Krisis keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mojokerto kini resmi naik kelas menjadi perhatian nasional.
Bukan hanya pemerintah daerah dan provinsi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, dijadwalkan langsung turun ke RSUD Prof. dr. Soekandar Mojosari, Rabu (14/1).

Kepastian itu disampaikan Bupati Mojokerto Muhammad AlBarra kepada DETAK INSPIRATIF, beberapa menit sebelum dirinya berangkat mendampingi Menteri HAM ke lokasi perawatan pasien.

“Menteri HAM ingin melakukan pengecekan langsung dan investigasi terkait penanganan korban MBG, termasuk peran Dinas Kesehatan,” ujar AlBarra.

Kunjungan ini bukan agenda seremonial. Pigai sebelumnya menyambangi dua lokasi keracunan MBG lain Kabupaten Grobogan (Jawa Tengah) dan Gunungkidul (DIY) menandakan bahwa insiden Mojokerto bukan kasus lokal, melainkan alarm nasional terhadap pelaksanaan program strategis negara.

NEGARA HADIR MEREDAM PANIK PUBLIK

Di tengah derasnya informasi simpang siur bahkan isu liar korban tembus 800 orang Bupati AlBarra menegaskan pentingnya disiplin data.

“Angka 800 itu belum valid. Banyak asumsi karena panik. Ada yang pusing sedikit langsung mengaku keracunan MBG. Kita sterilkan. Yang kita catat hanya korban yang benar-benar terverifikasi akibat MBG,” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi titik penting editorial:

• Negara tidak boleh kalah oleh kepanikan

• Transparansi harus berjalan beriringan dengan ketepatan data

• Kesalahan informasi bisa memperparah trauma sosial

Dengan langkah ini, Pemkab Mojokerto menegaskan posisi: menenangkan publik tanpa menutup fakta.

Masuknya Menteri HAM membuka bab baru:
Kasus ini tidak lagi semata soal teknis kesehatan, tetapi menyentuh hak dasar warga negara, khususnya anak-anak:

• Hak atas pangan yang aman

• Hak atas perlindungan kesehatan

• Hak atas rasa aman dalam program negara

Mayoritas korban adalah anak-anak usia sekolah, bahkan santri di bawah 17 tahun. Dalam perspektif HAM, mereka adalah kelompok rentan yang wajib mendapat perlindungan ekstra, bukan sekadar penanganan reaktif.

MENUNGGU TITIK TERANG: HASIL LABORATORIUM 14 JANUARI

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Dyan Anggrahini Sulistyowati, sebelumnya menegaskan bahwa hasil uji laboratorium sampel MBG akan diumumkan Rabu, 14 Januari 2026.

Hasil ini akan menentukan:

• Apakah ada kontaminasi bakteri

• Dugaan bahan kedaluwarsa

• Kesalahan rantai dingin (cold chain)

• Atau kegagalan SOP keamanan pangan SPPG

Di sinilah negara diuji:
berani membuka hasil apa adanya, atau menundanya dengan alasan birokrasi.

Negara Datang, Jangan Setengah Jalan

Kehadiran Bupati, Wagub, hingga Menteri HAM adalah sinyal positif.
Namun publik menunggu lebih dari sekadar kunjungan:

1. Hasil laboratorium yang transparan

2. Audit menyeluruh SPPG & SOP MBG

3. Evaluasi nasional program MBG

4. Jaminan: kejadian serupa tidak terulang

Jika tidak, maka MBG yang diniatkan mulia bisa berubah menjadi bom waktu sosial.