022, minimal 1,25% dari gaji. Surat pernyataan akan dibagikan bersamaan dengan slip gaji, mohon diisi. Yang sudah memberi lebih dari itu, tetap. Yang tanya, silakan ke pengurus gaji."

Sekilas tampak sederhana. Tapi di balik angka 1,25%, terselip desahan panjang dan wajah lesu pegawai yang gajinya sudah terlanjur digerogoti cicilan koperasi, angsuran kendaraan, dan uang jajan anak.

Empat Bulan, TUKIN ASN Tak Cair

Tak cukup dengan ZIS, para ASN juga mengeluh soal tukin. Sudah empat bulan, tukin belum cair. Padahal, bagi sebagian ASN, tukin bukan sekadar tunjangan—itu harapan terakhir untuk bayar kontrakan dan cicilan rumah subsidi.

“Saya bingung, bro. ZIS dipotong otomatis, tapi tukin hilang otomatis. Kabeh mung diparingi sabar,” kata seorang ASN yang enggan disebut namanya, sambil mengaduk kopi sachet di ruang panitia 17-an..

Di balik aturan dan instruksi resmi, muncul kekhawatiran bawah tanah. Para ASN mulai bertanya-tanya: ke mana uang ZIS mengalir? Apakah benar dikelola oleh BAZNAS secara amanah? Apakah tak disusupi kepentingan politik atau agenda terselubung?

“Zakat itu ibadah, tapi kok rasanya kayak potongan wajib. Kalau keikhlasan dicabut paksa, apa masih sah?” celetuk seorang ASN senior di lorong kantor, disambut anggukan lirih rekannya yang lain.

DPRD Diminta Bertindak: Cabut Perwali 21/2022

Desakan pun mulai muncul. Beberapa ASN berharap DPRD Kota Mojokerto turun tangan, mencabut atau merevisi Perwali 21/2022. Bukan karena menolak zakat, tapi demi menegakkan prinsip keikhlasan dan transparansi.

“Zakat itu suci. Jangan dipolitisasi. Jangan dipaksa. Jangan dijadikan bancakan,” tegas seorang pegawai yang selama ini rutin bersedekah langsung ke panti asuhan.

Obrolan Warkop Jadi Derita Kolektif

Obrolan yang tadinya hanya selingan kopi sore di warkop, kini berubah jadi keresahan kolektif. Dari ruang staf hingga aula kantor, dari ruang guru sampai Puskesmas, semua menggumam hal yang sama: potongan naik, tukin hilang, keadilan entah di mana.

Dan pada akhirnya, para ASN hanya bisa menatap slip gaji sambil berdoa, semoga keikhlasan tidak terus-menerus diuji oleh aturan yang tak memberi ruang untuk memilih.

“Kami tak menolak zakat. Tapi kami ingin hak kami juga ditegakkan. Jangan jadikan perwali sebagai alat pungutan rasa terpaksa.”

Mojokerto masih panas. Tapi barangkali, hati para pegawai negeri lebih panas dari aspal siang bolong.

 "Ya Allah, kuatkan kami di antara perwali dan potongan, di antara gaji yang hilang dan hak yang dilupakan."

(Doa sunyi dari meja staf TU yang hanya bisa pasrah).

Redaksi | Detak Inspiratif

Kabar dari lorong kantor. Suara dari yang tak bersuara.