Efisiensi anggaran adalah keniscayaan dalam tata kelola negara. Namun satu hal yang tidak boleh ikut diefisienkan adalah nurani.

Ketika Pemerintah Kabupaten Mojokerto terdampak efisiensi Transfer Keuangan Daerah (TKD) lebih dari Rp 300 miliar, kegelisahan di tingkat desa adalah sesuatu yang manusiawi. Perangkat desa bukan sekadar struktur birokrasi; mereka adalah manusia yang menggantungkan hidup pada kepastian kebijakan negara.

DETAK INSPIRATIF memandang penting untuk meluruskan, bukan membakar. Memberi terang, bukan memanfaatkan gelap. Fakta menunjukkan, Pemkab Mojokerto mengambil posisi yang patut diapresiasi: melindungi ADD SILTAP agar gaji dan operasional desa tetap berjalan.

Yang patut dikritisi bukanlah keresahan perangkat desa, melainkan upaya segelintir oknum yang membaca kegelisahan sebagai peluang. Desa bukan alat tawar-menawar. Bukan pula laboratorium ambisi politik yang agresif dan serba instan.

Negara boleh berhemat, tapi tidak boleh abai.
Kritik boleh keras, tapi harus jujur.
Dan desa harus selalu dilindungi.

— Redaksi DETAK INSPIRATIF

Di saat angka-angka anggaran berubah dingin di meja birokrasi, kegelisahan justru terasa hangat di balai-balai desa Kabupaten Mojokerto.

Efisiensi Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat bukan sekadar istilah teknokratis. Ia nyata, berdampak, dan menekan. Lebih dari Rp 316 miliar harus disesuaikan oleh Pemkab Mojokerto. Angka yang jika salah dikelola, bisa mengguncang fondasi pemerintahan paling bawah: desa.

Maka pertanyaan pun bermunculan.
Bukan teriakan. Bukan perlawanan.
Melainkan kecemasan manusiawi: apakah kami masih aman?

Perangkat Desa Bukan Angka Statistik

Perangkat desa adalah wajah negara yang paling dekat dengan rakyat. Mereka mengurus administrasi, konflik sosial, kemiskinan, hingga duka warga. Ketika isu efisiensi menyebar tanpa penjelasan utuh, keresahan itu wajar. Bahkan sehat.

Namun, di situlah masalah muncul.

Saat Informasi Terlambat, Oknum Datang Lebih Cepat

Ruang kosong informasi menjadi lahan subur bagi spekulasi. Informasi dilapangan mencatat adanya pola lama yang kembali muncul: keresahan dipelintir, isu diperkeras, dan ketakutan diproduksi.

Desa nyaris dijadikan komoditas politik.
Perangkat desa hampir dijadikan alat tekan kepentingan.

Padahal fakta berkata sebaliknya.

Sekda Bicara, Negara Hadir

Pertemuan perangkat desa dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, ruang SBK, menjadi titik terang. Pesannya jelas dan tegas:

• Efisiensi TKD memang terjadi

• Namun ADD SILTAP tidak dipotong

• Gaji perangkat desa tetap aman

• Operasional pemerintahan desa tetap berjalan

• Skema ADD 2026 mengikuti pola 2025

Artinya: negara tidak lari dari desa.

Kebijakan yang Berpihak pada Stabilitas

Di tengah tekanan fiskal, Pemkab Mojokerto memilih melindungi jantung pelayanan publik paling bawah. DAU disesuaikan. Belanja daerah diketatkan. Namun desa tidak dikorbankan.

Ini bukan sekadar kebijakan teknis. Ini adalah keputusan moral.

EFISIENSI TKD & KEPASTIAN ADD SILTAP

Pemkab Mojokerto terdampak efisiensi Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat

Total Efisiensi TKD:  ± Rp 316 MILIAR

≈ 18% dari total TKD Pemkab Mojokerto

RINCIAN EFISIENSI TKD

Dana yang terdampak:

• DAU (Dana Alokasi Umum)
  🔻 ± Rp 176,3 M

• DBH (Dana Bagi Hasil)
  🔻 ± Rp 85,0 M

• Dana Desa (DD)
  🔻 ± Rp 42,9 M

• DAK Non Fisik
  🔻 ± Rp 12,1 M

Efisiensi ini berdampak pada belanja daerah, bukan gaji desa.

ADD SILTAP: AMAN & TERLINDUNGI

 ADD SILTAP TIDAK DIPOTONG
Gaji Perangkat Desa AMAN
  Operasional Pemerintahan Desa AMAN

 Kebijakan Pemkab Mojokerto:

ADD SILTAP Tahun 2026 disesuaikan dengan skema ADD 2025

YANG TERDAMPAK ADALAH:

1. Program berbasis DAU 

2.  Belanja OPD non-prioritas 

3.  Sebagian TPP ASN (penyesuaian internal)

 Bukan gaji perangkat desa

KENAPA PERANGKAT DESA SEMPAT RESAH?

• Informasi efisiensi TKD beredar tanpa penjelasan teknis awal

• Trauma nasional: daerah lain menunda pembayaran

• ADD & DAU sering disalahartikan sebagai satu paket

Resah itu wajar. Panik itu manusiawi.

WASPADA “MARKUS”

Keresahan dimanfaatkan oknum tertentu untuk:

• Menggiring isu “gaji desa dipotong”

• Menebar ketakutan & kepentingan pribadi

• Memancing manuver politik & tekanan

 Fakta resmi sudah jelas:

ADD SILTAP AMAN

PERNYATAAN KUNCI PEMKAB

Sekda Kabupaten Mojokerto – Teguh Gunarko

“Meski terdampak efisiensi TKD, gaji perangkat desa dan operasional desa tidak terdampak.”

PESAN MORAL: 

Efisiensi iya.
Gaji Desa? Tidak.
Jangan mau diprovokasi.

Efisiensi adalah kebijakan.
Keresahan adalah manusiawi.
Namun memanfaatkan ketakutan adalah ketidakberadaban.

DETAK INSPIRATIF berdiri untuk satu hal:
menjaga desa, menjaga akal sehat, menjaga republik.