MOJOKERTO — Belum genap dua pekan memasuki periode keduanya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari kembali mengguncang birokrasi. Dua gelombang mutasi dalam tempo 7 hari membuat publik Mojokerto tercengang. Sebanyak 64 pejabat dirombak, termasuk 53 pejabat eselon II, III, dan IV pada mutasi gelombang kedua, Rabu (10/09/2025), di Sabha Kridatama, Pendopo Rumah Rakyat.

Namun, di balik kemeriahan pelantikan, terselip tanda tanya besar: “Kenapa begitu banyak OPD strategis kini dibiarkan kosong?”

Sinyal publik makin panas: apakah jabatan-jabatan basah hanya berputar di lingkar loyalis?

MUTASI GELOMBANG KEDUA: MENGGELEGAR

Mutasi jilid II ini tak main-main. Sebanyak 53 pejabat digeser, meliputi:

OPD baru lahir → BPBD Kota Mojokerto dengan Ganesh Pressiatantra sebagai Kepala Pelaksana perdana.

Ruby Hartoyo dilantik sebagai Sekretaris DPRD menggantikan posisinya di Dinas Pendidikan.

Agung Moeljono mengambil alih Dinas Pendidikan, meninggalkan kursinya di Bappelitbangrinda.

Riyanto masuk menggantikan Agung sebagai Kepala Bapperida. Untuk Kepala OPD BPKAD sementara kosong atau plt.

Sejumlah lurah, kabid, kasubbag, dan sekretaris OPD juga ikut bergeser.

Daftar lengkap 53 pejabat baru :

1. Ruby Hartoyo, S.Sos, MM – Sekretaris DPRD Kota Mojokerto

2. Agung Moeljono Soebagijo, SH, MH – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

3. Riyanto, SH, M.Si – Kepala Bapperida Kota Mojokerto

4. Sutilah, S.Sos, M.Si – Camat Kranggan

5. Dimas Nurcahyo Pranotoputro, SH – Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD

6. Heri Setiyawan, SE, M.Si – Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD

7. Novia Kumala Dewi, SE – Kabag Umum Sekretariat Daerah

8. Wiwik Ulipah, SE, M.Si – Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

9. Ganesh Pressiatantra K, S.STP, M.Si – Kepala Pelaksana BPBD Kota Mojokerto

10. Sutikno, SH – Sekretaris Satpol PP

11. Zakky Nilem Sanjifa, S.Kom, MT – Inspektur Pembantu III Inspektorat

12. Akhmad Ajib Mustofa, SP, MM – Sekretaris Disporapar

13. Yus Agustiyan, SE, MM – Kabid Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP

14. Andi Anwar, SE, MM – Kabid Anggaran BPKPD

15. Erwin Wibowo, ST, M.Si – Kabid Pengelolaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

16. Cicik Triwulan, S.IP – Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPD

17. Firdaus Slamet Raharjo, ST, MM – Kabid Teknologi dan Informatika Diskominfo

18. Suwarsono, SH – Kabid Politik Dalam Negeri dan Ormas Bakesbangpol

19. Retno Woelandari, SPt, M.Si – Kabid Ketahanan Pangan DKPP

20. Muhammad Fauzan Suryahadi, S.STP, MM – Kabid Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo

21. Ulfa Khafidah, SP – Kabid Perdagangan Diskop UKM Perindag

22. Ikha Pristyanti, SPt, MM – Kabid Pertanian DKPP

23. Sri Rahayu Maulidah Maskurina, SH, MM – Kabid Bina Koperasi Diskop UKM Perindag

24. Maria Ulfa, SE, MM – Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida

25. Joko Purwanto, SE, MMKes – Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol

26. Ferry Hendry Koerniawan, ST – Kabid Penataan Ruang, Bangunan, dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Perkim

27. Muntamah, SH, MM – Kabid Pendidikan Sekolah Dasar Dispendikbud

28. Retno Indrawati, SE, MM – Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A

29. Adam Pranajaya, SE – Kabid Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida

30. Iswara Pakarman Dewangga, SH, MM – Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Bapperida

31. Ade Retno Setyawati, SE, M.Si – Kabid Bina Pemberdayaan Sosial Dinsos P3A

32. Bhinneka Kumalasari, S.KM – Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat

33. Ririn Dwi Purnaningsih, ST, M.Si – Sekretaris BPBD Kota Mojokerto

34. Agung Kusuma, SE – Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

35. Hegar Biancha, S.STP – Lurah Gedongan, Kecamatan Magersari

36. Hadi Siswanto, SE – Kasubbag Protokol Bagian Humas dan Protokol Setda

37. Fauzan Hadiyan Ichsan, S.STP – Lurah Meri, Kecamatan Kranggan

38. Nuning Triana, SE, M.Si – Lurah Sentanan, Kecamatan Kranggan

39. Sefri Kadarismawan, S.Pd, MM – Lurah Purwotengah, Kecamatan Kranggan

40. Irdinata Wijayanto, S.Sos – Lurah Kranggan, Kecamatan Kranggan

41. Rupan, SKH – Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kranggan

42. Erni Harfiningsih, S.Kep, Ns – Kasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kranggan

43. Madi Kusuma, SE, MM – Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Mojokerto

44. Ari Woro Listyorini, ST – Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Magersari

45. Eny Dwi Rokhmatu Laily, S.KM, MM – Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan

46. Suriyanto, SE – Kasi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan

47. Ainur Roufun Esti Lestari, S.Tr.Kes – Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kranggan

48. Sugianto, SE – Kasi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari

49. Asiyah, SE – Sekretaris Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajuritkulon

50. Ninik Setyowati, SE – Sekretaris Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan

51. Winarningsih, SE – Kasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan

52. Imam Suhardi, SE, MM – Kasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sentanan, Kecamatan Kranggan

53. Kartika Widya Nugrahani, S.Kom – Pembina Industri Ahli Pertama Diskop UKM Perindag

OPD STRATEGIS Disengaja KOSONG?

Hasil investigasi Detak Inspiratif menemukan  OPD strategis kini tanpa nakhoda:

Dinas Kesehatan → kosong setelah dr. Farida Mariana jadi Asisten Administrasi Umum Sekda.

DPUPR Perakim → kosong karena Muraji diangkat menjadi Kepala BKPSDM.

Satpol PP → posisi Kepala OPD kosong karena pejabat sebelumnya meninggal dunia.

Dishub Kota Mojokerto → juga kosong, belum ada pejabat definitif.

Staf Ahli Wali Kota → beberapa posisi masih lowong pasca wafatnya pejabat lama.

Kepala OPD DLH —- Kosong / Plt 

BPKAD —- Kosong / Plt 

Fenomena OPD kosong ini bukan kali pertama di era Ika Puspitasari. Data redaksi menunjukkan, sejak periode pertama 2018-2023, lebih dari 40% OPD strategis sempat dibiarkan tanpa kepala dan di-PLT-kan.

“Kalau dibiarkan berlarut, ini bisa berdampak pada kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan,” ujar salah satu anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto kepada Detak Inspiratif, Rabu sore.

AROMA LOYALISME DAN JABATAN BASAH

Sumber internal birokrasi Pemkot Mojokerto membisikkan dugaan adanya pola monopoli jabatan di lingkaran loyalis.

Mutasi beruntun dianggap hanya memutarkan pejabat-pejabat “dekat” pada lingkaran kekuasaan, sementara SDM potensial lain terpinggirkan.

“Kami ini merasa seperti penonton. Yang dapat jabatan strategis hanya orang-orang dekat Ning Ita,” keluh salah satu ASN eselon III yang namanya kami rahasiakan.

Situasi ini memunculkan keresahan di kalangan ASN dan publik, apalagi jabatan-jabatan basah seperti BPKPD, DLH, DPUPR, dan SATPOL-PP , DISHUB, DINKES DINAS INFOKOM,  kini dipegang figur-figur yang dinilai “terlalu dekat” dengan wali kota.

PUBLIK MEMINTA TRANSPARANSI

LSM, mahasiswa, dan DPRD serempak mendesak transparansi mekanisme mutasi.

Mahasiswa Mojokerto menuntut evaluasi kinerja eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

“Mutasi harus berbasis kompetensi, bukan berbasis loyalitas,” anggota dewan 

Redaksi Detak Inspiratif tengah menyiapkan investigasi lanjutan:

Aliran anggaran di OPD kosong: Siapa yang mengendalikan proyek dan realisasi APBD saat posisi kepala OPD di-PLT-kan?

Pola promosi dan mutasi: Benarkah jabatan hanya berputar di lingkar loyalis?

Efek domino terhadap pelayanan publik: Apakah target pembangunan dan SDM Mojokerto ikut terganggu?

Hasil investigasi akan tayang eksklusif dalam Edisi Khusus Detak Inspiratif.