Ribuan bidan dan perawat paruh waktu di Kabupaten Mojokerto mengabdi puluhan tahun dengan penghasilan jauh di bawah standar hidup layak. Di tengah ambisi pembangunan raksasa pemerintah daerah, suara mereka akhirnya mulai terdengar.

Investigasi Khusus — Edisi Nasional

Malam Banjir dan Seragam Putih

Hujan turun sejak sore di Mojokerto.

Air perlahan meluap dari selokan menuju halaman rumah warga. Dalam beberapa jam saja, sebagian desa mulai terendam banjir.

Di tengah kepanikan warga yang sibuk mengangkat barang-barang mereka ke tempat lebih tinggi, beberapa orang justru bergerak ke arah yang berbeda menuju lokasi yang paling membutuhkan bantuan.

Mereka adalah bidan dan perawat.

Sebagian dari mereka baru saja menyelesaikan giliran kerja malam di puskesmas atau rumah sakit. Mata mereka merah karena kurang tidur. Tubuh mereka lelah setelah bekerja berjam-jam.

Namun ketika laporan banjir datang, mereka tetap berangkat.

Di tengah genangan air dan dingin malam, mereka memeriksa kesehatan warga, bayi yang demam, lansia yang kelelahan, ibu hamil yang harus dipastikan kondisinya aman.

Bagi masyarakat, mereka adalah penjaga kehidupan.

Namun hanya sedikit yang mengetahui bahwa sebagian dari mereka menerima gaji Rp650 ribu per bulan.

Dua Dekade Mengabdi

Di Kabupaten Mojokerto, sekitar dua ribu bidan dan perawat paruh waktu bekerja di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah.

Mereka bertugas di puskesmas, rumah sakit daerah kantor dinas kesehatan dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana

Sebagian dari mereka telah bekerja lebih dari dua puluh tahun.

Dalam praktiknya, mereka menjalankan fungsi yang sama dengan tenaga kesehatan lain, melayani pasien, membantu persalinan, menjaga ruang perawatan, hingga siaga saat terjadi bencana.

Namun secara administratif mereka tetap berstatus tenaga paruh waktu.

Akibatnya, penghasilan yang mereka terima jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten.

Ironisnya, tenaga baru dengan masa kerja dua tahun menerima gaji hampir sama dengan mereka yang telah mengabdi puluhan tahun.

Ketimpangan yang Terasa

Ketika membandingkan dengan tenaga kesehatan lain, rasa ketidakadilan itu semakin terasa.

Perawat desa paruh waktu yang bekerja di tingkat desa menerima gaji sekitar Rp2 juta per bulan.

Perbedaan ini menciptakan jurang kesejahteraan yang sangat tajam.

Padahal tanggung jawab pelayanan kesehatan mereka tidak jauh berbeda.

Kesenjangan ini memunculkan kecemburuan sosial di kalangan tenaga kesehatan daerah.

Bagi sebagian dari mereka, persoalan ini bukan hanya soal angka gaji.

Ini adalah soal penghargaan terhadap profesi.

Tangis yang Pecah

Seorang bidan yang berbicara kepada media Detak Inspiratif meminta agar identitasnya dirahasiakan.

Ia sudah terlalu lama menyimpan kelelahan yang sama.

Ketika menceritakan pekerjaannya, suaranya sempat terhenti.

“Kalau ada bencana seperti banjir tadi malam, kami harus siaga. Saat orang lain libur Idul Fitri, kami bertugas di pos pengamanan jalan raya membantu masyarakat yang mudik.”

Kalimatnya berhenti.

Air mata mulai mengalir.

“Saat orang lain berkumpul dengan keluarga, kami tetap bekerja. Tapi kesejahteraan kami tidak pernah berubah.”

Tangis itu mewakili ribuan tenaga kesehatan lain yang merasakan hal yang sama.

Ironi Pembangunan

Keluhan para tenaga kesehatan ini muncul di tengah rencana besar pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto di bawah kepemimpinan Bupati
Muhammad AlBarra merencanakan pemindahan pusat pemerintahan ke Mojosari.

Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran hingga ratusan miliar bahkan triliunan rupiah.

Bagi para bidan dan perawat yang menerima gaji Rp650 ribu per bulan, rencana ini terasa seperti ironi.

Di satu sisi, pemerintah daerah berbicara tentang pembangunan besar.

Di sisi lain, sebagian orang yang bekerja di dalam sistem pemerintahan itu sendiri masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup dasar.

Jumlah Tenaga Kesehatan Paruh Waktu

± 2.000 orang

Gaji Tenaga Kesehatan Paruh Waktu

Rp650.000 / bulan

Gaji Perawat Desa Paruh Waktu

± Rp2.000.000 / bulan

Masa Kerja Rata-rata

10–20 tahun

Fasilitas Kerja

Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, OPD KB dan Pemberdayaan Perempuan

Masalah kesejahteraan tenaga kesehatan paruh waktu sebenarnya bukan persoalan baru di banyak daerah.

Namun kasus di Kabupaten Mojokerto memperlihatkan tiga persoalan utama.

1. Status kepegawaian tidak jelas

Sebagian besar tenaga kesehatan ini tidak masuk dalam kategori ASN atau PPPK.

2. Tidak ada skema kenaikan kesejahteraan

Masa kerja panjang tidak selalu diikuti peningkatan penghasilan.

3. Ketimpangan antar unit kerja

Tenaga kesehatan di desa mendapatkan insentif lebih besar dibanding mereka yang bekerja di fasilitas pemerintah daerah lainnya.

Para ahli kebijakan kesehatan menyebut beberapa langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah.

1. Penataan ulang status tenaga kesehatan paruh waktu

2. Penyesuaian gaji minimal mendekati UMK

3. Program transisi menjadi PPPK

4. Standarisasi insentif tenaga kesehatan daerah

Pada akhirnya, cerita para bidan dan perawat paruh waktu ini bukan sekadar kisah tentang angka gaji.

Ini adalah cerita tentang manusia.

Tentang orang-orang yang hadir di ruang persalinan ketika bayi lahir.

Tentang orang-orang yang berjaga di ruang perawatan ketika penyakit datang.

Tentang orang-orang yang tetap bekerja ketika banjir melanda atau ketika orang lain merayakan hari raya bersama keluarga.

Mereka adalah penjaga kehidupan.

Dan setelah puluhan tahun mengabdi, mereka hanya berharap satu hal yang sederhana,

hidup yang layak.