Di desa-desa pinggiran selatan Kabupaten Mojokerto, malam tak lagi sekadar sunyi. Ia berubah menjadi gelap gulita. Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) mati total di sejumlah kawasan seperti Desa Jati Dukuh, Kali Katir, dan wilayah sekitar lereng pegunungan Semar.

Persoalan ini bukan baru sehari dua hari. Warga sudah melapor. Salah satunya melalui ibu Sumartik, warga setempat yang beberapa waktu lalu menyampaikan keluhan langsung kepada Kepala OPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto, Bambang Purwanto. Namun hingga kini, menurut warga, belum ada respons nyata di lapangan.

Bukan Sekadar Lampu Mati

Bagi masyarakat kota, padamnya PJU mungkin dianggap gangguan teknis biasa. Tapi di desa lereng pegunungan, gelap berarti banyak hal, rasa takut, aktivitas sosial yang berhenti, ekonomi malam yang lumpuh, hingga ancaman keselamatan.

Anak-anak yang pulang dari kursus atau belajar kelompok kini memilih cepat pulang sebelum malam terlalu larut. Orang tua khawatir membiarkan mereka melintas di jalan desa yang gelap dan sebagian berkubang saat hujan turun.

Kegiatan sosial dan budaya desa ikut terdampak. Tradisi tahlilan, shalawatan, hingga pertemuan warga menjadi terbatas. Bukan karena masyarakat tak ingin berkumpul, tetapi karena akses jalan yang gelap membuat warga takut keluar rumah.

Gelap yang Mengisolasi Desa

Di wilayah pinggiran, PJU bukan sekadar penerangan. Ia adalah penghubung kehidupan sosial. Ketika lampu padam berbulan-bulan, desa perlahan terisolasi pada malam hari.

Warga yang ingin pergi ke pasar malam, mencari hiburan sederhana, atau sekadar berkunjung ke rumah kerabat menjadi ragu. Jalan desa yang menurun dan berada di kawasan lereng menambah risiko. Beberapa warga bahkan mengaku pernah mengalami kecelakaan dan jatuh di jalur gelap akibat minim penerangan.

Ini bukan lagi soal kenyamanan. Ini soal keamanan hidup sehari-hari.

Dalam kultur desa, malam adalah ruang sosial yang penting. Setelah bekerja di siang hari, warga biasanya berkumpul di mushola, menghadiri tahlilan, shalawatan, ronda, atau sekadar bercengkerama di warung kopi.

Ketika jalan gelap interaksi sosial menurun, rasa aman melemah, solidaritas desa ikut terdampak.

Gelap tidak hanya mematikan lampu. Ia mematikan denyut kehidupan komunal.

Di sinilah pemerintah diuji. Pelayanan publik tidak berhenti di pusat kota atau jalan protokol. Desa-desa pinggiran memiliki hak yang sama atas rasa aman dan akses penerangan.

Jika laporan masyarakat sudah disampaikan namun belum direspons, persoalannya bergeser dari teknis menuju tata kelola pelayanan publik bagaimana sistem respons pengaduan bekerja, bagaimana prioritas anggaran ditentukan dan sejauh mana pemerintah hadir di wilayah pinggiran.

Kepala OPD terkait, Bambang Purwanto, hingga kini disebut warga belum memberikan respons konkret atas keluhan tersebut. Di tengah cuaca hujan dan jalan desa yang rawan, keterlambatan penanganan memperbesar risiko keselamatan masyarakat.

Pembangunan sering diukur dari beton, aspal, dan proyek fisik. Namun bagi warga desa pinggiran, ukuran paling sederhana dari hadirnya negara adalah,

apakah jalan mereka terang saat malam tiba.

Karena bagi masyarakat lereng pegunungan, lampu jalan bukan simbol kemewahan.
Ia adalah rasa aman.
Ia adalah keberanian anak-anak untuk pulang belajar.
Ia adalah denyut budaya desa yang tetap hidup di malam hari.

Dan ketika lampu itu padam terlalu lama, yang meredup bukan hanya jalanan, melainkan kehidupan sosial masyarakat itu sendiri.

Writer.   : Dara Jingga 

Editor.    : Sastra Jendra Hayuningrat