ANGKA YANG TERUS BERTAMBAH

Senin, 12 Januari 2026, angka itu kembali bergerak naik.
Bukan lagi ratusan kecil, tapi 349 orang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, menyampaikan data terbaru kepada wartawan:
190 orang telah dipulangkan, sementara 159 lainnya masih menjalani perawatan intensif di berbagai fasilitas kesehatan.

Para korban tersebar di 13 rumah sakit dan puskesmas, baik milik pemerintah maupun swasta. Situasi ini menjadikan kasus Mojokerto sebagai salah satu insiden keracunan pangan massal terbesar yang pernah terkait program sosial di Jawa Timur.

KORBAN BUKAN HANYA ANAK SEKOLAH

Awalnya, ini disebut sebagai keracunan siswa dan santri. Namun temuan lapangan mengubah narasi.

Direktur RSUD Prof. dr. Soekandar Mojosari, dr. Gigih Setijawan, mengonfirmasi bahwa pasien dewasa ikut dirawat.
“Beberapa pasien dewasa ikut mencicipi, karena MBG dibawa pulang,” ujarnya.

Di sinilah batas pengawasan runtuh.
Makanan yang dirancang untuk dikonsumsi di sekolah, berpindah ke ruang privat: rumah warga.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pun tak lagi berdampak terbatas pada peserta didik, melainkan meluas ke keluarga penerima manfaat.

Ketua DPRD KABUPATEN MOJOKERTO AINI ZUROH DI SELA DONOR DARAH DI KANTOR DPRD SETEMPAT, SENIN 12 JANUARI 2026.

DUA INFORMASI KEMATIAN, SATU KEHATI-HATIAN

Di tengah eskalasi korban, muncul kabar paling sensitif: informasi dugaan korban meninggal dunia dari kalangan orang dewasa.

Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Aini Zuroh, menyampaikan informasi awal di sela kegiatan donor darah di kantor DPRD.
Disebutkan, ada dua orang dewasa wali murid yang diduga meninggal setelah mengonsumsi MBG yang dibawa pulang anaknya.

Namun hingga Senin siang:

• Belum ada pernyataan medis resmi

• Belum ada hasil laboratorium

• Belum ada kesimpulan kepolisian

Redaksi mencatat ini sebagai informasi awal yang masih diverifikasi, bukan kesimpulan sebab kematian.

2.679 PORSI, SATU DAPUR

Program MBG yang diduga menjadi sumber keracunan diselenggarakan oleh SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03, berlokasi di Dusun Rejeni, Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo.

Pada Jumat, 9 Januari 2026:

• 2.679 porsi soto ayam

• Didistribusikan ke 20 sekolah

• 7 lembaga pendidikan dan pesantren melaporkan dampak

Menu yang tampak sederhana itu soto ayam justru dikenal dalam dunia keamanan pangan sebagai menu berisiko tinggi:

• Berbasis protein

• Berkuah

• Sangat sensitif terhadap suhu dan waktu distribusi

Di sinilah dapur diuji, bukan oleh niat baik, tetapi oleh disiplin sistem.

AHLI GIZI, SISTEM, DAN TITIK GAGAL

SPPG dikenal memiliki tenaga dengan latar belakang gizi. Namun investigasi menunjukkan satu fakta penting:
keahlian gizi tidak identik dengan keamanan pangan massal.

Dalam produksi ribuan porsi, kegagalan bisa muncul di:

• Pengendalian suhu

• Waktu tunggu distribusi

• Sanitasi alat

• Kelelahan tenaga dapur

• Ketiadaan pengawasan keamanan pangan real-time

Satu kesalahan kecil di dapur berskala besar tak menghasilkan satu korban tetapi ratusan.

Bupati Mojokerto Muhammad AlBarra (jaket Hijau) Koordinasi dan Komunikasi dengan Tenaga Medis RSU PROF. SOEKANDAR MOJOSARI 

NEGARA DATANG, KOORDINASI DIPERLUAS

Negara akhirnya hadir secara fisik dan struktural.

• Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak turun langsung

• Didampingi Sekda Teguh Gunarko dan Kepala Dinas Kesehatan Dyan Anggraeni

• Kodim 0815, Polres Mojokerto, dan Dinkes membentuk tim investigasi gabungan

• Operasional SPPG dihentikan sementara

• Penanganan medis dipastikan tanpa memikirkan biaya

Langkah ini penting, tetapi publik menunggu lebih dari sekadar penanganan darurat.

Aini Zuroh Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto 
Dengan wartawan , Senin 12 Januari 2026

DPRD, RDPU, DAN AKUNTABILITAS PUBLIK

DPRD Kabupaten Mojokerto menyatakan akan:

• Memanggil SPPG

• Memanggil Satgas MBG

• Menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)

RDPU ini krusial. Bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi mencegah pengulangan.

Program nasional tak boleh runtuh oleh kegagalan lokal yang tidak dievaluasi secara terbuka.

PEL AJARAN NASIONAL DARI MOJOKERTO

Kasus Mojokerto adalah cermin.
Bahwa niat baik negara harus berjalan seiring dengan sistem yang disiplin, pengawasan ketat, dan transparansi publik.

Ketika makanan sekolah berpindah ke rumah warga dan menumbangkan orang dewasa, maka persoalannya bukan lagi menu, melainkan arsitektur keamanan pangan negara.

Anak-anak ini adalah masa depan.
Dan setiap porsi makanan yang negara sajikan, membawa tanggung jawab yang sama besarnya.

KERACUNAN MASSAL MBG MOJOKERTO

Per 12 Januari 2026

• Total Korban: 349 orang

• Sudah Pulang: 190 orang

• Masih Dirawat: 159 orang

• Menu MBG: Soto Ayam

• Total Porsi Didistribusikan: 2.679 porsi

• Sekolah/Ponpes Terdampak: 7 lembaga

• SPPG: Yayasan Bina Bangsa Semarang 03

SEBARAN 13 FASILITAS KESEHATAN

Rumah Sakit:

1. RSUD Prof. dr. Soekandar Mojosari

2. RS Sumberglagah

3. RS Mawaddah

4. RSI Arofah

5. RS Kartini

6. RS Sido Waras

7. RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo

8. RS Dian Husada

9. RSI Sakinah

Puskesmas: 

10. Puskesmas Pacet
11. Puskesmas Kutorejo
12. Puskesmas Bangsal
13. Puskesmas Dlanggu

Ini bukan kasus lokal satu sekolah, tetapi beban sistem kesehatan daerah secara kolektif.

GIZI ≠ KEAMANAN PANGAN

Mengapa makanan bergizi bisa berbahaya?

Gizi mengatur:

• Kalori

• Protein

• Vitamin & mineral

Keamanan pangan mengatur:

• Suhu masak & simpan

• Waktu distribusi

• Sanitasi alat

• Risiko bakteri

KENAPA SOTO AYAM BERISIKO TINGGI?

• Berbasis protein (ayam)

• Berkuah (cepat rusak)

• Sensitif suhu 5–60°C (zona bahaya)

RISIKO MBG DIBAWA PULANG

• Tidak terkontrol suhu

• Dikonsumsi di luar pengawasan

• Berpotensi menular ke anggota keluarga

Pelajaran Penting:

Program pangan massal butuh disiplin industri, bukan sekadar niat baik.

Dari 19 Korban hingga 349 Warga Terdampak

Jumat, 9 Januari 2026 | Siang

 Distribusi MBG

• SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03

• Menu: Soto Ayam

• 2.679 porsi didistribusikan

• Menjangkau ±20 sekolah

• Konsumsi di sekolah & sebagian dibawa pulang

Sabtu, 10 Januari 2026 | Pagi

 Data Awal

• 19 anak mengalami gejala:

• Mual

• Muntah

• Pusing

• Diare

• Penanganan awal di lingkungan sekolah/ponpes

Sabtu, 10 Januari 2026 Siang–Sore

 Lonjakan Kasus

• Korban meningkat cepat

• Puluhan santri & siswa dilarikan ke faskes

• Ambulans hilir mudik

• Kasus mulai dikategorikan luar biasa

Sabtu, 10 Januari 2026 | Malam

Negara Hadir (Pemkab)

• Bupati Mojokerto Muhammad AlBarra

• Wakil Bupati Muhammad Rizal Octavian

• Kadinkes Dyan Anggraeni

• Dandim 0815 Letkol Inf Abi Swanjoyo

• Data sementara: ±152 korban

• SPPG dihentikan sementara

Minggu, 11 Januari 2026 | Siang

 Intervensi Provinsi

• Wagub Jatim Emil Dardak turun langsung

• Peninjauan posko & RS

• Data terbaru:

• 261 korban

• Dari 7 lembaga pendidikan

• Dikonfirmasi: ada korban dewasa

• Mengonsumsi MBG yang dibawa pulang

Senin, 12 Januari 2026 | Siang

Eskalasi Besar

• Total korban: 349 orang

• Anak-anak & dewasa

• Disampaikan Sekda Mojokerto Teguh Gunarko

• Rincian:

• 190 orang sudah pulang

• 159 orang masih dirawat

• Dirawat di 13 fasilitas kesehatan

• Muncul informasi awal dugaan 2 korban meninggal (dewasa)
  Masih diverifikasi, belum ada pernyataan medis resmi

• Eskalasi terjadi sangat cepat (≤72 jam)

• Perluasan korban dari anak → dewasa

• Distribusi makanan melampaui kontrol sekolah

• Beban sistem kesehatan daerah meningkat tajam

Dari 19 anak ke 349 warga,
inilah gambaran bagaimana satu dapur bisa mengguncang satu kabupaten.

EDITORIAL 

JIKA ADA NYAWA, NEGARA TAK BOLEH MENUNGGU LAB

Awalnya 19 anak.
Lalu 152.
Kemudian 261.
Kini 349 warga Mojokerto anak-anak dan orang dewasa terdampak keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis.

Angka ini bukan sekadar statistik. Ia adalah alarm keras bagi negara.

Kehadiran Wakil Gubernur Jawa Timur, pemerintah daerah, dan aparat adalah langkah penting. Negara akhirnya datang. Namun kehadiran fisik harus diikuti kehadiran sistemik: evaluasi menyeluruh, transparansi, dan keberanian memperbaiki desain program.

Kasus Mojokerto mengajarkan satu hal mendasar:
makanan sekolah tidak berhenti di pagar sekolah.
Ketika MBG dibawa pulang dan dikonsumsi keluarga, maka dampaknya berubah dari isu pendidikan menjadi isu keamanan pangan publik.

Di sinilah negara diuji.
Bukan pada niat baiknya, tetapi pada ketepatan sistemnya.

Tidak cukup menyebut ini sebagai “dugaan”.
Tidak cukup menunggu hasil laboratorium.
Ketika ratusan warga tumbang, evaluasi harus berjalan seiring dengan penyelidikan.

Program nasional harus berani belajar dari kegagalan lokal.
Jika tidak, risiko yang sama akan berpindah dari Mojokerto ke daerah lain diam-diam, melalui dapur.

Setiap porsi yang negara sajikan, membawa tanggung jawab yang tak boleh ditawar.
Dan ketika ada nyawa yang terancam, negara tak boleh menunggu lab.