Adegan di Tokyo

Helm putih terpasang rapi. Rompi keselamatan menutup mantel hitam musim dingin. Kamera merekam setiap langkah.
Di sebuah fasilitas industri milik JFE Engineering Corporation, salah satu raksasa engineering Jepang, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari tampak menyimak penjelasan tentang bagaimana sampah di Jepang diolah menjadi energi, bahan baku industri, dan sumber daya bernilai ekonomi.

Narasi yang dibangun sederhana, bahkan terdengar mulia:
sampah tidak lagi menjadi masalah, tetapi peluang.

Video dan foto kunjungan itu beredar cepat di media sosial. Komentar pun mengalir. Ada yang memuji visi global sang wali kota. Namun tak sedikit pula yang bertanya lirih: untuk siapa dan sejauh apa manfaatnya bagi  Kota Mojokerto?

Realitas di Rumah Sendiri

Kota Mojokerto bukan Tokyo.
Ia hanya memiliki tiga kecamatan, wilayah yang relatif sempit, dengan APBD terbatas dan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat. Sistem pengelolaan sampahnya masih berkutat pada persoalan mendasar: keterlambatan angkut, tumpukan di TPS, dan rendahnya disiplin pemilahan dari rumah tangga.

Dalam beberapa waktu terakhir, kenaikan retribusi sampah justru memantik protes warga. Di sejumlah wilayah, layanan belum konsisten, tetapi tarif sudah naik lebih dulu.
“Bayarnya naik, tapi sampah masih sering telat diangkut,” keluh seorang warga di kawasan Prajurit Kulon.

Di sinilah jarak antara narasi global dan realitas lokal mulai terasa menganga.

Teknologi Tinggi, Sistem Rendah

JFE Engineering bukan perusahaan sembarangan.
Mereka mengelola fasilitas waste-to-energy, chemical recycling, dan industrial recycling berskala raksasa. Teknologi yang dipamerkan di Jepang beroperasi dengan prasyarat ketat:

1. pemilahan sampah sejak rumah,

2. disiplin warga yang tinggi,

3. sistem birokrasi presisi,

4. serta investasi ratusan miliar hingga triliunan rupiah.

Bagi kota kecil seperti Mojokerto, teknologi semacam ini bukan sekadar mahal, tetapi belum relevan secara struktural.

Tanpa sistem dasar yang kuat bank sampah aktif, TPS 3R yang berjalan, off-taker plastik yang jelas kunjungan ke pabrik secanggih apa pun berisiko berakhir sebagai wisata kebijakan: indah di foto, kabur di implementasi.

Pertanyaan Anggaran yang Menggantung

Di balik semua itu, muncul pertanyaan publik yang hingga kini belum terjawab secara terbuka:

1. Masuk pos anggaran apa perjalanan luar negeri ini?

2. Berapa total biaya yang digunakan?

3. Berapa orang yang ikut serta dan berapa hari kunjungan dilakukan?

4. Apakah sudah ada izin resmi dari Gubernur Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri?

Dalam praktik pemerintahan daerah, perjalanan dinas luar negeri kepala daerah bukan urusan sepele. Ia harus disertai surat tugas, persetujuan berjenjang, serta pertanggungjawaban anggaran yang transparan.

Tanpa penjelasan rinci, publik berhak curiga: apakah manfaatnya sebanding dengan biaya yang dikeluarkan?

Politik Simbol dan Pencitraan

Tak bisa dipungkiri, kunjungan luar negeri selalu punya nilai simbolik.
Ia memperkuat citra kepemimpinan visioner, membuka jejaring internasional, dan menjadi modal narasi politik.

Namun sejarah kebijakan publik di banyak daerah menunjukkan pola yang berulang:
kunjungan studi, dokumentasi, seminar hasil, lalu menguap tanpa eksekusi nyata.

Bagi sebagian pengamat, kunjungan ke Jepang ini lebih dekat pada investasi citra ketimbang investasi sistem.

Apa yang Sebenarnya Bisa Ditiru?

Jika Mojokerto ingin jujur pada dirinya sendiri, pelajaran dari Jepang tidak perlu mahal dan megah.
Yang bisa ditiru justru hal paling dasar:

1. Disiplin sistem, bukan mesin mahal

2. Pilot project kecil, bukan proyek mercusuar

3. Keberanian menegakkan aturan, bukan sekadar sosialisasi

4. Konsistensi anggaran, bukan lonjakan retribusi tanpa perbaikan layanan

Tanpa itu semua, mimpi mengubah sampah menjadi berkah hanya akan tinggal slogan.

Di Persimpangan Janji dan Kenyataan

Kunjungan Wali Kota Mojokerto ke Jepang bukanlah kesalahan.
Namun menjualnya sebagai solusi cepat bagi problem struktural kota kecil adalah ilusi berbahaya.

Sampah tidak berubah menjadi manfaat karena teknologi canggih semata.
Ia berubah karena sistem yang bekerja, warga yang disiplin, dan birokrasi yang profesional.

Dan di situlah Kota Mojokerto masih harus bercermin.

Pertanyaan paling jujur hari ini bukan tentang apa yang dilihat di Tokyo,
melainkan apa yang akan dikerjakan sepulangnya di Mojokerto.

Apakah kunjungan ini akan melahirkan kebijakan nyata,
atau sekadar menambah album dokumentasi perjalanan dinas?

Waktu dan transparansi akan menjawabnya.

“Belajar Sampah ke Jepang vs Realitas Kota Mojokerto”

 TOKYO (IDEAL)

JFE Engineering Corporation

1. Skala: ratusan ton/hari

2. Investasi: ratusan miliar–triliunan

3. Sistem:

• Pemilahan dari rumah

• Disiplin warga tinggi

• Industri daur ulang matang

4. Output:

• Energi

• Bahan baku plastik

• Chemical feedstock

1. Teknologi tinggi

2.  Sistem matang

3. Budaya disiplin

KOTA MOJOKERTO (FAKTA)

3 Kecamatan

1. APBD terbatas

2. Sampah:

• Belum terpilah

• Angkut sering telat

3. Warga:

• Belum Semua Disiplin 

• Protes retribusi naik

4. Infrastruktur:

• TPS 3R belum optimal

• Bank sampah belum masif

1. Sistem rapuh

2.  Budaya belum siap

3.  Anggaran terbatas

ANGGARAN & TRANSPARANSI

1. Pos anggaran perjalanan dinas LN?

2. Jumlah peserta?

3.  Lama kunjungan?

4.  Total biaya?

5. Izin Gubernur & Mendagri?

Data belum dibuka ke publik!

 RISIKO: 

1. Wisata kebijakan

2. Pencitraan elit

3. Janji tanpa roadmap

4. Beban APBD

5. Kekecewaan publik

PERTANYAAN KEBIJAKAN UNTUK WALIKOTA MOJOKERTO: 

1. ANGGARAN

Berapa total anggaran kunjungan ke Jepang ini dan masuk pos belanja apa dalam APBD Kota Mojokerto?

2. ROMBONGAN

Berapa orang yang ikut dalam kunjungan ini, dari unsur apa saja, dan apa dasar pemilihannya?

3. DURASI & OUTPUT

Berapa hari kunjungan dilakukan dan apa output tertulis yang dihasilkan (laporan, rekomendasi, MoU)?

4.  IZIN RESMI

Apakah perjalanan dinas luar negeri ini telah mendapat persetujuan Gubernur Jawa Timur dan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri? Bisa dibuka ke publik?

5. ROADMAP

Apa roadmap konkret pasca-kunjungan ini? Program apa yang akan dijalankan, kapan, dan dengan anggaran berapa?

6.  PRIORITAS

Di tengah protes kenaikan retribusi dan masalah pengangkutan sampah, apakah perjalanan luar negeri ini lebih prioritas dibanding pembenahan sistem dasar?

7. AKUNTABILITAS

Jika tidak ada perubahan signifikan dalam sistem pengelolaan sampah dalam 1–2 tahun ke depan, siapa yang bertanggung jawab secara politik dan administratif?

“Teknologi tanpa sistem hanya akan menjadi foto kenangan.”

“Masalah Kota Mojokerto bukan pada mesin, tapi pada keberanian membenahi sistem.”