Kutorejo, Mojokerto —
Suara ambulans meraung silih berganti sejak siang hingga malam. Satu per satu anak-anak berseragam santri dan siswa SMP dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit. Wajah pucat, tubuh lemas, sebagian muntah dan menangis. Hingga Sabtu malam, jumlah korban dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, melonjak tajam: dari 19 anak pada pagi hari, menjadi hampir 200 anak pada malam hari.

Kasus terbesar menimpa Santri dan Santriwati Pondok Pesantren Al Hidayah, Desa Singowangi. Mereka mengonsumsi makanan dari SPPG Bina Bangsa, dapur penyedia MBG di wilayah tersebut. Gejala muncul beruntun, cepat, dan masif indikasi klasik keracunan pangan dalam skala besar.

Namun hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari:

• Pengasuh Ponpes Al Hidayah

• Pemerintah Kabupaten Mojokerto

• Kepolisian setempat

Tak satu pun pejabat daerah tampak hadir langsung di lokasi. Bupati Mojokerto, Kepala Dinas Kesehatan, maupun anggota DPRD belum terlihat menjenguk para korban.

Lonjakan Korban: Alarm Krisis

Lonjakan dari 19 ke hampir 200 anak dalam hitungan jam bukan sekadar perkembangan kasus ini alarm darurat. Para korban adalah anak-anak di bawah usia 17 tahun, setingkat SMP, kelompok yang secara hukum dan etika negara wajib mendapat perlindungan khusus.

RSU milik Pemda dan puskesmas setempat bekerja tanpa henti. Tenaga medis berjibaku. Namun di luar ruang perawatan, kepemimpinan politik justru absen. Tidak ada posko krisis terpadu. Tidak ada pernyataan komando satu pintu. Tidak ada penjelasan publik yang menenangkan orang tua.

Menunggu Hasil Lab, Tapi Anak-Anak Terus Berdatangan

Pemeriksaan kepolisian dan uji laboratorium masih berjalan. Penyebab pasti belum diumumkan. Tapi menunggu hasil lab bukan alasan untuk menunda kehadiran negara.

Penanganan medis berjalan itu benar. Namun krisis kesehatan publik tidak hanya soal obat dan infus, melainkan juga kehadiran pemimpin yang memberi rasa aman, terutama bagi anak-anak.

Bandingkan dengan Jakarta: ketika anak-anak terdampak krisis, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno turun langsung, mendatangi anak-anak, memberi dukungan moral agar mental mereka kuat. Di Mojokerto, hingga malam ini, kursi kekuasaan tampak kosong.

MBG Program Pusat, Tapi Tanggung Jawab Kemanusiaan Ada di Daerah

MBG memang program pemerintah pusat. Namun dapur beroperasi di daerah, korban adalah warga daerah, dan fasilitas kesehatan milik daerah. Dalam situasi darurat, Bupati adalah komandan pertama.

Ketidakhadiran pejabat publik di lokasi bukan hanya soal citra. Dalam tata kelola krisis, itu disebut vacuum of leadership kekosongan kepemimpinan pada saat paling genting.

SPPG Bina Bangsa di Titik Kritis

Dengan episentrum di Ponpes Al Hidayah dan sumber makanan dari SPPG Bina Bangsa, rantai tanggung jawab operasional kini mengerucut. Pertanyaan mendesak yang menunggu jawaban:

• Bagaimana SOP higiene dan sanitasi dapur?

• Bagaimana proses penyimpanan dan distribusi?

• Siapa penanggung jawab teknis di lapangan?

• Apakah operasional SPPG telah dihentikan sementara?

Tanpa transparansi, kepercayaan publik akan runtuh.

Anak-Anak Bangsa, Bukan Angka Statistik

Di lorong-lorong puskesmas, anak-anak terbaring dengan infus di tangan. Mereka bukan sekadar “data korban”. Mereka aset bangsa dan agen perubahan masa depan. Negara seharusnya hadir lebih cepat, lebih dekat, dan lebih empatik.

Ketika ambulans meraung-raung mengantar anak-anak, yang paling dibutuhkan bukan hanya sirene melainkan kehadiran pemimpin.

Catatan Redaksi

Kasus ini telah berkembang menjadi krisis serius. Pemerintah daerah perlu:

1. Turun langsung ke lokasi (bukan menunggu laporan tertulis)

2. Menyampaikan keterangan resmi terbuka kepada publik

3. Menjamin perlindungan penuh bagi anak-anak korban

4. Mengambil alih komando penanganan darurat

5. Berkoordinasi aktif dengan pemerintah pusat untuk audit menyeluruh MBG

Jika tidak, narasi akan dibentuk oleh raungan ambulans dan keresahan orang tua bukan oleh negara.

Ketika Ambulans Lebih Cepat dari Negara

Raungan ambulans terdengar silih berganti hingga malam. Anak-anak di bawah usia 17 tahun santri dan pelajar setingkat SMP terbaring lemah di puskesmas dan rumah sakit. Jumlah korban dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Mojokerto melonjak drastis: dari 19 anak pada pagi hari menjadi hampir 200 anak pada malam hari.

Ini bukan lagi insiden kecil. Ini krisis kesehatan publik.

Namun di tengah eskalasi cepat itu, satu hal justru mencolok: negara tampak terlambat hadir secara simbolik dan kepemimpinan. Hingga malam, belum terlihat kehadiran langsung kepala daerah, pejabat kesehatan tertinggi, maupun wakil rakyat di lokasi utama Pondok Pesantren Al Hidayah, episentrum korban terbanyak.

Padahal, para korban adalah anak-anak bangsa. Dalam hukum dan etika pemerintahan, mereka adalah kelompok yang harus didahulukan, bukan sekadar ditangani.

Program Pusat, Tanggung Jawab Daerah

MBG adalah program pemerintah pusat. Tetapi ketika makanan disajikan di dapur daerah, dikonsumsi oleh anak-anak di daerah, dan ditangani di fasilitas kesehatan daerah, maka tanggung jawab kemanusiaan sepenuhnya berada di pemerintah daerah.

Tidak ada alasan bersembunyi di balik kalimat, “menunggu hasil laboratorium” atau “masih koordinasi”. Empati dan kepemimpinan tidak memerlukan hasil uji bakteri. Seorang bupati tidak perlu tahu nama kuman untuk datang menjenguk anak-anak yang sakit.

Perbandingan menjadi tak terelakkan. Di Jakarta, ketika anak-anak terdampak krisis, Wakil Gubernur turun langsung, memberi dukungan moral agar mental anak-anak tetap kuat. Di Mojokerto, hingga ambulans terakhir meraung malam itu, kursi kekuasaan tampak kosong.

Ketika Medis Bekerja, Politik Seharusnya Hadir

Tenaga medis telah bekerja. Puskesmas dan RSU milik Pemda bergerak cepat. Ini patut diapresiasi. Namun krisis tidak hanya diatasi dengan infus dan obat. Krisis juga menuntut kehadiran pemimpin untuk menenangkan orang tua, memberi kepastian publik, dan mengambil komando.

Ketidakhadiran itu menciptakan ruang hampa. Dalam ruang hampa itulah kecemasan tumbuh, kepercayaan publik runtuh, dan spekulasi berkembang.

Anak-Anak Bukan Statistik

Lonjakan korban dari 19 menjadi hampir 200 dalam hitungan jam adalah alarm keras. Ini menandakan potensi kegagalan serius dalam rantai keamanan pangan. SPPG sebagai penyedia makanan berada di titik kritis evaluasi. Transparansi bukan pilihan ia keharusan.

Anak-anak ini bukan angka. Mereka aset bangsa dan agen perubahan masa depan. Negara yang besar diukur bukan dari pidato, melainkan dari kecepatannya hadir ketika anak-anaknya terbaring sakit.

Pemerintah daerah perlu segera:

1. Turun langsung ke lokasi dan memimpin penanganan krisis

2. Menyampaikan keterangan resmi terbuka dan berkala

3. Menjamin perlindungan penuh bagi seluruh korban anak

4. Mengambil alih komando darurat tanpa menunggu hasil lab

5. Mendorong audit menyeluruh program MBG bersama pemerintah pusat

Jika tidak, publik akan mencatat satu hal pahit:
di saat ambulans bekerja tanpa henti, negara datang terlambat.

Catatan Redaksi
Kehadiran pemimpin bukan sekadar simbol. Dalam krisis anak-anak, ia adalah bagian dari penyembuhan.