Ketua PKDI: “Kalau separuh kekuatan kami tak digubris, gelombang penuh akan turun!”

MOJOKERTO – Aroma ketidakadilan mulai tercium tajam di tubuh pemerintahan Mojokerto. Para kepala desa yang tergabung dalam Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Mojokerto, menyatakan akan turun ke jalan dan mengepung Kantor Pemkab Mojokerto pada Senin, 25 Agustus 2025.

Aksi besar ini bukan tanpa alasan. Ketua PKDI, Sunardi, menyatakan bahwa dalam dokumen Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025, tidak satu pun desa di bawah naungan PKDI mendapatkan dana BK Desa.

“Ini jelas tidak adil. Kami akan kerahkan separuh kekuatan dulu. Kalau tidak ada respon dari Bupati AlBarra, kami turunkan kekuatan penuh,” tegas Sunardi Kamis (21/8/2025).

PKDI menyebut ada praktik diskriminatif dalam distribusi dana, yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan desa. Padahal, kepala desa adalah pelaksana ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan rakyat.

Solidaritas Desa Aksi ini juga akan menjadi barometer solidaritas antar desa. Sunardi memastikan bahwa ratusan kepala desa akan turun dengan membawa simbol-simbol perlawanan: bendera desa, pengeras suara, dan tuntutan keadilan.

“Kami tidak sedang cari panggung. Kami hanya minta diperlakukan adil,” ujarnya lugas.

Sinyal perlawanan ini tentu menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Bupati Muhammad AlBarra, yang baru dilantik pasca kemenangan dalam Pilkada 2024 lalu.

Kontras Politik Sumber internal menyebutkan bahwa desa-desa yang sebelumnya mendukung calon kepala daerah tertentu lebih mendapatkan prioritas BK Desa, sementara PKDI – yang bersikap LEGOWO dan BERJIWA BESAR – justru diabaikan. Jika benar, ini mengarah pada politisasi anggaran.

 FAKTA BK DESA 2025 (PAK):

Total desa di Mojokerto: ±299

Dana BK Desa PAK hanya menyasar kelompok tertentu

🔻 JADWAL AKSI PKDI:

📍 Lokasi: Kantor Bupati Mojokerto

🗓️ Senin, 25 Agustus 2025

⏰ Pukul 09.00 WIB – selesai

👥 Target massa awal: separuh kekuatan PKDI