Kasus Sekdes Mlirip Jadi Potret Arogansi Pemerintahan Desa

MOJOKERTO – Kontroversi mutasi perangkat desa di Mlirip, Kecamatan Jetis, bukan sekadar soal jabatan. Ia membuka tabir lama: kepala desa yang merasa diri sebagai superbody, seakan punya kewenangan penuh mengatur perangkat tanpa terikat aturan hukum.

Senin siang (29/9/2025), Kepala Desa Mlirip, Ir. Purwanto, menanggapi demosi Sekretaris Desa (Sekdes) EWP menjadi Kepala Dusun. Dengan nada tinggi, ia berkata singkat:

“Mutasi kan hal biasa. Coba pahami UU Nomor 3 Tahun 2024.”

Sayangnya, jawaban itu justru menegaskan ketidakpahaman hukum. Sebab dalam UU Desa terbaru, kepala desa tidak boleh melakukan demosi sepihak, melainkan hanya berwenang mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa kepada bupati/walikota melalui camat.

Setelah melempar kalimat singkat itu, Purwanto meninggalkan lokasi. Meninggalkan juga tanda tanya besar: apakah ini mutasi sah secara hukum, atau sekadar praktik kekuasaan yang arogan?

Bedanya Mutasi dan Demosi

Mutasi

• Perpindahan jabatan setara, tanpa mengurangi status atau martabat.

• Misal: Kasi Pemerintahan pindah menjadi Kasi Kesejahteraan.

Demosi

• Penurunan jabatan yang jelas menurunkan kedudukan dan wibawa.

• Misal: Sekdes diturunkan menjadi Kadus.

Kasus Mlirip jelas termasuk demosi, bukan mutasi.

Fenomena Kades Superbody

Kasus ini bukan yang pertama. Di banyak daerah, kepala desa sering berperilaku seperti “raja kecil”.

• Mengatur perangkat desa seenaknya.

• Mengelola aset dan anggaran seakan milik pribadi.

• Melupakan bahwa desa adalah ruang demokrasi rakyat, bukan kerajaan pribadi.

Padahal perangkat desa dilindungi oleh regulasi, termasuk UU Nomor 3 Tahun 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan, perangkat desa tidak bisa diberhentikan/dipindahkan hanya karena subjektivitas kepala desa.

Menanti Tegasnya Pemkab Mojokerto

Kini bola panas ada di tangan Pemkab Mojokerto. Apakah diam melihat perangkat desa didemosi tanpa alasan jelas? Atau berani menegakkan aturan agar praktik “kades superbody” tidak terus merajalela?

Karena kalau dibiarkan, demokrasi desa akan terus dirusak oleh arogansi segelintir penguasa di level paling bawah.