Jembatan yang Tak Kunjung Ada, Nyawa yang Dipertaruhkan

Pagi di Desa Kali Pasir tidak pernah benar-benar ramah bagi anak-anak sekolah. Sebelum bel masuk berbunyi, mereka lebih dulu uji nyali dengan rakit penyeberangan tanpa safety guard. Rakit kayu tua bergerak perlahan di Sungai Way Bungur, membawa tubuh-tubuh kecil berseragam sekolah, bercampur sepeda motor, tas, dan harapan agar hari itu mereka selamat sampai kelas.

Tak ada rompi pelampung.
Tak ada pagar pengaman.
Tak ada alternatif.

Inilah wajah pendidikan di Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Sukadana Lampung Timur ketika hak belajar harus dibayar dengan risiko nyawa.

Sungai yang Menjadi Gerbang Bahaya

Desa Kali Pasir hingga kini belum memiliki jembatan penyeberangan permanen. Sungai Way Bungur memisahkan pemukiman warga dari sekolah, pasar, dan layanan publik. Setiap pagi dan sore, puluhan pelajar menyeberang menggunakan perahu tradisional tua, alat transportasi yang tak pernah dirancang untuk mengangkut anak-anak sekolah dan sepeda motor sekaligus.

Saat hujan turun, arus menguat. Saat debit naik, risiko membesar. Keterlambatan sekolah menjadi rutin. Rasa takut menjadi kebiasaan. Namun mereka tetap berangkat. Bukan karena berani, melainkan karena tak punya pilihan.

Negara yang Datang Terlambat

Persoalan ini bukan kejadian baru. Ia telah berlangsung bertahun-tahun. Pemerintah daerah mengakui keterbatasan anggaran sebagai kendala utama. Estimasi pembangunan jembatan permanen berada di kisaran Rp70–80 miliar, angka yang berat bagi APBD, namun relatif kecil jika ditangani Pemerintah Pusat.

Di sinilah persoalan berubah dari teknis menjadi struktural. Ketika proyek vital yang menyangkut keselamatan pelajar diserahkan sepenuhnya ke daerah dengan fiskal terbatas dan tata kelola rapuh, risiko kelalaian membesar. Negara hadir dalam slogan, tetapi tertinggal dalam tindakan.

Ironisnya, negara kerap bergerak cepat saat bencana terjadi tiba-tiba. Namun pada bahaya yang telah lama diketahui, respons justru berjalan lambat, seolah menunggu korban untuk membenarkan tindakan.

Jembatan sebagai Investasi Kemanusiaan

Jembatan Kali Pasir bukan sekadar proyek infrastruktur. Ia adalah jaminan keselamatan, akses pendidikan yang layak, pembuka ekonomi desa, dan percepatan layanan kesehatan. Tanpa jembatan, biaya sosial terus menumpuk: waktu terbuang, potensi ekonomi terhambat, dan trauma kolektif diwariskan pada anak-anak.

Penanganan langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional menjadi opsi paling rasional. Skema percepatan, pengawasan ketat, serta standar teknis nasional dapat memastikan proyek ini selesai cepat, berkualitas, dan minim penyimpangan.

Menunggu di Atas Rakit

Sementara rapat, wacana, dan janji terus berputar, rakit kayu itu tetap berlayar setiap hari. Anak-anak Kali Pasir terus menyeberang, membawa tas sekolah dan doa yang sama: sampai seberang dengan selamat.

Di Way Bungur, pendidikan bukan sekadar soal kurikulum. Ia adalah soal bertahan hidup sebelum pelajaran pertama dimulai.

Dan pertanyaannya kini tak bisa lagi ditunda,
Sampai kapan negara membiarkan anak-anaknya belajar di tepi maut?

Negara tidak boleh menunggu tragedi untuk hadir. Jembatan Kali Pasir adalah ujian keberpihakan, apakah keselamatan anak sekolah lebih rendah nilainya dari proyek-proyek lain yang lebih bising secara politik. Dalam republik yang mengaku melindungi segenap bangsa, membiarkan bahaya yang telah lama diketahui adalah bentuk kelalaian yang tak bisa dimaafkan.

Jika anak-anak harus menyeberang sungai dengan rakit tua demi sekolah, maka yang bermasalah bukan sungainya melainkan negaranya. Bahaya di Way Bungur bukan tak terlihat, hanya dibiarkan. Dan kelalaian yang disadari, namun tak ditindak, bukan lagi ketidaksengajaan itu pilihan.

Negara tak boleh menunggu korban untuk disebut lalai. Di Way Bungur, bahaya sudah lama ada. Yang belum datang hanya keberpihakan.