Rapat Paripurna tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati Mojokerto atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dilaksanakan di Ruang Rapat Graha Whicesa Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2026. 

"Di ruang sidang yang hening, sebuah cetak biru masa depan Kabupaten Mojokerto sedang disusun. Bukan sekadar deretan pasal, melainkan upaya ambisius menyatukan kearifan masa lalu dengan efisiensi masa depan. Fraksi Pando, juru bicaranya, Gus Makruf, memberikan peringatan keras, kemajuan tak boleh membuang rakyat ke pinggiran." 

MOJOKERTO – Senin pagi itu 4 Mei 2026, Ruang Graha Whicesa DPRD Kabupaten Mojokerto menjadi saksi sebuah dialektika penting. Empat Raperda strategis diletakkan di atas meja, siap dibedah. Di tengah riuh rendah pendapat, Gus Makruf dari Fraksi Pando sebagai juru bicara,  membawa pesan yang terang. Kabupaten Mojokerto harus maju, tapi tidak boleh kehilangan "jiwa".

Benteng Digital dan Mental

Bagi Gus Makruf, revitalisasi Pancasila bukan lagi soal teks di dinding kantor desa. "Ia harus menjadi konten digital yang segar, menyusup ke gawai generasi muda sebagai benteng," tegasnya. Baginya, di era SPBE yang serba elektronik, moralitas bangsa adalah sistem operasi yang paling utama. Jangan sampai teknologi maju, tapi literasi warga tertinggal di belakang karena disparitas kota dan desa.

Kedaulatan Air dan Keringat

Narasi Fraksi Pando pun menukik ke bumi. Soal air, mereka tak main-main, drainase harus terkoneksi, sempadan sungai adalah wilayah suci yang tak boleh disentuh industri. Begitu pula soal keringat para buruh. Fraksi Pando menuntut sinkronisasi keahlian lokal dengan industri, sembari memasang pagar tinggi bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang nakal.

"Transparansi loker harus sampai ke balai desa," serunya. Sebuah tuntutan agar keadilan tak hanya jadi pemanis di lembaran negara, tapi nyata di piring nasi rakyat Mojokerto.

Sidang usai dengan kesepakatan, namun catatan strategis Fraksi Pando tetap menggantung di udara sebagai janji yang harus ditagih. Sebuah ikhtiar kolektif demi Kabupaten Mojokerto yang adil, makmur, dan berdaulat secara digital maupun sosial.

Writer. : Dara jingga Wilwatikta 

Editor. : Damar Wijaya Tungga Dewa