MOJOKERTO —Kamarnya rapat, tapi suasananya hampir seperti ngopi sore di warung depan DPRD. Para anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto duduk berhadapan dengan OPD Koperasi dan UMKM, membahas sesuatu yang katanya keren banget namanya: Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Topiknya serius: “percepatan transformasi sosial ekonomi dan tata kelola pemerintahan menuju pusat pemerintahan baru yang berkelanjutan.”

Tapi ya, kalau diterjemahkan ke bahasa rakyat, artinya kira-kira: “ayo bareng-bareng mikir gimana caranya rakyat desa bisa hidup lebih mandiri tanpa nunggu bantuan tiap tahun.”

Bupati: Pendapatan Turun, Tapi Semangat Naik

Dari paparan Bupati, pendapatan daerah 2026 diperkirakan turun Rp61,9 miliar jadi Rp2,674 triliun.

Tapi bukan berarti Mojokerto lesu. Justru ada kenaikan di PAD retribusi, pajak, dan urat nadi daerah.

Sementara itu, Komisi II DPRD nyalain obrolan baru: gimana caranya agar rakyat nggak cuma jadi penonton dalam panggung ekonomi.

🇮🇩 Koperasi Desa Merah Putih: Gerakan dari Akar Rumput

Kata Heri Suyatnoko dari Fraksi NasDem, KDMP bukan sekadar program pemerintah, tapi gerakan nasional yang ingin membangkitkan ekonomi dari desa.

 “Ini bukan proyek, tapi gerakan rakyat. Kita ingin desa punya otot sendiri, bukan cuma hidup dari belas kasihan bantuan,” ujar Heri sambil senyum lebar.

Tujuan program ini sederhana tapi dalam:

Bikin rakyat mandiri secara ekonomi.

Putus rantai tengkulak dan pinjol ilegal.

Munculkan pelaku ekonomi baru di desa.

Dorong petani dan UMKM biar jadi pemain utama, bukan figuran.

Sektornya pun luas: mulai dari pangan, energi terbarukan, sampai digitalisasi lewat IoT pertanian dan e-commerce desa.

Bayangkan nanti ada petani ngontrol irigasi pakai HP, lalu jual sayurnya lewat aplikasi buatan anak desa sendiri.

Canggih tapi tetap ngopi di warung, bro.

💰 Rp16 Triliun, Pinjaman Ringan, dan Pendamping Digital

Program ini bukan wacana doang. Pemerintah pusat sudah siapkan Rp16 triliun dari APBN 2025 untuk mendukung KDMP.

Setiap koperasi bisa pinjam hingga Rp3 miliar ke bank-bank Himbara dengan bunga ringan.

Di Mojokerto, sudah ada 23 tenaga pendamping KDMP yang ditugaskan selama 3 bulan.

Mereka bukan superhero, tapi orang lapangan yang bantu desa menata keuangan, digitalisasi UMKM, dan bikin sistem kerja koperasi modern.

Masalahnya: Desa Siap Nggak Nih?

Nah, di sinilah obrolan makin seru.

Heri Suyatnoko nyeletuk lagi,

 “Programnya keren, tapi kita perlu tahu: desanya siap nggak? Gedungnya ada? SDM-nya kuat? Uangnya dari mana?”

Empat hal jadi PR besar:

1. Gedung dan kantor koperasi,

2. Gerai pelayanan,

3. Permodalan awal,

4. SDM terutama yang ngerti keuangan dan digitalisasi.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Abdullah Mochtar, menjawab dengan tenang tapi jujur,

 “Kita mulai dari lima desa yang sudah siap. Yang lain nyusul. Masalah infrastruktur sedang disinergikan, bahkan TNI dan Agrinas dilibatkan untuk percepatan pembangunan.”

Katanya lagi, Mojokerto sudah ajukan 40 koperasi ke Himbara untuk pembiayaan, tapi... ya, belum ada jawaban.

“Namanya juga proses,” ucapnya, disambut tawa kecil peserta rapat suasana makin cair.

Ekonomi Gotong Royong: Dari Desa untuk Indonesia

Kalau dilihat dari kacamata rakyat, Koperasi Desa Merah Putih ini bukan cuma soal uang atau proyek.

Ini tentang harga diri ekonomi rakyat. Tentang bagaimana desa bisa berdiri tegak dengan kaki sendiri.

“Koperasi ini bukan cuma soal simpan pinjam. Ini soal mimpi besar: rakyat jadi tuan di tanahnya sendiri,” pungkas Heri, kali ini tanpa senyum matanya tajam tapi damai.

 “Indonesia tuh kalau udah ngomong gotong royong, kadang kayak grup WA keluarga, rame di awal, tapi lama-lama cuma admin yang aktif.” 🤣

Semoga Mojokerto nggak kayak gitu, bro.

Karena kalau koperasi ini benar-benar jalan, mungkin nanti warung kopi dan sawah bisa jadi simbol kemandirian ekonomi merah putih.

Dari ceret tua di warung kopi desa, Mojokerto sedang menyiapkan kopi baru:

kopi yang diseduh dengan semangat gotong royong, disajikan dengan rasa percaya diri.

Aromanya merah putih, rasanya... kemandirian rakyat.