Malam itu di warkop pojokan Sooko, asap rokok melingkar di bawah cahaya lampu neon. Di meja kayu penuh noda kopi, seorang penikmat kopi hitam kental mulai membuka tabir cerita yang ramai dibicarakan sejak pagi:
seorang anggota DPRD Kota Mojokerto, dari Fraksi PPP, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta. Namanya: Rufis Bahrudin, atau singkatnya RB.

RB bukan sosok asing di dunia haji dan umroh Mojokerto. Sebelum duduk di kursi dewan, ia dikenal sebagai Direktur Utama PT Sahara Dzumirra Internasional, biro perjalanan haji dan umroh yang juga menaungi KBIH Sahara Dzumirra. Kantornya berdiri tak jauh dari rumah warga di Perumahan Japan Raya, Sooko, Mojokerto, Jawa Timur. Dari sanalah, nama Sahara Dzumirra kerap terdengar setiap musim pemberangkatan jamaah.

Dari Kuota Tambahan ke Ruang Pemeriksaan

Awal Oktober 2025, KPK memeriksa RB sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024.
Pemeriksaan berlangsung sekitar lima jam, dengan 19 pertanyaan dari penyidik.
RB datang dengan tenang, keluar dengan kalimat singkat:

“Saya hanya dimintai keterangan, tidak ada pertanyaan soal uang.”

Namun di balik pernyataan ringan itu, kasus ini bergulir cepat.
KPK sedang menelusuri dugaan penyimpangan dalam pembagian 20 ribu kuota tambahan dari Arab Saudi, yang seharusnya dibagi sesuai undang-undang 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Faktanya, porsi haji khusus diduga membengkak dua kali lipat, memunculkan aroma “jual beli jatah” antar biro travel.

Sumber internal KPK menyebut, pola permainan ini seperti piramida:
ada pihak di atas yang menentukan kuota, ada perantara biro, dan ada pembeli slot di bawah.
Dan di salah satu simpulnya, nama PT Sahara Dzumirra Internasional ikut disebut.

Jejak Bisnis dan Politik yang Bertemu

RB baru satu periode duduk di kursi DPRD Kota Mojokerto, tapi kiprahnya di lapangan haji jauh lebih dulu dikenal.
Melalui KBIH-nya, ia rutin memberangkatkan jamaah dari Mojokerto, Jombang, hingga Gresik.
Namun posisi ganda  antara pejabat publik dan pengusaha travel haji inilah yang kini jadi sorotan publik.

Dalam sistem pemerintahan modern, peran semacam ini tergolong konflik kepentingan.
Seseorang yang punya akses politik sekaligus kontrol terhadap sektor yang diatur oleh negara, berpotensi menyalahgunakan wewenang, baik secara langsung maupun tidak.
Apalagi, dalam kasus kuota haji, setiap slot bernilai ratusan juta rupiah.

Salah satu mantan jamaah, yang ditemui di kawasan Meri, Mojokerto, menyebut:

“Waktu itu saya daftar di Sahara. Pelayanannya bagus, tapi memang sistemnya bukan mandiri. Katanya ada kuota kerja sama. Saya nggak ngerti detailnya, tapi belakangan jadi ramai katanya soal kuota.”

Keterangan ini sejalan dengan dugaan penyidik KPK  bahwa sebagian kuota tambahan didistribusikan melalui jalur non-reguler, melibatkan beberapa KBIH dan travel tertentu.

 Kasus Masih Panjang, Tabir Belum Terbuka

Hingga hari ini, belum ada tersangka yang diumumkan.
KPK masih menghitung nilai kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 1 triliun, serta menelusuri dokumen, catatan keuangan, dan transaksi lintas rekening dari sejumlah travel.
Sementara RB tetap menjalankan aktivitasnya di DPRD, sembari menegaskan bahwa perusahaannya bekerja sesuai aturan.

Namun publik tahu, ini bukan soal satu orang atau satu perusahaan semata.
Ini soal sistem distribusi kuota haji yang mestinya suci, tapi kini dipenuhi tanda tanya.
Dan di warkop-warkop seperti malam ini, pembicaraan tak lagi sekadar tentang kopi atau bola, tapi tentang bagaimana kuota haji bisa jadi komoditas politik dan ekonomi.

“Negara ini aneh, bro,” celetuk seorang penikmat kopi di pojok.
“Ibadah pun bisa jadi ladang cuan. Tapi tenang, KPK udah mulai buka pintunya. Tabirnya udah retak.”

Asap rokok kembali melingkar. Kopi hitam tersisa separuh gelas.
Di tengah malam yang panas, Mojokerto menunggu babak baru
antara politik, kuota, dan secangkir kopi hitam yang belum dingin.