Ketika Solidaritas Melintas Pulau, Tapi Bahaya Dibiarkan di Dalam Kota

Kabar berita ini disusun berdasarkan temuan lapangan, dokumen resmi, serta penelusuran percakapan publik warga Kota Mojokerto sepanjang Desember 2025–Januari 2026.

KOTA KECIL, PERTANYAAN BESAR

Siang itu, 5 Januari 2026, matahari menggantung tepat di atas Kota Mojokerto. Di bawah Jembatan Fakih Usman, Sungai Surodinawan anak Sungai Brantas mengalir tertatih. Bukan karena kemarau, melainkan karena tubuhnya tersumbat.

Tumpukan bambu, kayu, dan sampah rumah tangga mengganjal kaki jembatan. Air berwarna cokelat berputar pelan, menabrak material yang tak pernah disingkirkan. Sungai itu seperti sedang menahan napas.

Ironisnya, di hari yang sama, warga Kota Mojokerto justru sedang diguncang kegaduhan lain: polemik donasi ratusan juta rupiah untuk korban bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Di ruang digital WhatsApp Group warga, warkop, hingga media sosial pertanyaan yang sama berulang:

“Mengapa bantuan jauh begitu cepat dikemas, sementara ancaman di depan mata dibiarkan?”

DUA GAMBAR, DUA CERITA

Dalam jurnalisme, satu gambar bisa memuat ribuan kata. Tapi dua gambar yang saling bertabrakan bisa melahirkan satu pertanyaan besar tentang tata kelola.

Kegelisahan warga bermula dari dua poster resmi yang beredar luas.

Poster pertama menampilkan logo APEKSI dan Pemerintah Kota Mojokerto. Judulnya tegas: Bantuan Tahap III Akhir Desember 2025 – Rp300.000.000. Sumber dana disebut berasal dari Warga Kota Mojokerto, disalurkan ke Aceh melalui Pemkot Banda Aceh.

Poster kedua datang dari BAZNAS Kota Mojokerto bersama BPBD. Angkanya berbeda: Rp329.084.500, terdiri dari uang tunai dan bantuan barang.

Dua angka. Dua jalur. Dua narasi.

Bagi warga awam, ini bukan soal selisih rupiah. Ini soal kejelasan: apakah dana yang sama sedang berjalan di dua panggung yang berbeda?

KETIKA WARGA MENJADI AUDITOR

Di WAG warga, diskusi mengalir seperti sidang parlemen rakyat. Tanpa mikrofon, tanpa protokol, tapi penuh logika.

Pertanyaan muncul berlapis:

Jika ini bantuan antar pemerintah kota (sesama anggota APEKSI), mengapa bukan dari APBD?

Jika dana berasal dari masyarakat, mengapa branding negara begitu dominan?

Jika BAZNAS mengumpulkan, mengapa jalur penyaluran tak melalui BAZNAS Provinsi Jawa Timur sebagaimana instruksi resmi?

Instruksi BAZNAS Provinsi Jawa Timur tertanggal 8 Desember 2025 dengan jelas memerintahkan agar seluruh dana bencana dari kabupaten/kota disetorkan ke rekening BAZNAS Provinsi.

Namun di lapangan, publik justru melihat jalur lain.

Bagi warga, ini bukan tuduhan. Ini permintaan klarifikasi.

SUNGAI YANG DITINGGALKAN

Bencana tidak selalu datang sebagai peristiwa besar. Kadang ia tumbuh perlahan, diabaikan, lalu menunggu waktu untuk meledak.

Sementara diskusi soal donasi terus bergulir, Sungai Surodinawan kian terabaikan.

Warga mengaku telah melapor sejak 4–5 Desember 2025. Laporan dikirim ke Pemkot Mojokerto, Pemkab Mojokerto, BPBD Kota dan Kabupaten, hingga BBWS Brantas Surabaya.

Hasilnya: nihil.

Tidak ada pembersihan darurat. Tidak ada papan peringatan. Tidak ada penjelasan resmi.

Padahal secara teknis, tumpukan bambu di bawah jembatan berisiko besar. Saat debit air naik, tekanan bisa menggerus fondasi. Dalam skenario terburuk, kegagalan struktur bukan hal mustahil.

KONTRAS KEBIJAKAN

Di satu sisi, solidaritas lintas daerah dikemas rapi, lengkap dengan poster, logo, dan seremoni.

Di sisi lain, ancaman nyata di dalam kota sendiri dibiarkan tanpa respons.

Warga tak menolak membantu saudara di Aceh. Mereka hanya bertanya:

“Apakah negara hanya hadir ketika ada panggung?”

SIAPA BERTANGGUNG JAWAB?

Secara kewenangan:

BBWS Brantas berwenang atas sungai lintas wilayah.

BPBD memiliki mandat respon cepat kebencanaan.

Pemkot Mojokerto bertanggung jawab atas keselamatan infrastruktur kota.

Pemkab Mojokerto berperan dalam koordinasi wilayah hulu.

Namun hingga awal Januari 2026, tidak satu pun tampil memberi penjelasan.

MENUNGGU PEMERINTAH HADIR 

Negara seharusnya tidak hanya hadir dalam seremoni dan poster. Ia harus hadir di lumpur, di sungai, dan di kegelisahan warganya.

Sungai Surodinawan masih tersumbat. Jembatan Fakih Usman masih menahan beban.

Warga Kota Mojokerto tidak menuntut keajaiban. Mereka hanya ingin negara hadir membersihkan, menjelaskan, dan bertanggung jawab.

Karena bagi warga, kepedulian sejati bukan soal seberapa jauh bantuan dikirim, melainkan seberapa dekat negara berdiri ketika bahaya ada di depan mata.