MOJOKERTO – Memasuki penghujung tahun 2025, wajah parlemen Kabupaten Mojokerto tampak mengalami metamorfosis yang cukup kontras dibanding periode sebelumnya. Jika tahun 2024 kerap dituding sebagai masa transisi yang cenderung pasif, maka tahun 2025 menjadi panggung bagi unjuk kekuatan tiga fungsi konstitusional, Legislasi, Penganggaran, dan Pengawasan.

Akselerasi Pengawasan Keluar dari Zona Nyaman

Satu hal yang paling mencolok dalam pengamatan sepanjang tahun ini adalah pecahnya kebuntuan pada fungsi pengawasan. Dari data yang dihimpun, terdapat anomali positif berupa lonjakan aktivitas dari nol kegiatan pada 2024 menjadi enam kegiatan pengawasan yang terekspos secara eksplisit di tahun 2025.

DPRD mulai menunjukkan taringnya dalam melakukan checks and balances terhadap eksekutif. Langkah ini bukan sekadar seremoni, fokus mereka bergeser ke arah yang lebih proaktif dengan titik tekan pada tata kelola dana desa, BUMDes, hingga pengawasan infrastruktur. Ini adalah sinyal bahwa legislator mulai menyadari bahwa hak pengawasan bukan hanya instrumen hukum, melainkan mandat moral untuk menjaga akuntabilitas publik.

Fiskal Ketat dan Disiplin Anggaran

Di ruang-ruang rapat komisi, aroma disiplin fiskal tercium lebih tajam. Fungsi penganggaran tetap mendominasi dengan porsi 41% dari total kegiatan. Namun, yang menarik secara hukum adalah sinkronisasi mereka terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Langkah ini mencerminkan adanya upaya penyelarasan kebijakan daerah dengan koridor hukum nasional (vertikal). Upaya efisiensi belanja APBD 2025 yang dibahas bersama TAPD bukan sekadar penghematan teknis, melainkan upaya mitigasi risiko hukum agar postur anggaran daerah tetap berada dalam trayek audit yang bersih. DPRD tampak sangat hati-hati dalam merespons hasil audit eksternal untuk mengamankan prioritas pembangunan daerah.

Legislasi Kualitas di Atas Kuantitas

Meskipun secara volume fungsi legislasi (29%) berada di bawah fungsi lainnya, intensitas produksinya meningkat sebesar 67%. Fokus pada penetapan RPJMD 2025–2029 menjadi instrumen hukum paling vital tahun ini. Dokumen ini adalah "kompas" pembangunan lima tahun ke depan. Di sini, DPRD dituntut tidak hanya memproduksi regulasi secara masal, tetapi memastikan setiap beleid yang lahir memiliki landasan sosiologis dan yuridis yang kuat bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Catatan dari Balik Meja Sidang

Secara kuantitatif, performa DPRD 2025 memang lebih intensif. Namun, sebagai pengawal kegiatan mereka selama setahun, kita harus tetap kritis. Apakah intensitas rapat ini linier dengan dampak nyata di lapangan?

Transparansi pengawasan yang mulai terekspos ke publik adalah kemenangan kecil bagi demokrasi lokal. Namun, pekerjaan rumah terbesar tetaplah pada pendokumentasian capaian riil (output) yang terkadang masih luput dari catatan administratif.