PERTANDINGAN TURNAMEN BOLA POLITIK DI KANTOR GUBERNUR JAWA TIMUR
-Baca Juga
SURABAYA, 3 SEPTEMBER 2025 –
Angin Kota Surabaya tak sejuk lagi, apalagi di bawah pohon-pohon tua yang berdiri tegak di depan Gedung Negara Grahadi. Kali ini bukan burung pipit yang berkicau, tapi suara rakyat yang teriak lantang: “Turunkan Khofifah! Tuntaskan Korupsi! Hapus Pungli Sekolah!”
Ini bukan sekadar demo. Ini pertandingan turnamen politik, dan Grahadi adalah stadionnya.
Siapa Lawan Siapa?
MC rakyat: Cak Sholeh membuka peluit babak pertama lewat TikTok:
“NO VIRAL, NO JUSTICE!”
Tim-tim mulai bertanding.
Tim "Rakyat Miskin Tapi Waras"
Diisi emak-emak yang ijazah anaknya ditahan karena belum bayar sumbangan sekolah.Tim "Pejabat Selebgram"
Mereka tampil full filter, tiap kegiatan ada drone dan upload reels, tapi tidak bisa jawab, ke mana perginya dana hibah triliunan rupiah itu?
⚽ Bola Dusta dan Penalti Nurani
“Pak, saya cuma mau ambil ijazah anak saya... sudah lulus dua tahun lalu,” kata seorang bapak di depan kamera wartawan.
Kepalanya tertunduk. Di pundaknya, beban negara yang katanya adil makmur.
Di layar belakang, highlight pertandingan lama ditayangkan kembali:
21 orang sudah ditangkap KPK. Tapi... Kapten Tim belum juga disemprit.
🎤 Komentator Pertandingan Bola Politik
“Negara ini seperti orkes dangdut koplo. Pemainnya ngamen, tapi pemain keyboard-nya nyambi narik pungli,” kata seorang komentator tua berkaos lengan panjang, mengutip Butet.
“Jawa Timur tak butuh pemimpin yang menari di panggung agama, tapi lupa turun ke pasar rakyat.”
🎥 Visual Pertandingan : Cahaya Palsu di Wajah-Wajah Nyata
Wajah-wajah buram emak-emak, siswa SMA, dan pengojek yang tidak tahu harus bayar pajak atau makan besok.
Lalu, kamera menyorot poster wajah gubernur yang penuh slogan “Berkah dan Berkhidmat” disorot dari bawah seperti langit kelabu Gedung Grahadi yang gerimis.
"Korupsi bukan kesalahan sistem. Ini dosa yang dipelihara."
VAR Politik dan Sorak Penonton
Wasit tak terlihat.
VAR (Video Assistant Rakyat) memutar ulang korupsi hibah, penahanan ijazah, dan pajak kendaraan yang menumpuk.
Sayangnya, peluit KPK belum berbunyi.
Papan skor rakyat masih menunjukkan angka:
Korupsi: 21 Tersangka, 1 Belum
Pungli Sekolah: Tak Tertangani
Pajak Kendaraan: Rakyat Menunggak, Negara Diam
Peluit kick off Babak pertama: Baru menit awal:
3 September hanyalah satu pertandingan.
Akan ada laga ulang, perpanjangan waktu, bahkan adu penalti suara.
Namun satu hal pasti: Wong cilik Jatim sudah tidak ingin jadi penonton lagi.
Mereka ingin masuk ke lapangan. Mengambil alih bola. Dan menendangnya keras ke gawang keadilan.
“Negara yang baik adalah yang mendengarkan rakyatnya, bukan yang hanya berdoa saat ditangkap kamera.”
Aksi Demo Terjadwal 3 September 2025
Media Nasional memberitakan bahwa: Muhammad Sholeh (Cak Sholeh) telah melakukan konsolidasi dengan perwakilan dari berbagai wilayah seperti Gresik, Sidoarjo, Malang, Madura, Pasuruan, dan Batu, untuk menggelar aksi demonstrasi besar pada Rabu, 3 September 2025. Lokasinya direncanakan di kantor Gubernur Jawa Timur Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Beberapa media nasional pun menegaskan aksi tersebut menuntut agar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mundur dari jabatannya, bersamaan tuntutan penghapusan tunggakan pajak kendaraan, pengusutan korupsi dana hibah triliunan rupiah, dan penghentian pungli di sekolah negeri.
Tiga Tuntutan Utama Aksi:
1. Korupsi Dana Hibah:
Massa menuntut agar KPK menetapkan Khofifah sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah senilai triliunan rupiah yang sudah menjerat 21 orang lainnya.
2. Pengampunan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor:
Cak Sholeh menyebut pemerintahan Khofifah hanya mengampuni pajak bagi ojol atau orang miskin yang sudah tercatat di Kementerian Sosial sikap yang dianggap “setengah hati” bagi masyarakat luas.
3. Pungli dan Penahanan Ijazah di SMA/SMK Negeri:
Aksi juga mengangkat isu pungutan liar dan penahanan ijazah yang masih marak di sekolah negeri, di mana respons pemerintah tetap dianggap minim.
Suara Semakin Menggema & Viral:
Ajakan aksi ini telah menjadi pembicaraan hangat di media sosial menandakan viral dan didorong sebagai gerakan revolusi rakyat Jatim.
Gerakan ini terinspirasi dari aksi di Kabupaten Pati Jawa Tengah dan bahkan menyebut bahwa, Cak Sholeh membuka posko di depan Grahadi untuk menampung aspirasi warga dan dukungan.
💰 JEJAK TRILIUNAN YANG MENGUAP
Tahun Dana Hibah dan Estimasi Bancaan (20%)
Tahun 2020 : Dana hibah Rp9,5 T : Estimasi bancaan (20%) ± Rp1,9 T Covid, minim pengawasan
Tahun 2021 : Dana hibah Rp8,9 T : Estimasi bancaan (20%) ± Rp1,78 T Kasus mulai mencuat
Tahun 2022 : Dana hibah Rp5,3 T : Estimasi bancaan (20%) ± Rp1,06 T Tersangka mulai ditetapkan
Tahun 2023 : Dana hibah Rp4,7 T : Estimasi bancaan (20%) ± Rp0,94 T Gelombang audit KPK
Tahun 2024 : Dana hibah Rp4,4 T : Estimasi bancaan (20%) ± Rp0,88 T Masih proses lanjutan
TOTAL Rp32,8 T : ± Rp6,5 T Potensi bancaan korupsi
➡️ KPK baru bisa ungkap sekitar Rp1–2 Triliun
➡️ Masih ada ± Rp4 Triliun lebih yang belum jelas alirannya
PEMAIN UTAMA: SIAPA MAKAN APA
🧑⚖️ Legislator:
DPRD Jatim (Fraksi besar & oknum pimpinan) menyodorkan pokir demi fee politik
Dapat fee 5–10% dari total hibah yang mereka kawal
🏛️ Eksekutif (Pemprov Jatim):
Oknum pejabat Bappeda, BPKAD, dan OPD teknis kongkalikong ACC proposal
Dugaan kuat: Gubernur Khofifah dan staf ikut mengatur kuota
🧑🌾 Pokmas Fiktif:
Dikelola guru, tukang, tokoh masyarakat, bahkan staf partai
Dapat proyek tanpa tender
Sebagian tidak mengerjakan apapun, hanya setor fee 20%
🏗️ Swasta & Kontraktor:
Jadi operator lapangan
Banyak proyek hanya formalitas — cat ring, paving, bangun musala setengah jadi