Tanggal 11 September 2025, Mojokerto jadi saksi. Sebuah Toyota Alphard hitam berplat W 1334 QB mengantar Gubernur Jawa Timur dalam kunjungan kerja. Kamera warga menangkap momen itu, lalu viral di media sosial. Bukan sekadar karena Alphard mewah yang melintas, tapi karena ada yang janggal dengan plat nomornya.

Investigasi warganet menemukan fakta mengejutkan: “W 1334 QB” tercatat bukan untuk Alphard, melainkan Mitsubishi Pajero Sport. Kecurigaan pun menyeruak—apakah sang gubernur menumpangi mobil berpelat palsu?

Jejak Pelat Nomor

Data yang beredar menguatkan dugaan: nomor polisi tersebut memang tidak sinkron dengan Alphard. Publik langsung bereaksi keras. “Kalau rakyat kecil salah pajak bisa ditilang, kenapa pejabat bisa seenaknya?” begitu kira-kira bisik-bisik yang merebak di warung kopi hingga lini massa.

Pihak Ditlantas Polda Jatim segera turun tangan. Mereka membuka penyelidikan soal dugaan pelat palsu. Hingga kini, publik masih menunggu hasil resmi: apakah benar ada pelanggaran, atau sekadar kesalahan administrasi?

Bukan Mobil Dinas, Tapi Rental

Isu makin melebar ketika terungkap Alphard hitam itu bukan mobil dinas resmi Pemprov Jatim, melainkan mobil rental. Pertanyaan pun kian deras:

Mengapa gubernur yang difasilitasi negara harus menumpangi mobil sewaan?

Apakah mobil dinas resmi tidak layak pakai?

Atau ada alasan lain yang disembunyikan?

Sorotan publik pun bergeser dari sekadar pelat nomor ke arah transparansi anggaran dan etika pejabat.

Catatan Kekayaan Sang Gubernur

Dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Khofifah tercatat memiliki Toyota Alphard tahun 2018 senilai Rp 700 juta serta Kijang Innova. Artinya, ia tak asing dengan Alphard.

Namun justru ini yang menimbulkan tanda tanya lebih besar: jika sudah punya Alphard pribadi, kenapa masih menumpangi Alphard rental yang bermasalah?

Sorotan Simbolik

Kini, Alphard itu bukan lagi sekadar kendaraan. Ia menjadi simbol kemewahan yang dipertanyakan, simbol ketidakadilan hukum jika benar pelatnya palsu, sekaligus simbol transparansi pejabat yang dituntut publik.

Bagi rakyat, aturan lalu lintas dan pajak begitu keras menjerat. Telat bayar sehari bisa kena denda, salah pasang pelat bisa ditilang. Karena itu, kasus Alphard sang gubernur jadi ukuran: apakah hukum benar-benar adil bagi semua, atau masih tajam ke bawah, tumpul ke atas?

Publik Menanti Jawaban

Di tengah panasnya aspal jalan Mojokerto, pertanyaan publik masih membara:

Apa hasil penyelidikan polisi soal pelat nomor?

Bagaimana penjelasan resmi Pemprov Jatim soal penggunaan mobil rental?

Dan apakah publik akan mendapat jawaban jernih, atau justru disuguhi alasan yang kabur?

Yang jelas, sorotan belum akan padam. Alphard hitam itu kini telah menjelma panggung besar, tempat kepercayaan rakyat pada pemimpinnya diuji di depan publik.