Di bulan Ramadhan, ketika sebagian orang memilih menurunkan nada suara dan menaikkan kualitas laku, warga Kota Mojokerto justru memperlihatkan sesuatu yang langka, kedewasaan publik.
Di warung kopi, di sudut gang, hingga grup WhatsApp warga, perbincangan mengalir tenang. Kritik disampaikan tanpa makian. Humor hadir tanpa kehilangan makna. Warga berbeda pandangan, tapi tidak saling meniadakan.

Ironisnya, di tengah keteduhan itu, kegaduhan justru datang dari arah yang tak disangka, kursi kekuasaan.

Sampah yang Membumi, Narasi yang Melangit

Beberapa pekan terakhir, warga kota ramai menyoroti satu isu yang sesungguhnya sangat sederhana namun vital, sampah.
Bau menyengat di pagi hari. Retribusi yang naik. Truk pengangkut yang renta dan compang-camping. Semua itu bukan cerita fiksi, melainkan pengalaman harian warga.

Namun di saat keluhan itu beredar dari mulut ke mulut, publik justru disuguhi narasi tandingan di media sosial dan media arus utama berbayar, pengelolaan sampah Kota Mojokerto disebut sukses, rapi, bahkan layak ditiru dunia internasional.

Narasi itu mencapai puncaknya ketika disebut bahwa Negara Kekaisaran Jepang, yang dikenal global sebagai simbol disiplin dan tata kelola akan belajar ke Mojokerto.

Di titik ini, warga tak marah.
Mereka hanya terdiam sejenak… lalu tertawa ngakak.

Randegan dan Fakta Lapangan

Tawa itu bukan tanpa alasan.
Saat narasi keberhasilan digelontorkan, anggota DPRD Komisi I justru melakukan inspeksi mendadak ke TPA Randegan.

Di sana, mereka mendapati sejumlah persoalan klasik yang belum juga selesai,
bau menyengat, pengelolaan yang belum ideal, hingga laporan sensitif tentang dugaan penyerobotan tanah warga untuk pembuangan sampah.

Warga pun bertanya pelan,
Jika semua sudah sukses, mengapa sidak masih perlu?

Emoji, Julid, dan Politik Perasaan

Alih-alih menjawab pertanyaan itu dengan data atau dialog terbuka, publik justru dikejutkan oleh sebuah caption di grup WhatsApp,

“Alhamdulillah kita hadapi julidnya P*B dengan senyuman 😍”

Satu kalimat. Satu emoji. Dampaknya panjang.

Banyak warga menafsirkan singkatan itu sebagai sindiran kepada Partai Kebangkitan Bangsa atau anggota DPRD dari fraksi tersebut yang selama ini paling vokal menyuarakan kritik, berdasarkan pengaduan masyarakat.

Grup-grup WhatsApp warga pun mendadak ramai:
“Ini wali kota apa bocah?”
“Kritik kok dibilang iri.”
“Ibuk e kota, loh iki.”

Guyonan warga mengalir deras, tapi di balik tawa itu ada kekecewaan, kritik diperlakukan sebagai gangguan, bukan masukan.

Julid yang Salah Alamat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, julid dimaknai sebagai iri terhadap keberhasilan orang lain.
Masalahnya, kritik yang muncul bukan soal iri, melainkan soal bau sampah, armada rusak, dan tata kelola yang belum beres.

Ketika fakta disebut julid, publik membaca satu hal, alergi terhadap kritik.

Di sinilah politik perasaan mengambil alih kebijakan.
Bukan lagi menjawab apa yang salah, melainkan siapa yang mengkritik.

Jepang Belajar atau Ditiru?

Awal 2026, memang benar, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama jajaran melakukan kunjungan ke Jepang untuk mempelajari sistem pengelolaan sampah terintegrasi, mulai dari regulasi, pemilahan ketat, hingga peran swasta dalam ekonomi sirkular.

Langkah itu patut diapresiasi.
Belajar ke yang lebih maju adalah tanda kerendahan hati.

Namun persoalan muncul ketika narasi sepulang dari Negeri Sakura diputar balik,
dari belajar menjadi ditiru.

Di sinilah sindiran warga mencapai puncaknya,
“Randegan kok dadi Kyoto.”
“Truk rongsok rasa Shinkansen.”

Bukan karena warga bodoh.
Justru karena mereka terlalu paham kenyataan.

ASN, Anggaran, dan Sunyi yang Tak Terucap

Di balik hiruk-pikuk pencitraan, ada suara lain yang nyaris tak terdengar, pegawai di bawah.
Kewajiban kerja ketat. Disiplin dituntut.
Namun tunjangan terlambat, bahkan tak jelas ujungnya.

“Yang atas sibuk pencitraan, yang bawah kurang dana,” tulis seorang warga.

Kalimat sederhana, tapi telak.

Dagelan Kekuasaan di Tanah Majapahit

Mojokerto bukan kota tanpa ingatan.
Ini tanah bekas kerajaan besar. Budayanya matang. Warganya peka.

Di sini, kritik sering dibungkus humor. Sanepan (kidung) adalah bahasa perlawanan yang paling halus.
Maka ketika kekuasaan tampak panik membangun narasi, warga menyebutnya satu istilah sederhana, dagelan ketoprak.

Bukan marah.
Bukan benci.
Tapi malu.

Warga Dewasa, Pemimpin???

Warga Kota Mojokerto telah menunjukkan kedewasaan,
berbeda pandangan tanpa saling meniadakan,
mengkritik tanpa memaki,
menertawakan kekuasaan tanpa kehilangan akal sehat.

Kini, bola ada di tangan pemimpin.
Apakah kritik akan dibaca sebagai julid atau sebagai peringatan perbaikan?

Sampah tidak bisa diselesaikan dengan narasi.
Ia butuh kerja nyata, armada layak, tata kelola jujur, dan keberanian mengakui kekurangan.

Emoji boleh tersenyum.
Tapi kebijakan, harus nyata.