MOJOKERTO, 9 Desember 2025 — Suasana Aloon-Aloon Kota Mojokerto siang ini mendadak memanas namun tetap kondusif ketika ALIANSI LSM GEBRAK (Gerakan Bersama Anti Korupsi) menggelar Show of Force memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (Hakordia) 2025.

Puluhan aktivis LSM, pegiat budaya, hingga warga Mojokerto Raya berkumpul dalam Aksi Mimbar Bebas Demokrasi. Mereka membawa poster, spanduk, hingga pengeras suara yang diiringi kesenian tradisional BANTENGAN, simbol perlawanan wong cilik Mojopahit sejak masa lampau.

Aksi dimulai dari Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto kemudian berlanjut numpang lewat ke depan kantor Pemkot Mojokerto dan Pemkab Mojokerto, sebelum massa menyampaikan tuntutan resmi di kantor DPRD Kabupaten Mojokerto dan MIMBAR DEMOKRASI digelar di Aloon Aloon Kota Mojokerto.

TUNTUTAN UTAMA ALIANSI GEBRAK

Lewat orasi lantang dan statemen keras, para demonstran menyuarakan tuntutan sebagai berikut:

1. Mendesak DPR RI segera mengesahkan UU Perampasan Aset.

UU ini dinilai penting untuk mengakhiri era “raja-raja kecil” yang memperkaya diri dari uang rakyat, dan memastikan aset hasil korupsi langsung dirampas tanpa kompromi.

2. Tuntaskan Reformasi Polri dari atas sampai bawah.

Aktivis menilai reformasi kepolisian mandek. Mereka menuntut penataan ulang SOP, integritas APH, hingga transparansi dalam penanganan kasus hukum rakyat kecil.

3. Tangkap & adili Kepala Desa dan OPD yang melanggar aturan BK Desa.

Massa menyorot dugaan penyimpangan dana Bantuan Keuangan (BK) Desa di Mojokerto yang diduga kuat diwarnai permainan anggaran, ijon, dan potongan liar.

4. Sterilkan oknum Aparat Penegak Hukum yang melobi proyek.

LSM menilai masih banyak oknum APH yang “nongkrong” di proyek-proyek pemerintah untuk meminta jatah. Aksi hari ini menuntut pembersihan total.

5. Usir pejabat Forkopimda Mojokerto yang masih gemar KKN.

Dalam orasi, GEBRAK menuding sejumlah pejabat tingkat kota/kabupaten masih mempertahankan pola lama: bagi-bagi proyek, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan.

6. Stop kriminalisasi aktivis LSM & penggiat budaya.

Para aktivis menolak praktik kriminalisasi terhadap mereka yang mengkritisi transparansi proyek pembangunan. Mereka mengingatkan bahwa kontrol sosial bukan musuh negara, namun penjaga moral anggaran publik.

SUASANA AKSI: LANTANG, TERTIB, DAN BERNAPAS BUDAYA MOJOPAHIT

Aksi berlangsung damai namun penuh energi.
Sorak orasi diselingi tabuhan kendang dan teriakan khas kesenian BANTENGAN, pertanda bahwa suara rakyat Mojopahit tidak bisa lagi dibungkam.

Ketua Aliansi GEBRAK menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar “unjuk rasa rutin Hakordia”, tetapi sebuah peringatan keras terhadap seluruh pejabat daerah dan pusat:

“Rakyat Mojopahit sudah lama diam. Hari ini kami bicara. Jangan coba-coba bermain dengan uang rakyat!”

CATATAN KHUSUS UNTUK PEMERINTAH DAERAH MOJOKERTO RAYA

Aksi ini menjadi sinyal serius bahwa publik mulai mengawasi ketat:

Kebijakan anggaran Pemkab & Pemkot Mojokerto

Pengelolaan BK Desa

Transparansi proyek fisik

Reformasi layanan aparat penegak hukum di wilayah Mojokerto Raya

Show of Force hari ini menjadi penanda bahwa aktivis LSM siap menjadi garda moral, mengawal pemerintahan Bumi Majapahit menuju tata kelola bersih.

Sementara Itu di Tipikor Surabaya: 6 Orang Terdakwa Kasus Kapal Majapahit Membacakan Pledoi SATU TERDAKWA MASIH BURON (DPO)

Bersamaan dengan aksi di Mojokerto, PN Tipikor Surabaya menggelar sidang krusial untuk 6 Orang terdakwa kasus dugaan TPK pembangunan Kapal Majapahit TBM Rejoto Kota Mojokerto. Satu orang Terdakwa masih Buron (DPO)

Agenda hari ini: PLEDOI / PEMBELAAN.

Sidang yang menarik perhatian publik Mojokerto ini menjadi penanda bahwa proses hukum atas proyek yang dianggap “gagal fungsi” dan “menguras anggaran” itu memasuki babak akhir sebelum putusan.

Beberapa poin penting dari perkembangan sidang:

Para terdakwa membacakan pembelaan secara bergiliran.

Kuasa hukum menyorot dugaan ketidaksinkronan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban proyek.

Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menuntut hukuman signifikan sehingga pledoi hari ini menjadi krusial dalam menentukan nasib para terdakwa.

Publik Mojokerto menunggu apakah majelis hakim akan memberikan putusan tegas sesuai kerugian negara yang muncul.

HARI YANG MENGGAMBARKAN DUA WAJAH MOJOPAHIT

Momentum hari ini menggambarkan dua wajah Mojopahit:

Wajah Jalanan – Perlawanan Rakyat

Aksi 50 aktivis LSM GEBRAK menunjukkan bahwa suara rakyat kecil masih hidup, masih berani, dan masih mampu mendesak aparat untuk bersih.

Wajah Pengadilan – Pertarungan Hukum

Kasus Kapal Majapahit di Surabaya menjadi representasi bagaimana proyek publik yang janggal akhirnya dibawa ke meja hijau.

“9 Desember 2025 menjadi catatan keras bagi Mojopahit. Di satu sisi rakyat berteriak menolak korupsi di Aloon-Aloon, di sisi lain pengadilan memeriksa jejak uang negara yang diduga dikorupsi. Dua tempat, satu pesan: era kebal hukum sudah tamat.”