Pilkades PAW Kintelan Kemenangan Telak di Tengah Angin, Panas, dan Bisik Transaksi

Angin siang itu berhembus cukup kencang di halaman Balai Desa Kintelan, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Matahari berdiri tepat di atas kepala, menyiram panas ke kursi-kursi plastik yang disusun rapi di ruang pemungutan suara.

Beberapa lembar kertas di meja panitia sempat beterbangan.

Seorang warga yang berdiri di balik pagar balai desa menatap ke dalam sambil berseloroh.

“Angine kenceng… mungkin langit lagi ikut milih lurah.”

Candaan kecil itu disambut tawa tipis. Tapi di balik suasana santai, hari itu Desa Kintelan sedang menjalani satu proses penting, demokrasi desa.

Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW).

Sebuah mekanisme yang lebih sederhana dari pilkades reguler, namun tidak pernah benar-benar sepi dari dinamika politik lokal.

Pertarungan Dua Nama

Hanya ada dua kandidat.

Rudi — nomor urut 1.
Devi Lidya Agustin — nomor urut 2.

Tidak ada kampanye besar.

Tidak ada panggung hiburan.

Tidak ada konvoi motor.

Pilkades PAW berjalan dalam format yang jauh lebih sunyi, demokrasi perwakilan.

Sebanyak 89 orang pemilih yang berasal dari unsur masyarakat desa diberikan hak suara.

Mereka terdiri dari: perwakilan RT dan RW, Kader PKK, LPM, Perwakilan kelompok tani, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Tokoh pemuda, Perwakilan pendidikan, Perwakilan perempuan, Kelompok masyarakat miskin, Pemerhati anak

Sebuah representasi kecil dari masyarakat desa.

Namun bagi warga yang berdiri di luar pagar balai desa, angka itu tetap terasa ganjil.

Ratusan warga tidak memilih.
Hanya 89 orang yang menentukan masa depan desa.

Kemenangan Telak

Pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB.

Kotak suara ditutup pukul 12.00 WIB.

Satu jam kemudian, penghitungan suara dimulai.

Hasilnya hampir tidak menyisakan ruang kejutan.

Rudi menang telak.

Perolehan suara:

Rudi — 71 suara
Devi Lidya Agustin — 16 suara

Suara tidak sah — 2

Total pemilih — 89

Margin kemenangan yang cukup besar untuk ukuran pemilihan dengan jumlah pemilih terbatas.

Demokrasi Desa yang Mahal

Di balik proses yang berlangsung hanya setengah hari itu, ada angka yang membuat beberapa warga mengangkat alis.

Rp280 juta.

Itulah anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan Pilkades PAW Desa Kintelan.

Dana tersebut berasal dari APBDes.

Menurut panitia penyelenggara yang juga anggota BPD, M. Zaeni, anggaran itu digunakan untuk seluruh tahapan pemilihan.

Administrasi.

Logistik.

Operasional panitia.

Dan pelaksanaan pemungutan suara.

Jika dihitung secara sederhana, setiap suara dalam Pilkades PAW ini bernilai lebih dari Rp3 juta.

Sebuah angka yang memunculkan diskusi menarik di warung-warung kopi desa.

Bisik-Bisik di Pinggir Pagar

Di luar area pemungutan suara, puluhan warga tetap berkumpul.

Mereka tidak memilih.

Tapi tetap ingin menyaksikan.

Di antara obrolan santai itu, sesekali terdengar bisikan.

Tentang transaksi suara.

Tentang tekanan halus.

Tentang lobi-lobi politik desa yang berlangsung jauh sebelum hari pemilihan.

Belum ada laporan resmi.

Belum ada bukti terbuka.

Namun di desa-desa Jawa, politik seringkali bergerak lebih cepat daripada berita.

Pengamanan Ketat

Meski hanya Pilkades PAW, aparat TNI dan Polri terlihat berjaga di halaman kantor desa.

Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap potensi gesekan sosial.

Di desa, hubungan politik seringkali bertaut erat dengan hubungan keluarga, tetangga, bahkan sejarah konflik lama.

Karena itu, sebuah pemilihan kepala desa sekecil apa pun skalanya tetap membutuhkan pengamanan.

Desa Kintelan SDM Dinamis dan Kritis

Desa Kintelan bukan desa yang pasif.

Di wilayah ini, diskusi politik desa bukan hal tabu.

Warga dikenal memiliki SDM yang cukup dinamis dan kritis.

Warung kopi sering berubah menjadi forum diskusi.

Topiknya beragam:

anggaran desa
pembangunan
hingga kebijakan kepala desa.

Karena itu, setiap pilkades selalu menjadi peristiwa sosial yang diperhatikan warga.

Pembuka Pilkades PAW Mojokerto

Menurut Mahendra, Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Mojokerto, Desa Kintelan menjadi desa pertama yang melaksanakan Pilkades PAW karena kesiapan teknisnya.

Total ada 10 desa di 9 kecamatan yang dijadwalkan menggelar Pilkades PAW tahun ini.

Namun tidak semua berjalan lancar.

Di Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, hingga kini masih terjadi pro-kontra terkait pelaksanaan pemilihan.

PETA PILKADES PAW MOJOKERTO 2026

Desa yang dijadwalkan menggelar PAW:

• Sumengko – Jatirejo
• Ngembat – Gondang
• Watesnegoro – Ngoro
• Lolawang – Ngoro
• Sampang Agung – Kutorejo
• Windurejo – Kutorejo
• Kintelan – Puri
• Bangsal – Bangsal
• Beloh – Trowulan
• Mojo Kumpul – Kemlagi

Pelantikan dijadwalkan Juni 2026.

Rp280 Juta untuk 89 Pemilih

Total anggaran Pilkades PAW Kintelan,
Rp280.000.000

Jumlah pemilih:
89 orang

Jika dihitung kasar:

Rp3,1 juta per suara.

Pertanyaan yang muncul:

Apakah angka ini wajar untuk demokrasi desa?

Ataukah sistem PAW perlu dievaluasi agar lebih efisien dan transparan?

Demokrasi Perwakilan vs Demokrasi Langsung

Pilkades PAW menggunakan sistem perwakilan masyarakat, bukan pemilihan langsung.

Keuntungannya:  Lebih cepat. Biaya relatif lebih kecil dibanding pilkades reguler. Tidak memicu mobilisasi massa besar.

Namun sistem ini juga memiliki kritik: Partisipasi publik terbatas. Rentan lobi elite. Transparansi politik lebih sulit diawasi warga.

Demokrasi Desa di Tanah Majapahit

Mojokerto bukan wilayah biasa.

Di tanah inilah dahulu berdiri kerajaan besar Majapahit yang dikenal memiliki sistem pemerintahan terorganisir.

Kini, berabad-abad kemudian, demokrasi desa berlangsung dengan cara yang sangat berbeda.

Tidak ada lagi tahta.

Tidak ada lagi titah raja.

Yang ada hanya kotak suara dan secarik kertas pilihan.

Namun satu hal tetap sama sejak masa lampau,

kekuasaan selalu menarik kepentingan.

Pilkades PAW di Desa Kintelan menunjukkan bahwa demokrasi desa tetap hidup, meski dalam skala kecil dan format sederhana.

Tetapi demokrasi tidak cukup hanya sah secara hukum.

Ia juga harus bersih secara etika dan transparan secara proses.

Karena di desa, kepala desa bukan sekadar pejabat.

Ia adalah pemimpin yang menentukan arah hidup komunitas kecil yang disebut desa.

Dan dari desa-desa kecil inilah, masa depan republik sebenarnya disusun.