Ketika Krisis Fiskal Menguji Kepemimpinan Bupati, DPRD, dan 23 Kepala OPD Kabupaten Mojokerto
Oleh: Tim Investigasi DETAK INSPIRATIF
Anggaran selalu berbicara jujur.
Ia tidak mengenal pidato.
Tidak mengenal slogan.
Dan tidak pernah bisa disembunyikan di balik kalimat-kalimat normatif birokrasi.
Di atas meja rapat DPRD Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Rabu, 8 Juli 2026, angka-angka prognosis Semester I itu seolah menjadi "hasil laboratorium" yang memperlihatkan kondisi kesehatan fiskal daerah.
Hasilnya belum menggembirakan.
Realisasi belanja daerah baru Rp334,60 miliar atau 12,88 persen dari kekuatan APBD sekitar Rp2,54 triliun.
Belanja modal urat nadi pembangunan baru Rp8,32 miliar.
Sementara ruang fiskal menyusut setelah Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat berkurang sekitar Rp281,12 miliar.
Secara akademik, kondisi seperti ini disebut fiscal stress, yakni tekanan fiskal ketika kewajiban pemerintah tetap besar, tetapi kemampuan keuangannya menurun.
Di sinilah sesungguhnya ujian bagi 23 Kepala Organisasi Perangkat Daerah dimulai.
Selama bertahun-tahun, birokrasi daerah tumbuh dengan pola pikir sebagai pengelola anggaran. Keberhasilan sering diukur dari besarnya serapan APBD.
Kini ukuran itu tidak lagi memadai.
Saat anggaran menyusut, kepala OPD dituntut berubah menjadi manajer publik, mampu memilih prioritas, menjaga mutu pelayanan, berinovasi, dan memanfaatkan setiap sumber daya yang tersedia.
Krisis fiskal memaksa birokrasi meninggalkan zona nyaman.
Ruang rapat DPRD pada hari itu menghadirkan ironi yang patut dicatat.
Di satu sisi, pemerintah daerah membutuhkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Di sisi lain, muncul keluhan bahwa petugas penarik pajak belum memperoleh honor bagi hasil.
Paradoks ini menyimpan pelajaran penting.
Sistem fiskal tidak hanya bergantung pada regulasi dan target penerimaan, tetapi juga pada manusia yang menjalankannya. Ketika motivasi aparatur melemah akibat keterbatasan dukungan, produktivitas pemungutan pajak dan retribusi pun berpotensi ikut terdampak.
Namun krisis fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti bekerja.
Justru pada situasi seperti inilah kualitas kepemimpinan diuji.
Setiap kepala OPD perlu menjawab tiga pertanyaan mendasar.
Pertama, program apa yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat dan harus tetap berjalan?
Kedua, aset, layanan, atau kewenangan apa yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tanpa membebani masyarakat secara berlebihan?
Ketiga, inovasi apa yang bisa dilakukan agar pelayanan publik tetap berkualitas meskipun ruang anggaran menyempit?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan menunggu tambahan dana dari pemerintah pusat.
Jawabannya harus lahir dari ruang-ruang kerja birokrasi Pemkab Mojokerto sendiri.
Bagi DPRD, prognosis semester pertama tidak cukup dibaca sebagai laporan administratif.
Dokumen itu adalah peta persoalan.
Ia memperlihatkan sektor mana yang mulai kehilangan daya dorong, program mana yang harus diselamatkan, serta OPD mana yang memerlukan pendampingan kebijakan agar target pembangunan tetap tercapai.
Fungsi pengawasan akan jauh lebih bernilai apabila menghasilkan solusi yang memperkuat kapasitas fiskal daerah, bukan sekadar menginventarisasi kekurangan anggaran.
Pada akhirnya, masyarakat tidak akan mengingat berapa miliar rupiah Transfer ke Daerah yang dipotong pemerintah pusat.
Yang akan mereka rasakan adalah apakah jalan tetap diperbaiki, sekolah tetap mendapatkan layanan yang layak, puskesmas tetap berfungsi, investasi tetap datang, dan roda ekonomi tetap berputar.
Di situlah ukuran sesungguhnya sebuah pemerintahan.
Krisis fiskal memang dapat mengurangi angka dalam APBD.
Tetapi krisis fiskal tidak boleh mengurangi keberanian birokrasi untuk bekerja, tidak boleh mengurangi kreativitas para kepala OPD untuk mencari solusi, dan tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara dalam melayani warganya.
Karena sejarah menunjukkan, pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah mengalami kekurangan anggaran.
Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu tetap melayani rakyat ketika anggarannya sedang diuji.
