Anggaran Rp. 2,5 M - Negara Dirugikan Rp. 1,9 M

Kapal yang Tak Pernah Berlayar

KOTA MOJOKERTO - seharusnya dikenal karena kejayaannya sebagai tanah peninggalan Kerajaan Majapahit. Namun, ironi terjadi: simbol kejayaan yang ingin dihidupkan kembali dalam bentuk Pujasera Kapal Majapahit (bagian dari Spot Taman Bahari Majapahit/TBM) justru karam sebelum sempat berlayar. Bukan karena badai alam, melainkan badai korupsi yang merampas hak rakyat.

Kini, satu demi satu aktor proyek itu jatuh ke tangan hukum. Enam orang sudah ditahan, satu orang masih buron. Tapi publik bertanya: apakah hanya mereka yang akan jadi tumbal? Atau ada juragan besar yang bersembunyi di balik layar, aman sambil tertawa melihat ABK-nya dikorbankan?

Dari Angan Kebanggaan Menjadi Ladang Bancakan

Pujasera Kapal Majapahit dibangun dengan ambisi besar: menjadi ikon wisata baru Mojokerto, pusat UMKM, mercusuar ekonomi rakyat. Dengan jargon menggaungkan kejayaan Majapahit, proyek ini dipoles penuh narasi sejarah.

Namun, di balik retorika, anggaran miliaran rupiah justru jadi sasaran empuk. Sejak awal, tanda-tanda proyek ini lebih condong jadi kapal pesanan dinasti kekuasaan, bukan kapal rakyat.

7 Nama di Geladak Korupsi

Per 30 Juni 2025, Kejari Kota Mojokerto telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka tindak pidana korupsi proyek Pujasera Kapal Majapahit. Berikut profil mereka:

1. Yustian Suhandinata – Sekretaris DPUPR Perakim, sekaligus PPK & PPA proyek
   → Motor birokrasi yang memegang kendali anggaran & dokumen.
   ✅ Ditahan 30 Juni 2025.
   
   

2. Zantos Sebaya – Kabid Penataan Ruang, PUPR
   → Tangan kanan teknis perencanaan & pengendali proyek.
   ✅ Ditahan 24 Juni 2025.
   
   

3. MR – Direktur CV Hasya Putera Mandiri
   → Kontraktor pelaksana utama. Status: ❌ Buron (DPO).
   Sosok yang disebut-sebut dekat dengan lingkaran kuasa. Kejari dituding “setengah hati” mengejarnya.
   
   

4. HAS – Pelaksana proyek lapangan
   → Eksekutor pekerjaan fisik.
   ✅ Ditahan.
   
   

5. MK – Direktur CV Sentosa Berkah Abadi
   → Penyedia jasa proyek lain yang ikut kebagian kue.
   ✅ Ditahan.
   
   

6. CI – Pelaksana cover proyek
   → Diduga memanipulasi bagian pekerjaan “cover” Kapal Majapahit.
   ✅ Ditahan.
   
   

7. N – Pelaksana proyek
   → ABK lain di geladak korupsi.
   ✅ Ditahan.
   
   

Misteri MR – DPO atau Diloloskan?

MR, direktur CV Hasya Putera Mandiri, bukan sekadar kontraktor. Namanya sering muncul dalam bisik-bisik proyek Mojokerto, disebut dekat dengan lingkaran elite politik.

Fakta bahwa enam orang sudah ditahan, tetapi MR masih bebas, menimbulkan spekulasi:

• Apakah ia memang lihai melarikan diri?

• Atau ada tangan-tangan kuasa yang membiarkannya lolos, agar rahasia gelap kapal ini tidak terbongkar?

Publik Mojokerto menyebut MR sebagai “hantu kapal”, yang bisa menyeret nama besar bila tertangkap.

Dari Kejari ke Tipikor – Ujian Keadilan

Kasus ini kini berlabuh ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Agenda sidang perkara TPK No. 123/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby sudah ditetapkan: Jumat, 12 September 2025.

Di ruang sidang itulah rakyat menunggu. Jaksa Penuntut Umum Kejari Mojokerto akan membacakan dakwaan terhadap 6 tersangka yang sudah ditahan.

Namun, pertanyaan besar menggantung: apakah MR akan hadir sebagai terdakwa, atau kasus ini akan tetap pincang?

 Kapal Dinasti, Penumpang Gelap

Banyak aktivis Mojokerto percaya, proyek Kapal Majapahit bukan murni proyek teknis. Ini adalah proyek politik, bagian dari ambisi dinasti penguasa kota.

Sumber internal menyebut: ide, konsep, hingga pelaksanaan proyek tak lepas dari campur tangan “suami pejabat” dan kroninya. Dengan dalih membangkitkan kejayaan Majapahit, justru lahir kapal bancakan.

Kapal ini ibarat direbut penumpang gelap:

• Anggaran rakyat dipotong di tengah jalan.

• Pekerjaan fisik jauh dari standar.

• Simbol sejarah diperalat demi rente proyek.

Analisis Investigasi – Skema Korupsi

Dari dokumen proyek & keterangan sumber, pola bancakan tampak jelas:

1. Mark Up Anggaran → biaya dinaikkan jauh di atas kebutuhan riil.

2. Persekongkolan Kontrak → perusahaan “titipan” kroni kuasa dimenangkan.

3. Pekerjaan Fiktif → beberapa item tidak sesuai spesifikasi.

4. Bagi-Bagi Fee → aliran dana ditengarai mengalir ke lingkaran elit.

Moralitas dan Sejarah

Majapahit dulu jaya karena berlayar dengan rakyat, untuk rakyat. Kini, Kapal Majapahit versi modern justru kandas karena dikuasai penumpang gelap.

Sidang 12 September nanti akan menjadi ujian sejarah:

• Apakah hukum berani menyingkap semua geladak kapal, atau hanya sebatas ABK kecil?

• Apakah MR akan ditangkap, atau tetap menjadi hantu kapal?

• Apakah rakyat akan kembali percaya pada keadilan, atau semakin yakin bahwa hukum hanya alat dinasti?

Kapal Rakyat atau Kapal Dinasti?

“ Kapal Majapahit seharusnya milik rakyat. Tapi kini, apakah ia kapal rakyat atau kapal dinasti?”

Jumat, 12 September 2025, di ruang Tipikor Surabaya, jawaban akan mulai terkuak.