Investigasi di Modongan–Sooko: Ketika Mobil Mewah dan Rumah Reyot Masih Sama-Sama Terdaftar PRASEJAHTERA 

JUM'AT PANAS DI MOJOKERTO

Jumat, 28 November 2025. Di banyak desa di Kabupaten Mojokerto, rakyat antre sejak pagi. Balai desa penuh oleh warga yang hendak mencairkan BLTS Kesra Rp 900 ribu. Dari Kemlagi hingga Gondang, dari Jetis hingga Sooko, antrean menjulur seperti arus mudik Lebaran.

Tapi di balik wajah-wajah lega warga yang akhirnya memegang amplop bantuan, api sosial sedang menyala di akar rumput. Sebuah kisah tentang data DTSEN yang tidak akurat, kecemburuan sosial yang meledak, dan wibawa pemerintah yang dipertaruhkan.

DATA DI ATAS KERTAS, AMBURADUL DI LAPANGAN

Pemerintah Kabupaten Mojokerto lewat skema DTSEN menetapkan 138.468 KPM sebagai penerima BLTS Kesra 900 ribu. Secara angka, ini berarti antara 35,9%–59,9% penduduk Mojokerto mendapat bantuan jika dihitung berdasarkan rata-rata anggota keluarga (3–5 jiwa/KPM).
Angka yang luar biasa besar.

Namun, semakin besar jumlah penerima, semakin besar pula risiko kekeliruan.

Di Desa Modongan Kecamatan Sooko, ketidakakuratan itu terlihat telanjang.

Satu rumah kecil, berlantai semen, penghuninya prasejahtera.
Tepat di depannya, rumah megah, mobil baru terparkir di garasi.

Yang miskin? Tidak dapat.
Yang mampu? Tercatat sebagai penerima.

Sebuah ironi yang memancing kemarahan masyarakat.

Seorang warga nyeletuk pedas, namun jujur:

“Wis ndang njupuk BLTS-mu, sekalian nggowo mobilmu sing anyar!”

Kalimat itu menggema dari teras ke teras, menjadi simbol dari retaknya rasa keadilan di tengah masyarakat desa.

SAMBIROTO MACET TOTAL: “HARI BLTS” YANG MENDIDIH

Pusat pengambilan BLTS Kecamatan Sooko ditempatkan di kantor Pemerintah Desa Sambiroto. Hanya satu titik, satu hari, dan puluhan ribu warga yang harus dilayani.

Hasilnya:

• Jalan desa macet total hingga lebih dari 1 km

• Kendaraan pribadi bercampur motor warga antre

• Warga lanjut usia kepanasan

• Perangkat desa kewalahan

Bukan hanya antrean yang panjang. Tapi kemarahan, desas-desus, dan perdebatan antarwarga ikut mengular.

“Kenapa yang mampu masih dapat? Kenapa yang miskin tidak terdaftar?” pertanyaan semacam itu terdengar hampir di setiap sudut.

MEMBEDAH SUMBER MASALAH: DTSEN BUKAN KITAB SUCI DATA

Data DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) diproyeksikan sebagai basis bantuan nasional.

Namun investigasi lapangan menunjukan tiga kelemahan besar:

Data Tidak Update

Banyak warga yang dulu miskin kini sudah mampu bahkan punya mobil dan rumah mewah tapi namanya masih di data kemiskinan.

Warga Miskin Tidak Masuk Sistem

Sebaliknya, warga prasejahtera yang jelas-jelas butuh bantuan tidak terdaftar karena tidak pernah diperbarui.

Desa Tidak Bisa Mengoreksi

Perangkat desa hanya penerima data, bukan penentu.
Dalam banyak kasus, desa tidak diberikan keleluasaan untuk melakukan verifikasi langsung.

Akibatnya:
Bantuan salah sasaran bukan pelanggaran teknis, tetapi menjadi potret ketidakadilan struktural.

RETAK SOSIAL: BANTUAN YANG MENYULUT API

Di antara rumah-rumah desa yang berhadapan langsung, ketidakakuratan data itu berubah jadi gesekan sosial.

Warga yang berhak merasa dilangkahi.
Warga mampu yang menerima meski mungkin diam menjadi sasaran cibiran dan kecaman.

Cekcok kecil bermula dari komentar, berkembang menjadi pertengkaran, dan akhirnya merusak harmoni yang sebelumnya hangat.

“Dulure dewe kok iso ngunu? Ora isin?”
("Saudara sendiri kok begitu? Tidak malu?")

BLTS 900 ribu yang seharusnya mengangkat martabat rakyat kecil, justru menjadi pemantik konflik horizontal.

MENGUJI KOMITMEN PEMERINTAH: PERLU AKURASI, BUKAN HANYA PENCITRAAN

Distribusi bantuan selalu meningkat pada tahun-tahun politik dan recovery ekonomi. Namun tanpa verifikasi lapangan, keterlibatan desa, dan pembaruan data real time, bantuan semacam ini lebih berpotensi membelah masyarakat ketimbang membangun ketahanan sosial.

Kabupaten Mojokerto harus mengambil pelajaran keras:

• Data kemiskinan tak boleh dibiarkan statis

• Desa harus dilibatkan dalam validasi

• Sistem harus lebih transparan dan responsif

• Pemerintah harus siap menjelaskan setiap keganjilan

Karena ketika rakyat miskin tidak dilindungi, dan rakyat mampu dimanjakan oleh kesalahan data, negara terlihat tumpul ke bawah dan tumpul ke atas.

“HARAPAN YANG TERLUKA”

BLTS Kesra 900 ribu ini membawa dua wajah:
wajah bahagia warga yang terbantu, dan wajah muram warga yang tersisih.

Di Mojokerto, Jumat itu bukan sekadar hari pencairan bantuan.
Ia adalah cermin yang memperlihatkan rapuhnya sistem, tajamnya kesenjangan, dan betapa pentingnya data yang adil untuk rakyat kecil.

Jika sistem tidak berubah, kecemburuan sosial akan kian melebar.
Dan di tengah desa-desa kita, luka kecil itu bisa berubah menjadi jurang.