Di sebuah desa kecil di pinggiran Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, tangisan itu datang setiap tahun.

Bukan karena bencana.
Bukan karena kelaparan.

Melainkan karena anak-anak mereka tidak punya sekolah negeri.

Desa itu bernama Ngingas Rembyong, Kecamatan Sooko.

Dan sejak hampir dua dekade, warga desa ini menunggu satu hal yang tak kunjung datang

SMP Negeri.

Desa Pinggiran yang Terlupakan

Secara geografis, Ngingas Rembyong hanya berjarak beberapa kilometer dari Kota Mojokerto.

Namun secara kebijakan pembangunan, desa ini terasa seperti berada di pinggir peta.

Empat dusun kecil di desa itu dihuni mayoritas petani dan buruh tani.

Bagi keluarga sederhana ini, pendidikan adalah satu-satunya jalan agar anak-anak mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.

Namun jalan itu terasa semakin jauh.

Karena hingga hari ini, tidak ada SMP Negeri di desa mereka.

Kepala Desa yang Datang Mengadu

Rabu siang, 11 Maret 2026.

Di ruang rapat DPRD Kabupaten Mojokerto, seorang kepala desa berdiri menyampaikan keluh kesahnya.

Namanya Kusdianto.

Ia datang bukan membawa proposal proyek.

Ia datang membawa keluhan rakyatnya.

“Setiap lima tahun sekali, desa kami hanya dijadikan komoditas politik,” katanya di hadapan anggota dewan serta pejabat dari Dinas Pendidikan dan Bappeda.

“Ketika warga meminta sekolah negeri, kami hanya dibohongi.”

Kata “dibohongi” menggantung di ruangan itu.

Dua Puluh Tahun Menunggu

Perjuangan warga Ngingas Rembyong sebenarnya sudah dimulai sejak 2007.

Saat itu masyarakat desa mulai mengusulkan pembangunan SMP Negeri.

Pemerintah desa bahkan sudah melakukan langkah luar biasa,

mereka menyiapkan lahan seluas tiga hektar untuk pembangunan sekolah.

Namun tahun demi tahun berlalu.

Tidak ada pembangunan.

Yang datang hanya janji demi janji.

Janji yang Tak Pernah Datang

Menurut Kusdianto, pemerintah daerah tidak hanya menjanjikan pembangunan sekolah.

Pernah pula dijanjikan mobil antar jemput khusus siswa desa.

Namun janji itu juga menghilang.

“Sekolah tidak ada. Mobil antar jemput juga tidak pernah ada,” katanya.

Akibatnya, setiap tahun ajaran baru, banyak orang tua di desa itu harus menghadapi kenyataan pahit.

Anak-anak mereka harus sekolah jauh, mengeluarkan biaya transportasi atau bahkan tidak melanjutkan sekolah.

Sebagian keluarga bahkan mengambil langkah ekstrem.

Mereka memindahkan alamat domisili ke Kota Mojokerto agar anaknya bisa diterima di sekolah negeri.

Ketika Desa Harus Berjuang Sendiri

Bagi Kusdianto, kondisi ini menyakitkan.

Ia tidak hanya melihat sebagai kepala desa.

Ia melihat sebagai ayah dari anak-anak desa.

“Anak-anak petani dan buruh tani juga berhak sekolah negeri,” katanya.

Kalimat itu sederhana.

Namun menggambarkan ketimpangan pendidikan yang masih nyata di daerah.

Kontras dengan Proyek Ratusan Miliar

Kritik paling tajam datang ketika Kusdianto menyinggung prioritas pembangunan daerah.

Menurutnya, pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu merencanakan proyek besar,

pemindahan kantor pemerintah daerah dengan nilai ratusan miliar rupiah.

Namun pembangunan satu sekolah negeri untuk desa pinggiran tidak pernah terjadi.

“Ratusan miliar untuk memindahkan kantor pemkab bisa,” katanya.

“Tapi membangun sekolah untuk anak-anak kami tidak mampu.”

Kalimat itu seperti membuka luka lama pembangunan di daerah.

Ironi di Tanah Majapahit

Yang membuat cerita ini semakin ironis adalah lokasi geografisnya.

Kabupaten Mojokerto dikenal sebagai wilayah sejarah besar Nusantara,

pusat kejayaan Majapahit Empire.

Dari tanah inilah dulu lahir gagasan besar tentang Nusantara.

Namun di abad modern, di wilayah yang sama, masih ada desa yang harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan sekolah menengah pertama negeri.

Pendidikan dan Ketidakadilan Wilayah

Kasus Ngingas Rembyong bukan sekadar cerita desa kecil.

Ia adalah potret masalah yang lebih besar,

ketimpangan pembangunan pendidikan.

Di banyak daerah Indonesia, fasilitas pendidikan terkonsentrasi di pusat kota.

Sementara desa-desa pinggiran harus berjuang dengan jarak sekolah jauh, biaya transportasi mahal, fasilitas terbatas.

Padahal bagi keluarga petani dan buruh, setiap kilometer jarak sekolah bisa berarti tambahan biaya yang berat.

Pesan untuk Pemerintah Pusat

Kini suara desa itu sudah sampai ke DPRD.

Namun pertanyaannya lebih besar,

Apakah suara itu akan sampai ke Jakarta?

Kisah Ngingas Rembyong adalah pengingat bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya soal kurikulum atau program nasional.

Ia juga soal keadilan wilayah.

Negara mungkin sudah membangun ribuan sekolah.

Namun bagi warga desa ini, yang mereka lihat hanyalah satu hal,

sekolah yang dijanjikan, tetapi tak pernah datang.

Surat Terbuka dari Desa untuk Negara

Di desa kecil itu, anak-anak masih berangkat sekolah jauh dari rumah.

Sebagian naik sepeda.
Sebagian menumpang kendaraan orang tua.

Sebagian lagi mungkin suatu hari berhenti sekolah.

Dan setiap kali tahun ajaran baru tiba, orang tua mereka hanya bisa berharap,

mungkin tahun ini pemerintah akhirnya membangun sekolah.

Namun harapan itu sudah mereka simpan
selama hampir dua puluh tahun.

Dan sampai hari ini,
mereka masih menunggu.