SURABAYA — Di balik pintu ruang pertemuan Hotel Aria Centra Surabaya, puluhan anggota DPRD Kabupaten Mojokerto tampak serius menyimak paparan dari tim akademisi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya. Agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) yang mengantongi rekomendasi resmi BPSDM Jawa Timur ini mengusung tajuk yang terkesan formal. Peningkatan Fungsi Budgeting dan Pengawasan DPRD.

Namun, di luar ruang akademis yang teduh itu, sebuah pergolakan finansial dan politik anggaran yang amat dinamis sedang berlangsung di ranah lokal.

Di meja pembahasan anggaran, Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Mojokerto belakangan ini terlibat dalam alur diskusi yang cukup intens, bahkan kerap diwarnai dinamika tarik-ulur yang alot. Penyebabnya adalah benturan dua kepentingan besar, instruksi efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat yang berhadapan langsung dengan rencana megaproyek pemindahan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Mojokerto ke Mojosari, sebuah langkah strategis yang diproyeksikan bakal menyedot APBD hingga hampir setengah triliun rupiah.

Ketika Angka Setengah Triliun Bertemu Rem Efisiensi

Pemindahan pusat pemerintahan ke Mojosari bukanlah sekadar urusan memindahkan meja kerja pejabat. Ini adalah proyek monumental yang mencakup pembebasan lahan, pembangunan gedung-gedung dinas baru, hingga penataan infrastruktur penunjang. Bagi Pemkab Mojokerto, langkah ini merupakan visi jangka panjang agar Kabupaten Mojokerto memiliki pusat administrasi yang mandiri dan representatif, lepas dari "bayang-bayang" kawasan Kota Mojokerto tempat kantor pemerintahan lama berdiri.

Namun, waktu pelaksanaannya berbenturan dengan realitas fiskal nasional. Pemerintah Pusat terus mendesak daerah untuk melakukan pengencangan ikat pinggang, memangkas pos-pos yang dianggap belum mendesak dan memfokuskan APBD pada penguatan ekonomi warga, fasilitas kesehatan, serta perbaikan sarana pendidikan.

Di titik inilah buah simalakama itu berada.

Bagi TAPD Eksekutif, merealisasikan IKK ke Mojosari adalah pemenuhan target pembangunan daerah yang mendesak. Namun bagi Banggar DPRD, mengesahkan kucuran dana hampir Rp500 miliar di tengah gelombang efisiensi adalah pertaruhan politik dan moral yang luar biasa berat. Setiap rupiah yang disedot untuk semen dan beton di Mojosari adalah rupiah yang dialihkan dari alokasi jalan desa, bantuan pertanian, atau perbaikan sekolah-sekolah yang rusak.

Menutup Celah Ketimpangan Teknis

Dinamika tarik-ulur ini menegaskan mengapa DPRD Kabupaten Mojokerto merasa perlu "pulang ke kampus" dan berguru pada pakar Untag Surabaya.

Dalam kalkulasi tata kelola pemerintahan, eksekutif didukung oleh benteng birokrasi yang kokoh, ratusan ASN teknis, analis keuangan, hingga konsultan independen yang piawai mengemas dokumen anggaran ribuan halaman. Sebaliknya, wakil rakyat di dewan berasal dari latar belakang yang sangat majemuk. Tanpa bekal analisis keuangan yang tajam, fungsi pengawasan dewan rawan terjebak sekadar menjadi "stempel pengesahan" atau justru jatuh pada tawar-menawar politik yang pragmatis.

Melalui pendampingan akademis berbasis evidence-based policy (kebijakan berbasis data ilmiah), DPRD berupaya memperkuat nyali argumentasinya. Dewan membutuhkan landasan analisis yang objektif untuk menguji dokumen kelayakan (feasibility study) IKK ke Mojosari.

Apakah skema pembayarannya harus multi-years (tahun jamak) agar APBD tidak "pingsan"?

Seberapa besar opportunity cost (biaya kesempatan) yang dikorbankan jika belanja modal publik digeser ke proyek fisik IKK?

Taruhan Terbesar Transparansi untuk Warga

Bagi masyarakat awam Kabupaten Mojokerto, perdebatan teknis di ruang Banggar dan TAPD ini bukan sekadar urusan elite politik lokal. Ini adalah urusan langsung dengan uang pajak yang mereka bayarkan setiap hari.

Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa Layanan Dasar Tetap Aman. 

Pembangunan gedung baru di Mojosari tidak menghentikan perbaikan jalan berlubang atau bantuan ekonomi masyarakat di kecamatan lain.

Bebas dari Potensi Kebocoran. Anggaran bernilai ratusan miliar adalah magnet yang sangat sensitif terhadap potensi penyimpangan dan praktik KKN. Pengawasan yang presisi sejak tahap perencanaan adalah satu-satunya benteng pencegahan.

Menguji Ketajaman Nyali Legislatif

Kerja sama akademis antara DPRD Kabupaten Mojokerto dan Untag Surabaya menjadi sinyal positif bahwa tata kelola anggaran daerah berupaya didorong ke arah yang lebih ilmiah, transparan, dan terukur.

Namun, publik tentu tidak akan menilai kesuksesan Bimtek ini dari indahnya sertifikat atau megahnya lokasi acara di Surabaya. Ujian sesungguhnya ada pada keberanian dan ketajaman para wakil rakyat saat kembali ke meja perundingan APBD di Mojokerto, sanggupkah mereka berdiri tegak mengawal efisiensi dan keadilan alokasi anggaran demi kesejahteraan seluruh warga Kabupaten Mojokerto?

Writer : Conan Arthur 

Editor: Jack Richer