Panas menyengat di Bumi Mina Tani.
Sawah-sawah menunggu hujan, sementara di sebagian wilayah, air justru belum sepenuhnya surut.
Panas, hujan, banjir, tiga musim yang datang bersamaan, seolah menjadi isyarat bahwa Kabupaten Pati sedang berada di sebuah persimpangan zaman.

Selasa pagi, 20 Januari 2026, sekitar pukul 10.30 WIB, suasana di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, menjadi titik perhatian nasional.
Seorang kepala daerah dari tanah pejuang Jawa Tengah tiba untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Ia adalah Bupati Pati, Sudewo.

Dengan pengawalan penyidik KPK dan aparat Kepolisian, kehadirannya menandai babak baru dari rangkaian peristiwa hukum yang tengah didalami lembaga antirasuah. KPK, melalui juru bicaranya mengatakan, Kasus yang menjerat Bupati PATI, jual beli jabatan ditingkat pemerintahan desa. 

“ Ada KAUR, KASI dan SEKDES. Barang Bukti Uang Puluhan Miliar," Kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada media di gedung KPK Selasa 20 Januari 2026.

Untuk konstruksi perkara, akan dibeberkan saat PRESS Confrence," Kata Budi 

PATI: SEJARAH PERLAWANAN YANG TAK PERNAH PADAM

Pati bukan tanah kosong dalam sejarah republik.
Ia tumbuh dari urat nadi Majapahit, berdenyut di era Mataram, dan mengeras dalam masa kolonialisme.

Dari Pelabuhan Juwono, arus dagang dan perlawanan pernah berangkat.
Dari tanah ini pula, Kaum Samin bangkit mengajarkan bahwa melawan tidak selalu dengan senjata, tetapi dengan martabat dan kejujuran hidup.

Pati adalah wilayah di mana petani, ulama, dan budayawan berjalan berdampingan.
Di sini, doa dan daya tumbuh bersamaan.

Maka ketika Pati disebut dalam pusaran isu kekuasaan dan hukum, publik membaca bukan sekadar berita, melainkan ironi sejarah.

Informasi yang berkembang menyebutkan, sebelumnya ratusan perangkat desa dan calon perangkat pernah dikumpulkan dalam sebuah forum resmi pemerintahan daerah.
Isu yang beredar di tengah masyarakat desa bukan hanya di Pati, tetapi di banyak wilayah Indonesia adalah praktik transaksional dalam pengisian jabatan desa.

Harga jabatan disebut-sebut bervariasi, dari puluhan hingga ratusan juta rupiah.
Ini bukan vonis, melainkan fenomena sosial yang telah lama dibicarakan secara sunyi di warung kopi, balai desa, dan sawah-sawah yang menjadi saksi bisu.

KPK kini berada di titik untuk membuktikan atau membantah isu tersebut secara hukum.

Operasi tangkap tangan (OTT) selalu menjadi simbol keras negara terhadap korupsi.
Namun di tanah seperti Pati yang dikenal keras menjaga harga diri OTT bukan sekadar peristiwa hukum, melainkan cermin kolektif.

Apakah kekuasaan telah terlalu jauh dari nilai desa?
Ataukah ini momentum membersihkan sistem hingga ke akar?

Pertanyaan-pertanyaan itu belum membutuhkan jawaban cepat, tetapi kejujuran proses.

Hingga tulisan ini disusun, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif.
Status hukum para pihak belum diumumkan secara resmi.
Publik diminta bersabar, dan media dituntut bijak.

Pati telah terlalu lama dikenal sebagai tanah perlawanan.
Bukan perlawanan gaduh, melainkan teguh dan berakar.

Jika hukum harus berjalan, biarlah ia berjalan terang.
Jika kebenaran harus muncul, biarlah ia lahir tanpa tekanan opini.

Di antara panas, hujan, dan banjir,
rakyat Pati menunggu satu hal yang paling sederhana namun paling mahal:
keadilan yang jujur.