Malang, Kota Dingin yang Panas
Siang itu Malang tak lagi dingin. Matahari seperti marah, tapi bukan itu yang bikin udara gerah. Yang membuat suhu kota naik drastis adalah kabar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang dipanggil Aparat Penegak Hukum (APH) di Polresta Malang.
Isunya bukan sembarangan  dugaan pemalsuan berita acara mutasi ASN. Mutasi abal-abal, kata orang-orang di balik meja birokrasi.

Jejak Tinta yang Menjebak
Dari penelusuran kami, dugaan pemalsuan ini bukan sekadar coretan tanda tangan di atas kertas.
Berita acara yang “dimanipulasi” digunakan sebagai dokumen formal untuk mengajukan usulan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait rotasi jabatan ASN.
Artinya, dampaknya meluas: Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kemendagri, hingga OPD Pemkot Malang ikut “kecipratan” efek dominonya.

Satu tanda tangan bisa menimbulkan efek domino setara gempa Magnitudo 7, Bro.
ASN yang mestinya dapat kursi strategis jadi tergeser, yang mestinya dilantik malah hilang nama, yang tiba-tiba nongol di SK mutasi malah seperti pemain pengganti dadakan.

Mutasi Jadi Lahan Prestise dan Prestasi Palsu
Seorang ASN senior, sebut saja “Pak X”, menahan napas saat kami temui di kantornya.

“Bayangkan, Mas… nama saya nggak pernah masuk usulan, tapi tiba-tiba keluar SK mutasi dengan tanda tangan Sekda.
Saya pikir rezeki, ternyata skenario,” katanya sambil terkekeh getir.

Di balik tawa getir itu, ada cerita soal transaksi jabatan, tarik ulur rekomendasi, hingga dugaan aroma politik di balik kebijakan mutasi.
Birokrasi seperti meja judi. Semua orang pasang taruhan, dan rakyat kecil tetap jadi penonton.

APH Masuk, Malang Jadi Riuh
Pemeriksaan Sekda oleh penyidik Satreskrim Polresta Malang adalah lonceng pertama yang memecah keheningan Kota Malang.
Sumber internal di Polresta menyebut, pemanggilan ini bukan sekadar klarifikasi. Ada indikasi unsur pidana pemalsuan dokumen negara, dan pasalnya bisa tajam: Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat resmi, ancamannya 6 tahun penjara.

Namun, Polresta tak mau gegabah. Mereka merunut kronologi dari bawah ke atas. Mulai dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), staf tata usaha, pejabat OPD, hingga Sekda sendiri.

Dampak Sistemik: Bukan Sekadar Pemkot Malang
Kita bicara soal administrasi negara. Artinya, satu berita acara palsu ini bisa membuat seluruh sistem kacau:

Kemendagri bisa salah menerbitkan rekomendasi mutasi

BKN bisa keliru mengesahkan data ASN

ASN yang dirugikan bisa menggugat ke PTUN

Publik kehilangan kepercayaan pada birokrasi

Seorang pakar hukum administrasi, Dr. Hendra Prakoso, bilang ke Detak Inspiratif:

“Kalau benar ada pemalsuan, ini bukan sekadar pelanggaran etik.
Ini sudah masuk ke pidana administrasi negara dan bisa menyeret lebih banyak pejabat pusat jadi korban efek domino.
Bisa-bisa Malang jadi preseden nasional.”

Skenario Politik atau Kelalaian Sistem?
Pertanyaan besarnya: apakah ini kesengajaan atau keteledoran?
Apakah Sekda bermain solo, atau ada “orkestra senyap” di balik layar?
Sementara Pemkot Malang masih irit bicara, sejumlah pihak menunggu langkah tegas Wali Kota.

Yang jelas, publik Malang kini waspada. Kota yang dulu adem ayem kini seperti panci presto, mendesis pelan, menunggu ledakan.

Tim Detak Inspiratif akan terus menelusuri jejak dokumen, menguak jaringan, dan memecah kebisuan birokrasi. Karena di balik selembar kertas, ada nasib ribuan ASN, ada nama baik kota, dan ada hak publik yang harus dijaga.