MOJOKERTO, Jawa Timur — Senin, 13 Oktober 2025, cuaca sore tampak tenang. Namun di balik damainya kota, ada gelombang yudikatif yang mengguncang birokrasi dan sistem hukum. Kejaksaan Agung RI mengeluarkan Keputusan Nomor KEP IV-1425/10/2025, yang melakukan mutasi dan pengangkatan pejabat struktural di jajaran Kejaksaan Negeri Kota dan Kabupaten Mojokerto.

Mutasi ini bukan sekadar rotasi biasa. Bobby Ruswin, SH, MH., Kepala Kejari Kota Mojokerto dipindahkan menjadi Asisten Pengawasan Kejati Maluku. Hedi Muchwanto, SH, MH., dari Kepala Kejari Pidie Papua naik menggantikan posisi di Kota Mojokerto. Begitu pula di Kabupaten Mojokerto, Dr. Endang Tirtana, SH, MH., dimutasi ke Asisten Pengawasan Kejati Bangka Belitung, digantikan Fauzi, SH, MH.

Mutasi ini hadir di tengah tekanan besar dua kasus yang sedang menguras perhatian publik:

TPK Pembangunan Pujasera Kapal Majapahit TBM Kota Mojokerto
Nilai proyek: Rp 2,5 miliar. Kerugian negara: Rp 1,9 miliar.

Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) Majelis Hakim PN Tipikor Surabaya telah menguak fakta mengejutkan: penggunaan tenaga “bon-bonan” alias pinjaman, kontraktor utama yang tak profesional, dan aliran material dari perusahaan yang berafiliasi dengan keluarga pejabat kota.

Dugaan TPK Dana Hibah KONI Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024
Masih dalam tahap penyidikan intensif, melibatkan pemeriksaan saksi dan analisis dokumen anggaran oleh Kejari Kabupaten.

Sumber internal menyebut, pergantian dua Kajari sekaligus bukan kebetulan. “Kejagung ingin memastikan penanganan dua kasus ini berjalan independen dan bebas dari tekanan lokal,” kata narasumber yang ikut memantau dinamika Mojokerto.

Mutasi ini seolah menjadi sinyal tegas: sistem hukum di Tanah Majapahit harus berfungsi di atas segala kepentingan politik lokal. Semua mata kini tertuju pada Kajari baru Hedi Muchwanto dan Fauzi, yang harus menavigasi kasus besar di tengah atmosfer publik yang menuntut transparansi.

Benang Merah: Proyek, Hibah, dan Mutasi

Dari Kapal Majapahit hingga dana hibah olahraga, pola yang muncul serupa:

Proyek publik bernilai miliaran dikelola dengan sistem yang rawan penyimpangan.

Pihak-pihak berpengaruh lokal sering muncul sebagai pemain kunci, baik di balik layar maupun di jalur distribusi material.

Penegakan hukum membutuhkan keberanian untuk menyeimbangkan antara fakta lapangan dan tekanan politik.

Mutasi Kajari adalah jawaban Kejaksaan Agung: memberi udara segar, sekaligus memperkuat integritas proses hukum. Publik Mojokerto menunggu, apakah gelombang ini cukup untuk menegakkan keadilan atau hanya sebatas pergantian simbolik.

Di atas papan birokrasi, ombak hukum mulai memukul. Kapal Majapahit mungkin karam di cor beton yang retak, namun hukum harus tetap berlayar. Mutasi Kajari adalah penyeimbang gelombang, memberi sinyal bahwa integritas harus dijaga, dan bahwa publik berhak menyaksikan keadilan ditegakkan, bukan sekadar dijanjikan.

“Kapal Majapahit hanyut karena ketidaksesuaian struktur, tapi hukum harus berlayar tetap tegak, membawa keadilan bagi rakyat Mojokerto.”