MOJOKERTO – Sebuah narasi baru sedang ditulis di koridor gedung DPRD Kabupaten Mojokerto. Bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan sebuah manifestasi kedaulatan legislatif yang berpijak pada kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM). Sepanjang tahun 2025, lembaga ini tidak lagi sekadar menjadi stempel bagi kebijakan eksekutif, melainkan mitra sejajar yang kritis, rigid, dan memiliki pemahaman hukum yang tajam.

Benteng Intelektual

Selama ini, relasi antara Legislatif dan Eksekutif seringkali timpang akibat ketimpangan akses informasi dan kapasitas teknis. Namun, data kinerja 2025 menunjukkan anomali yang membanggakan. Dengan porsi Fungsi Penganggaran mencapai 41%, para anggota dewan menunjukkan kedalaman analisis dalam membedah postur fiskal daerah.

Langkah sinkronisasi terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja bukan sekadar kepatuhan administratif. Ini adalah bukti bahwa legislator Kabupaten Mojokerto memiliki daya telaah hukum yang mumpuni. Mereka memahami celah-celah regulasi, memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD memiliki landasan hukum yang presisi sehingga tidak mudah "diakali" oleh retorika teknis.

Revolusi Pengawasan Menjaga Marwah Konstitusi

Kepercayaan diri sebuah lembaga politik lahir dari keberaniannya melakukan kontrol. Lonjakan drastis fungsi pengawasan dari nol kegiatan di tahun 2024 menjadi enam kegiatan strategis di tahun 2025 adalah sinyalemen penting. Legislator hari ini lebih banyak turun ke palagan, membedah tata kelola dana desa dan program ekonomi kerakyatan dengan insting investigatif.

Ini bukan sekadar kunjungan kerja. Ini adalah upaya memastikan akuntabilitas pemerintahan daerah. Dengan SDM yang kini lebih melek hukum dan regulasi, upaya-upaya pengaburan fakta di lapangan oleh oknum penyaji data akan mudah terdeteksi. Dewan kini hadir sebagai pengawal yang menjaga agar supremasi hukum tetap tegak, bahkan di hadapan institusi yudikatif sekalipun jika diperlukan dalam konteks pengawasan kebijakan.

Legislasi Strategis Bukan Produk Kejar Tayang

Meskipun secara kuantitas fungsi legislasi mencakup 29% dari total aktivitas, kualitas produk hukum yang dihasilkan mengalami eskalasi. Peningkatan aktivitas sebesar 67% dalam pembentukan regulasi mencerminkan fase intensif yang cerdas.

Penyusunan RPJMD 2025–2029 menjadi bukti bahwa mereka memiliki visi jangka panjang. Mereka tidak hanya menulis aturan, tapi merancang masa depan Mojokerto dengan landasan yuridis yang kokoh. Kapasitas intelektual inilah yang menjadi modal utama agar marwah DPRD tidak direndahkan dalam dialektika hukum dan pemerintahan.

Mengawal Harapan Rakyat

Masyarakat Mojokerto perlu menyadari bahwa wakil rakyat yang mereka miliki saat ini adalah individu-individu yang terus bertransformasi meningkatkan kapasitasnya. Kehadiran jurnalisme yang mengawal secara kritis namun objektif bertujuan untuk memastikan bahwa performa tinggi ini tetap konsisten.

Anggota DPRD hari ini bukan lagi penonton dalam teater kekuasaan. Mereka adalah pemain kunci yang memiliki "senjata" berupa pemahaman aturan yang mendalam. Dengan SDM yang tangguh, gedung rakyat ini kini benar-benar menjadi benteng terakhir yang menjaga agar kepentingan publik tidak digadaikan oleh kepentingan sepihak dari cabang kekuasaan lainnya.