Bank milik Pemerintah Kabupaten Mojokerto itu tidak sedang sakit. Aset dan laba tumbuh, setoran PAD berjalan. Namun ketika dibandingkan dengan Bank BUMD Bantul Yogyakarta, muncul pertanyaan yang lebih besar, apakah Bank Majatama sudah benar-benar bekerja sebagai mesin ekonomi daerah, atau baru sebatas BUMD yang sehat secara korporasi?

Ada ironi yang menarik di balik angka-angka BPR Majatama Perseroda.

Bank milik Pemerintah Kabupaten Mojokerto itu tumbuh. Pada 2025, asetnya mencapai sekitar Rp250,5 miliar, sementara laba bersih menembus Rp8,53 miliar. Kredit bruto berada di kisaran Rp198,8 miliar. Dari laba tersebut, kontribusi kepada kas daerah juga terus mengalir. Data Pemkab bahkan menunjukkan kontribusi PAD Majatama terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Karena itu, menyebut Majatama sebagai BUMD yang gagal jelas tidak tepat.

Tetapi justru karena bank tersebut tumbuh, pertanyaannya menjadi lebih serius.

Seberapa optimal pertumbuhan itu bagi Kabupaten Mojokerto?

Pertanyaan tersebut muncul setelah kunjungan kerja Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto ke Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Anggota Komisi II dari Fraksi NasDem, Heri Suyatnoko, menyoroti perlunya peningkatan pelayanan dan ekspansi bisnis BPR Majatama agar kontribusinya terhadap PAD dan perekonomian daerah semakin besar.

Kritik itu tidak harus dibaca sebagai vonis terhadap kinerja bank.

Ia lebih tepat dibaca sebagai pertanyaan kepada pemilik BUMD, apakah kapasitas BPR Majatama sudah digunakan secara maksimal?

Ketika 18 Kecamatan Menjadi Pertanyaan

Kabupaten Mojokerto memiliki 18 kecamatan.

Sementara laporan tahunan BPR Majatama mencatat jaringan pelayanan yang jauh lebih terbatas, kantor pusat dan dua kantor kas.

Di Bantul, situasinya berbeda. Bank Bantul memiliki satu kantor pusat dan 18 kantor kas. Dengan 17 kecamatan, jaringan tersebut membuat kehadiran bank milik pemerintah daerah hampir menempel pada struktur wilayah administratifnya.

Perbedaan ini bukan sekadar persoalan jumlah gedung.

Ia menyangkut market penetration.

Bank daerah membutuhkan akses. Semakin dekat dengan masyarakat, semakin besar peluang bank mengenali karakter ekonomi lokal, menghimpun dana, menyalurkan kredit dan membangun hubungan dengan pelaku usaha.

Tetapi membuka kantor baru juga berarti menambah biaya. Karena itu, pertanyaan modernnya bukan semata-mata apakah PT BPR Majatama Perseroda harus mempunyai kantor di seluruh kecamatan.

Pertanyaannya. Apakah PT BPR Majatama mempunyai strategi jaringan yang mampu menjangkau seluruh 18 kecamatan dengan biaya yang efisien?

Jawabannya bisa saja berupa kombinasi kantor kas, layanan digital, agen, mobile service, payroll, QRIS, dan tenaga pemasaran berbasis wilayah.

Di titik ini, SDM dan teknologi menjadi penentu.

Bank yang Sehat Belum Tentu Menjadi Mesin Ekonomi

Laporan publikasi PT BPR Majatama Perseroda 2025 menunjukkan sejumlah indikator yang menarik.

KPMM berada di sekitar 32,67 persen. ROA 4,59 persen. BOPO 71,24 persen. NPL gross 5,70 persen. LDR 157,74 persen.

Angka-angka tersebut tidak boleh dibaca secara serampangan sebagai baik atau buruk tanpa pembanding dan konteks industri.

Namun angka itu memberikan bahan penting untuk menguji kualitas ekspansi.

PT BPR Majatama Perseroda mempunyai modal yang relatif kuat. Tetapi kualitas kredit dan struktur pendanaannya tetap harus diawasi. Kredit macet sekitar Rp11,28 miliar dalam komposisi kualitas kredit 2025 juga menjadi angka yang tidak boleh diabaikan.

Pertanyaan berikutnya sederhana tetapi penting.

Kredit itu tumbuh ke mana?

Berapa yang masuk sektor produktif?

Berapa yang menopang UMKM?

Berapa yang merupakan kredit konsumtif?

Segmen mana yang menghasilkan NPL terbesar?

Sebab BUMD perbankan tidak cukup hanya meningkatkan volume kredit.

Ia harus mampu menciptakan intermediasi yang berkualitas.

Dari Perangkat Desa ke Ekosistem Ekonomi

PT BPR Majatama Perseroda sendiri telah mengidentifikasi perangkat desa sebagai salah satu pasar penting. Bank juga mengembangkan kredit konsumtif bagi ASN dan P3K melalui mekanisme potong gaji.

Di sinilah gagasan Heri Suyatnoko mengenai payroll pemerintah memperoleh konteks yang lebih luas.

Jika sebagian arus pembayaran pemerintah dapat masuk ke ekosistem BUMD perbankan, dana tersebut berpotensi menjadi basis hubungan yang lebih luas, tabungan, transaksi, kredit dan layanan keuangan.

Tetapi payroll bukan sekadar keputusan politik.

Ada regulasi perbankan, tata kelola kas daerah, sistem pembayaran pemerintah serta ketentuan teknis yang harus dipenuhi.

Karena itu, gagasan memindahkan pengelolaan gaji ASN dari bank lain ke Majatama harus diuji secara regulatif dan ekonomis.

Yang lebih penting adalah pertanyaan kebijakannya.

Seberapa jauh Pemkab Mojokerto ingin menggunakan BUMD perbankannya sebagai bagian dari ekosistem keuangan daerah?

Bantul. Sebuah Cermin, Bukan Lawan

Bantul memberikan contoh yang layak dipelajari.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menunjuk Bank Bantul sebagai bank penyalur gaji atau upah PPPK paruh waktu dan tenaga outsourcing melalui keputusan bupati.

Bank Bantul juga mengembangkan layanan transaksi dan digital, di samping jaringan kantor kas yang luas.

Model ini menunjukkan satu hal penting.

BUMD perbankan dapat ditempatkan di tengah kebutuhan pemerintahan sekaligus kebutuhan masyarakat.

Tetapi Bantul bukan berarti otomatis lebih baik dalam segala hal.

Perbandingan harus dilakukan secara apple-to-apple, aset, modal, kredit, dana pihak ketiga, laba, NPL, ROA, BOPO, LDR, dividen, jaringan, SDM, teknologi dan produktivitas.

Barulah terlihat apakah perbedaan kinerja berasal dari modal, strategi bisnis, kualitas manajemen, SDM, teknologi, regulasi atau keberanian pemilik daerah.

Politik di Balik Sebuah Bank Daerah

Di sinilah persoalan PT BPR Majatama Perseroda berhenti menjadi cerita perbankan.

BUMD adalah titik temu antara bisnis dan politik-administrasi pemerintahan.

Bupati bertindak sebagai pemegang saham daerah. DPRD menjalankan fungsi pengawasan. Direksi menjalankan perusahaan. Komisaris melakukan pengawasan. OJK berada pada rezim regulasi perbankan.

Masing-masing mempunyai kewenangan dan kepentingan yang berbeda.

Maka pertanyaan yang harus diajukan bukan hanya kepada direksi.

Tetapi juga kepada Pemkab dan DPRD.

Apa sebenarnya KPI PT BPR Majatama Perseroda?

Apakah cukup dengan laba?

Apakah cukup dengan dividen?

Ataukah ada target yang lebih luas, penetrasi 18 kecamatan, pembiayaan UMKM, digitalisasi, payroll pemerintah, peningkatan transaksi, inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi lokal?

Sebab jika ukuran keberhasilan hanya setoran PAD, BUMD berpotensi kehilangan fungsi strategisnya sebagai instrumen pembangunan ekonomi.

SDM Mesin di Balik Mesin

Ekspansi bank tidak hanya membutuhkan modal.

Ia membutuhkan manusia.

Tenaga pemasaran harus mampu membaca karakter ekonomi setiap kecamatan. Analis kredit harus mampu membedakan kredit produktif dan konsumtif. Tim risiko harus mampu menjaga kualitas portofolio. Teknologi informasi harus mampu menjamin keamanan transaksi.

Karena itu, investigasi terhadap PT BPR Majatama Perseroda harus sampai pada produktivitas SDM.

Berapa laba per pegawai?

Berapa kredit yang dihasilkan setiap tenaga pemasaran?

Berapa biaya pegawai dibandingkan pendapatan operasional?

Berapa investasi untuk pelatihan?

Seberapa kuat tim digital?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena ekspansi tanpa SDM hanya akan memperbesar biaya.

Teknologi Jalan Keluar dari Logika “Satu Kecamatan Satu Kantor”

Di era perbankan digital, jumlah kantor bukan satu-satunya ukuran penetrasi.

Sebuah bank daerah dapat hadir melalui aplikasi, QRIS, layanan pembayaran, payroll, agen, mobile service dan integrasi transaksi.

Karena itu, ketiadaan atau keterbatasan kartu ATM tidak semata-mata persoalan fasilitas.

Yang lebih fundamental adalah,

Apakah BUMD PT BPR Majatama Perseroda sudah mempunyai ekosistem transaksi digital yang membuat masyarakat tidak perlu selalu datang ke kantor?

Jika jawabannya belum, maka persoalannya bukan sekadar ATM.

Itu adalah kesenjangan transformasi digital.

Dan Akhirnya.  seluruh perdebatan tentang BUMD kembali kepada masyarakat.

Pedagang kecil membutuhkan modal.

UMKM membutuhkan kredit yang masuk akal.

Perangkat desa membutuhkan layanan transaksi yang mudah.

ASN dan P3K membutuhkan payroll yang efisien.

Masyarakat kecamatan membutuhkan akses perbankan.

Pemerintah membutuhkan sumber PAD.

Dan daerah membutuhkan mesin ekonomi yang mampu membuat uang berputar lebih lama di wilayahnya.

Di situlah keberhasilan BUMD PT BPR Majatama Perseroda seharusnya diukur.

Bukan hanya dari seberapa besar laba yang tercetak di laporan tahunan.

Tetapi dari seberapa jauh modal publik berubah menjadi akses keuangan, kredit produktif, aktivitas ekonomi, dan akhirnya kesejahteraan masyarakat.

Rp4,68 miliar bukan akhir cerita

Setoran PAD sekitar Rp4,68 miliar menunjukkan bahwa PT BPR Majatama Perseroda menghasilkan nilai bagi pemiliknya.

Tetapi angka itu seharusnya menjadi titik berangkat, bukan garis finis.

Sebab Kabupaten Mojokerto memiliki 18 kecamatan dan ekosistem ekonomi yang jauh lebih besar daripada sebuah neraca bank.

BUMD PT BPR Majatama Perseroda memiliki modal.

Memiliki laba.

Memiliki pasar.

Memiliki pemilik daerah.

Yang kini diuji bukan lagi apakah bank itu mampu bertahan.

Yang diuji adalah keberanian untuk naik kelas.

Dari BUMD yang sehat menjadi mesin intermediasi ekonomi daerah.

Dari bank yang menunggu nasabah menjadi bank yang hadir di tengah masyarakat.

Dari dividen menuju dampak.

Dan dari 18 kecamatan menjadi 18 pintu pertumbuhan ekonomi Mojokerto.

Itulah sesungguhnya ujian BUMD PT BPR Majatama Perseroda.

Writer : George Clooney 

Editor : Sterling silver