Dari kegaduhan Tatib menuju rekonsiliasi kepemimpinan NU 2026–2031

TAMBAKBERAS —  30 AGUSTUS 2026.

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama sempat memasuki titik paling tegang pada Minggu siang, 30 Agustus 2026

Perdebatan Tata Tertib mengenai syarat pencalonan Ketua Umum PBNU bahkan memantik demonstrasi massa pendukung salah satu kandidat. Sidang Pleno IV sempat diskors.

Namun Tambakberas menunjukkan wajah yang berbeda beberapa jam kemudian.

Malam hari, suasana berubah menjadi khidmat.

Sembilan ulama yang tergabung dalam Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) berkumpul di Gedung Serba Guna Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Selama sekitar satu jam, sejak pukul 21.00 hingga 22.00 WIB, mereka bermusyawarah.

Tidak ada voting.

Tidak ada perhitungan suara.

Tidak ada duel terbuka antar kandidat.

Mufakat menjadi jalan keluar.

Hasilnya, KH Miftachul Akhyar ditetapkan sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmah 2026–2031.

Keputusan tersebut kemudian dibacakan KH Anwar Iskandar di hadapan peserta Muktamar ke-35.

Berita acara penetapan disepakati dan ditandatangani seluruh sembilan anggota AHWA.

Di situlah makna AHWA menemukan bentuk konkretnya.

Muktamar yang beberapa jam sebelumnya memperlihatkan ketegangan politik organisasi, pada akhirnya memilih jalur musyawarah para ulama untuk menentukan Rais Aam.

Lebih menarik lagi, AHWA tidak berhenti pada penetapan nama.

Mereka meninggalkan pesan.

KH Miftachul Akhyar diberi amanat untuk mengayomi dan merangkul seluruh potensi Nahdlatul Ulama.

Seluruh kekuatan NU, apa pun bentuk dan latar belakangnya, diminta diajak bersama-sama merawat dan mengurus organisasi.

Pesan itu terasa penting.

Sebab Muktamar bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Muktamar juga meninggalkan luka, perbedaan pandangan, kompetisi, bahkan ketegangan.

Karena itu, setelah keputusan kepemimpinan lahir, tantangan berikutnya bukan lagi memenangkan kontestasi.

Tantangannya adalah menyatukan kembali seluruh energi yang sempat terbelah.

Dan AHWA telah memberikan garis pertamanya, merangkul, mengayomi dan bergotong royong.

DARI 552 SUARA KE 9 ULAMA

Keputusan memilih AHWA sendiri lahir melalui voting dalam Muktamar.

Dari 552 pemilik suara, 401 menyetujui perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU menjadi AHWA. Sebanyak 150 mempertahankan sistem langsung dan satu suara tidak sah.

Dengan mandat tersebut, sembilan ulama kemudian memperoleh posisi strategis dalam menentukan kepemimpinan NU.

Mereka adalah,

KH Nurul Huda Jazuli
TGH KH Nuruzzahri Yahya (Waled NU)
KH Baharuddin HS
KH Miftachul Akhyar
KH Afifuddin Muhajir
KH Anwar Iskandar
KH Abu Bunyamin
KH Amar Manshur
Prof. KH Said Aqil Siroj

Sembilan nama.

Sembilan latar belakang.

Sembilan otoritas keulamaan.

Tetapi satu keputusan.

KH Miftachul Akhyar Rais Aam NU 2026–2031.

MAKNA POLITIK ORGANISASI

Penetapan secara mufakat memberikan pesan berbeda dibandingkan pemilihan langsung.

AHWA tidak memperlihatkan kemenangan satu blok melalui angka suara.

Yang ditampilkan justru adalah konsensus.

Dalam konteks organisasi sebesar NU, simbol ini sangat penting.

Sebab Rais Aam bukan sekadar jabatan administratif.

Ia merupakan salah satu pusat otoritas keagamaan dalam struktur PBNU.

Maka cara memilihnya memiliki makna tersendiri.

Mufakat sembilan ulama memberikan modal awal bagi kepemimpinan baru, legitimasi moral dan keulamaan.

Tetapi legitimasi tersebut kini harus diterjemahkan ke dalam kerja organisasi.

Dan pesan AHWA memberikan arah jangan membangun NU dengan satu kelompok.

Rangkul seluruh potensi.

Rawat NU bersama-sama.

DARI KONFLIK MENUJU REKONSILIASI

Inilah ironi sekaligus keindahan politik organisasi di Tambakberas.

Siang demonstrasi.

Sore ketegangan.

Malam musyawarah.

Kemudian mufakat.

Dan setelah nama Rais Aam ditetapkan, pesan rekonsiliasi.

Rangkaian itu membuat Muktamar ke-35 tidak berhenti sebagai cerita tentang perebutan kekuasaan.

Ia berubah menjadi cerita tentang bagaimana sebuah organisasi besar menghadapi perbedaan.

Karena setelah Rais Aam ditetapkan, satu pekerjaan jauh lebih besar menunggu,

memilih Ketua Umum PBNU.

Jika AHWA telah menyelesaikan satu sisi kepemimpinan melalui mufakat, pertanyaan berikutnya akan menjadi pusat perhatian seluruh Nahdliyin.

Siapa yang akan dipercaya memimpin mesin organisasi PBNU Masa Khidmah 2026–2031?

Dan yang lebih penting, apakah semangat mufakat yang melahirkan Rais Aam akan menjadi jembatan bagi rekonsiliasi seluruh kekuatan dalam pemilihan Ketua Umum?

Tambakberas belum selesai berbicara.

Justru setelah sembilan ulama mencapai mufakat, babak berikutnya dimulai.

RAIS AAM SUDAH DIPILIH.

SEKARANG, SIAPA KETUA UMUM PBNU?

Writer : Clara Chloe 

Editor: Arthur Smith