Cuaca di Sidoarjo akhir-akhir ini sulit ditebak. Pagi panas, siang mendung, sore hujan. Mirip suasana batin politik di Pendopo Delta Wibawa. Bedanya, hujan bisa reda, tapi retak di pucuk kekuasaan justru makin melebar.

Jika dulu konflik politik dibungkus jargon “perbedaan visi”, kini ia tampil lebih jujur: uang Pilkada.
Bukan lagi metafora. Bukan simbol. Tapi angka, transfer, dan rasa “kok aku nombok?”

Di sinilah kisah ini bermula.

DARI PASANGAN IDEAL KE PASANGAN GONO-GINI

Pilkada telah usai. Spanduk diturunkan. Relawan pulang ke dapur masing-masing.
Tapi satu hal tertinggal: ingatan soal siapa bayar apa.

Wakil Bupati Sidoarjo tiba-tiba membuka kotak Pandora:

“Jangan lupa, ada uang Pilkada.”

Kalimat pendek. Tapi efeknya seperti petasan banting di tengah rapat RT.

Bupati Subandi tak tinggal diam. Ia menjelaskan versinya. Bahwa urusan biaya politik sudah ada kesepakatan, sudah ada proporsi, sudah ada pemahaman. Bahasa halusnya: “ini bukan arisan, ini politik.”

Di titik ini, publik mulai paham:
Ini bukan sekadar disharmoni kepemimpinan. Ini soal tafsir keadilan setelah kekuasaan dibagi.

LOGIKA POLITIK YANG MUTER SENDIRI

“Kalau waktu kampanye itu patungan, setelah menang itu pembagian. Tapi kalau pembagian tidak sesuai, patungan berubah jadi hutang. Kalau hutang diungkit, berarti sebelumnya bukan patungan, tapi investasi. Kalau investasi, mestinya ada dividen.”

Nah loh.

Masyarakat Sidoarjo mendadak ikut mikir:

• Kalau ini biaya perjuangan, kenapa dibicarakan setelah kursi empuk didapat?

• Kalau ini utang politik, kenapa tidak ditulis di awal?

• Kalau ini investasi, siapa audit ROI-nya?

Logika politik kita memang sering muter tapi nggak sampai tujuan.

KEKUASAAN, PERAN, DAN RASA 

Konflik uang ini tidak lahir dari ruang hampa.
Sebelumnya publik sudah melihat tanda-tanda:

• Mutasi ASN tanpa kehadiran Wabup

• Keputusan strategis yang terasa “satu arah”

• Sindiran yang awalnya lirih, lalu makin nyaring

Uang Pilkada hanyalah puncak gunung es.
Di bawahnya ada soal peran, kewenangan, dan harga diri politik.

Dalam politik lokal, sering kali yang lebih mahal dari uang adalah rasa dilibatkan.

POLITIK SEBAGAI TEATER

“Di republik ini, rakyat beli tiket tapi tidak pernah tahu naskahnya. Begitu tirai dibuka, yang main malah ribut soal honor pemain!”

Persis Sidoarjo hari ini.

Rakyat memilih pemimpin untuk:

• Jalan mulus

• Banjir tertangani

• Lapangan kerja bertambah

Tapi yang dipertontonkan justru:

• Siapa nombok berapa

• Siapa merasa lebih berjasa

• Siapa merasa dikhianati

Ini bukan lagi drama politik.
Ini opera sabun kekuasaan.

Dari penelusuran redaksi, ada tiga fakta penting yang membuat isu ini ngeri-ngeri sedap:

1. Uang Pilkada diungkit setelah kekuasaan berjalan, bukan saat proses klarifikasi internal. Ini menandakan konflik sudah akut.

2. Narasi publik sengaja dibuka, yang artinya salah satu pihak (atau keduanya) sudah siap konflik ini membesar.

3. Kepercayaan publik tergerus, karena urusan dapur kekuasaan dipertontonkan tanpa filter.

Ini berbahaya. Bukan bagi elite. Tapi bagi stabilitas pemerintahan daerah.

SIAPA YANG SEBENARNYA RUGI?

Jawabannya sederhana: rakyat.

Karena:

• Jalan tidak bertanya siapa bayar Pilkada

• Banjir tidak peduli siapa lebih berjasa

• Pelayanan publik tidak bisa menunggu elite berdamai

Sejarah mencatat:
banyak pemerintahan jatuh bukan karena oposisi kuat, tapi karena konflik di dalam rumah sendiri.

Sidoarjo ujian tanpa raport. Sebab, ujian sebenarnya anomali moral politik.

Jika kekuasaan dipahami sebagai hasil patungan, maka ia akan selalu dihitung.
Tapi jika kekuasaan dipahami sebagai amanah, maka ia akan dijalankan.

“Kalau semua merasa paling berjasa, berarti yang paling berjasa itu rakyat… karena sudah memilih.”

SAAT TABU DIBUKA, ALARM MENYALA

Uang Pilkada adalah rahasia negara kecil.
Bukan karena ia suci, tapi karena kalau dibuka, semua ikut terbakar.

Ketika uang Pilkada, di ekspose keranah publik dan Bupati menjawab dengan versinya, publik tak lagi mendengar “klarifikasi”.
Publik mendengar isyarat:

Ada urusan non-administratif yang ikut menumpang di atas jabatan negara.

Di titik ini, konflik tak lagi personal.
Ia struktural.

ETIKA KEKUASAAN RUNTUH

Dalam etika pemerintahan, ada garis tebal:

• Uang kampanye berhenti di KPU

• Kekuasaan dimulai di pelantikan

Ketika uang kampanye dibicarakan setelah pelantikan, pertanyaan sah muncul:

• Apakah jabatan dipahami sebagai amanah, atau imbal balik?

• Apakah keputusan diambil murni administratif, atau dipengaruhi rasa “siapa berjasa”?

Belum pidana.
Tapi etikanya ambruk.

MALADMINISTRASI MENGINTAI

Konflik uang beriringan dengan:

• pengucilan peran Wakil Bupati

• mutasi ASN yang dipersoalkan

• keputusan strategis satu arah

Jika benar urusan non-administratif mempengaruhi proses pemerintahan, maka itu masuk wilayah maladministrasi:

keputusan tidak lagi netral, tidak lagi objektif, dan tidak sepenuhnya akuntabel.

ASN bukan pion konflik elite.
Kebijakan bukan alat balas jasa.

KONFLIK KEPENTINGAN 

Konflik kepentingan tak selalu pidana.
Ia sering lahir dari rasa berhutang budi.

Pertanyaan publik yang sah:

• Apakah ada korelasi antara uang → peran → akses → kebijakan?

• Apakah pengambilan keputusan pernah dipengaruhi oleh urusan Pilkada?

Sekali lagi:
ini bukan vonis
ini alarm

“Kalau uang Pilkada dibicarakan setelah menjabat, berarti jabatan itu belum lunas.”

“Rakyat memilih pemimpin, bukan ikut patungan. Kalau pemimpin masih hitung-hitungan, berarti demokrasi kita cuma arisan elite.”

 Ini uji kenegarawanan:

1. Apakah ada kesepakatan politik (tertulis/lisan) terkait pembagian biaya Pilkada?

2. Apakah pengorbanan Pilkada dipahami sebagai “biaya”, atau “investasi politik”?

3. Apakah pembahasan uang berkaitan dengan pembagian peran jabatan setelah pelantikan?

4. Apakah konflik ini memengaruhi mutasi ASN dan kebijakan strategis?

5. Mengapa isu uang baru dibuka setelah konflik kekuasaan memuncak?

6. Apakah kedua pihak bersedia membuka laporan dana kampanye secara transparan untuk publik?

7. Siapa penjamin kebijakan daerah tetap objektif di tengah konflik elite?

8. Apakah DPRD dan Inspektorat akan diam saat etika kekuasaan diuji?

9. Apakah Sidoarjo akan dipimpin oleh amanah, atau oleh catatan utang politik?

ALUR BAHAYA UANG PILKADA

DANA PILKADA

     ↓

KESEPAKATAN POLITIK

     ↓

MENANG PILKADA

     ↓

PEMBAGIAN PERAN KEKUASAAN

     ↓

RASA TIDAK ADIL / DIABAIKAN

     ↓

UANG DIUNGKIT KE PUBLIK

     ↓

KONFLIK ELITE

     ↓

ETIKA RUNTUH

     ↓

POTENSI MALADMINISTRASI

     ↓

KONFLIK KEPENTINGAN

     ↓

KEPERCAYAAN PUBLIK TURUN

Ini belum pidana.
Tapi ini sudah berbahaya.

Sejarah daerah membuktikan:
banyak kepala daerah jatuh bukan karena KPK datang,
tapi karena etika pergi lebih dulu.

Sidoarjo belum terlambat.
Tapi waktunya sangat sempit.