Dinasti Kekuasaan Berubah Jadi Dinasti Korupsi:
Uang Rp14,2 Miliar Mengalir Lewat Jalur Keluarga

Pemkab Bekasi berduka. Bukan karena bencana alam, melainkan karena bencana akhlak kekuasaan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan. Yang lebih mencengangkan, ayah kandungnya sendiri H. M. Kunang (HMK), Kepala Desa Sukadami ikut ditetapkan sebagai tersangka.

Anak menjabat bupati.
Bapak menjabat kepala desa.
Keduanya diduga korupsi bersama.

KONSTRUKSI PERKARA 

OTT dilakukan Kamis, 18 Desember 2025, berawal dari laporan masyarakat.
KPK mengamankan 10 orang, dan 8 dibawa ke Gedung Merah Putih.

Tersangka Utama

ADK – Bupati Bekasi (2025–sekarang)

HMK – Kepala Desa Sukadami, ayah kandung ADK

SRJ – Pihak swasta penyedia proyek

Modus

ADK diduga meminta ijon paket proyek sejak Desember 2024

Uang mengalir melalui HMK (ayah) dan perantara lain

Total ijon dari SRJ: Rp9,5 miliar

Penerimaan lain sepanjang 2025: Rp4,7 miliar
  Total dugaan aliran dana: Rp14,2 miliar

Barang Bukti

Uang tunai Rp200 juta diamankan di rumah Bupati

Merupakan sisa setoran ijon ke-4

PASAL YANG DIJERATKAN

Pasal 12a / Pasal 11 / Pasal 12B UU Tipikor

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Ancaman pidana berat + perampasan aset

Ketika Kekuasaan Kehilangan Rasa Malu

Negara ini tidak kekurangan hukum.
Yang langka adalah rasa malu pada kekuasaan.

OTT KPK di Kabupaten Bekasi bukan sekadar peristiwa hukum. Ia adalah cermin retak demokrasi lokal, ketika jabatan publik berubah menjadi warisan keluarga, dan kekuasaan dijalankan tanpa adab.

Seorang anak menjabat Bupati.
Seorang ayah menjabat Kepala Desa.
Dan keduanya, menurut konstruksi KPK, bertemu bukan untuk melayani rakyat melainkan untuk membagi ijon proyek.

DINASTI YANG KEHILANGAN BATAS

Dinasti politik selalu berdalih: “Kami dipilih rakyat.”
Namun demokrasi bukan cek kosong untuk korupsi berjamaah.

Dalam perkara ini, garis kekuasaan tidak berhenti di kantor bupati, tetapi menembus ruang keluarga.
Ayah tidak berdiri sebagai penasehat moral, melainkan diduga menjadi jembatan transaksi.

Di titik inilah negara harus berkata tegas:
👉 keluarga bukan wilayah bebas hukum.

IJON PROYEK: MODUS KUNO, AKIBAT MEMATIKAN

‘Ijon’ proyek adalah korupsi gaya lama yang terus hidup karena:

Lemahnya pengawasan internal

Transaksionalnya politik pasca-pilkada

Dan keberanian pejabat menantang risiko hukum

Uang Rp14,2 miliar yang diduga mengalir bukan sekadar angka.
Ia adalah:

Jalan rusak yang tak diperbaiki

Sekolah yang ditinggal bocor

Layanan publik yang dikorbankan

Korupsi bukan kejahatan abstrak.
Ia mencuri masa depan, diam-diam.

KRISIS ETIK KEPEMIMPINAN

Yang paling mengerikan dari kasus ini bukan nilai uangnya,
melainkan normalisasi kejahatan di lingkaran kekuasaan.

Ketika:

Ayah tidak lagi menjadi rem moral

Anak tidak lagi merasa diawasi nurani

Jabatan dianggap hasil investasi politik

Maka yang runtuh bukan hanya pemerintahan daerah,
tetapi kepercayaan publik pada demokrasi itu sendiri.

KPK telah bekerja. Hukum berjalan.
Namun pekerjaan bangsa belum selesai.

Karena korupsi tidak lahir tiba-tiba.
Ia tumbuh subur di:

Dinasti tanpa etika

Kekuasaan tanpa rasa takut pada rakyat

Dan masyarakat yang terlalu sering memaafkan pengkhianatan

“Jika kekuasaan diwariskan tanpa adab,
maka korupsi akan diwariskan tanpa rasa bersalah.”

Bekasi hari ini adalah peringatan nasional.
Bukan untuk ditertawakan.
Tetapi untuk dicegah agar tidak terulang.

Ini bukan sekadar korupsi proyek.
Ini adalah korupsi nilai keluarga, amanah publik, dan kehormatan jabatan.

Ketika ayah tidak lagi menasihati anaknya,
Ketika jabatan diwariskan tanpa adab,
Maka kekuasaan berubah menjadi ladang ijon, dan rakyat hanya menjadi penonton yang dirampok haknya.

“Jika pemimpin rusak, rakyat sengsara.
Jika keluarga pemimpin ikut rusak, negara berada di tepi jurang.”