SIDANG KEDUA PERKARA FIKRI DITUNDA ~ Detak Inspiratif | Berita dan informasi terkini Indonesia
RUNNING STORY :
Loading...

SIDANG KEDUA PERKARA FIKRI DITUNDA

-

Baca Juga



Pujiono, SH, MHum Advokat Terdakwa Fikri 




JPU Belum Hadirkan Alat Bukti, Kuasa Hukum Sebut Mekanisme Restorative Justice


MOJOKERTO — Suasana ruang Cakra Pengadilan Negeri Mojokerto, Senin (16/11/2026), tampak mendapat pengamanan aparat Kepolisian. Di tengah proses persidangan perkara dugaan penganiayaan terhadap tiga anak yang melibatkan terdakwa Muhammad Fikri Al Arifin alias Fikri bin Muslimin, perhatian terhadap jalannya perkara juga datang dari unsur legislatif.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Mojokerto, Gus Makruf, turut memantau perkembangan persidangan tersebut.

Pada hari yang sama, perkara Fikri memasuki sidang kedua. Agenda yang semestinya dijalankan adalah pembuktian oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.

Namun pembuktian belum berjalan.

JPU belum dapat menghadirkan alat bukti yang diperlukan sehingga persidangan ditunda dan dijadwalkan kembali pada Senin, 23 November 2026.

Penundaan ini menjadi bagian penting dalam perjalanan perkara karena sidang berikutnya akan menentukan bagaimana alat bukti yang diajukan penuntut umum diperiksa di hadapan majelis hakim.

Dari Peristiwa Dini Hari ke Meja Hijau

Perkara tersebut berawal dari peristiwa pada 2 Agustus 2026 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Pohjejer, Desa Pohjejer, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan surat dakwaan, Fikri ketika itu sedang dalam perjalanan pulang. Ia kemudian menghentikan sepeda motor yang ditumpangi tiga remaja.

Ketiga korban, berdasarkan dakwaan, adalah Mukhammad Amarrudin Dzaky, Mukhammad Azril Mustofa, dan Mochammad Azam Farida Akbar.

Peristiwa kemudian berkembang menjadi pemukulan.

Dalam dakwaan disebutkan, Mukhammad Azril Mustofa dipukul sebanyak tiga kali, sedangkan M. Azam Farida Akbar dipukul satu kali pada bagian wajah hingga mengalami luka pada mata kanan.

Surat dakwaan juga menyebut ketiga korban masih berusia di bawah 18 tahun.

Atas perkara tersebut, Fikri didakwa dengan Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Versi Kuasa Hukum

Namun konstruksi kejadian yang disampaikan kuasa hukum terdakwa memiliki penjelasan tersendiri.

Pujiono, advokat Fikri, mengatakan kepada DETAK INSPIRATIF bahwa kliennya saat itu hendak pulang ke Dusun Klagan, Desa Pohjejer, Kecamatan Gondang.

Di tengah perjalanan, menurut Pujiono, Fikri diminta bantuan oleh warga untuk menghentikan sekelompok remaja yang dianggap membuat kegaduhan karena membunyikan klakson sepeda motor ketika warga sedang beristirahat.

“Klien kami diminta bantuan oleh warga untuk menghentikan para korban yang diketahui masih ABG usia sekolah SMK. Mereka berboncengan tiga, tanpa helm dan membuat kegaduhan dengan membunyikan klakson,” kata Pujiono.

Menurut Pujiono, persoalan kemudian berkembang ketika Fikri mengetahui para remaja tersebut menggunakan atribut salah satu perguruan pencak silat.

Ia menyebut, ketika ditanya mengenai perguruan yang diikuti, para remaja tersebut tidak mengaku.

“Sehingga klien kami emosi dan memukul agar mengaku dan mendidik agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di kampung orang lain,” ujar Pujiono.

Keterangan tersebut merupakan versi pihak terdakwa melalui kuasa hukumnya. Pembuktiannya tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Restorative Justice, Sudah Sampai Mana?

Di titik inilah perkara Fikri menjadi lebih menarik.

Pujiono menyebut perkara tersebut menggunakan mekanisme restorative justice.

Namun istilah tersebut perlu dibaca secara hati-hati.

Restorative justice bukan berarti perkara otomatis selesai, terdakwa otomatis bebas, atau dakwaan otomatis gugur. Dalam konteks persidangan, hakim tetap memeriksa perkara berdasarkan hukum dan alat bukti.

Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan sekadar “apakah ada RJ?”, tetapi sudah sejauh mana proses RJ tersebut berjalan?

Apakah sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan para korban?

Apakah keluarga korban telah menyetujui?

Apa bentuk pemulihan yang disepakati?

Dan bagaimana sikap Penuntut Umum serta majelis hakim terhadap proses tersebut?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan apakah RJ benar-benar menjadi bagian dari proses peradilan perkara Fikri atau baru sebatas upaya perdamaian yang sedang ditempuh para pihak.

Tahanan Rumah Juga Dimohonkan

Selain mengenai RJ, Pujiono mengatakan pihaknya berharap penahanan Fikri dapat dialihkan menjadi tahanan rumah.

Alasannya, menurut kuasa hukum, Fikri merupakan tulang punggung keluarga.

“Kami berharap klien kami dilakukan penahanan rumah dari Lapas Klas IIB Mojokerto. Sebab, klien kami juga sebagai tulang punggung keluarga,” ujar Pujiono.

Permintaan tersebut tentu menjadi bagian dari proses hukum yang harus dipertimbangkan sesuai kewenangan pihak yang menangani penahanan.

Perhatian Publik dan Pengamanan

Persidangan Senin (16/11/2026) juga berlangsung dengan pengamanan aparat Kepolisian di lingkungan Pengadilan Negeri Mojokerto.

Di sisi lain, kehadiran Gus Makruf, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Mojokerto, yang memantau perkembangan persidangan menunjukkan perkara tersebut mendapat perhatian di luar ruang sidang.

Kehadiran aparat maupun anggota legislatif tersebut tidak serta-merta menentukan substansi perkara. Putusan mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan tetap berada di tangan majelis hakim berdasarkan proses pembuktian di persidangan.

Dan pembuktian itulah yang kini tertunda.

Senin, 23 November 2026 menjadi tanggal penting berikutnya. JPU dijadwalkan kembali melanjutkan agenda pembuktian.

Di ruang sidang itulah konstruksi perkara akan diuji, apa yang tertulis dalam surat dakwaan, apa yang disampaikan pihak terdakwa, apa yang dibawa JPU sebagai alat bukti, serta bagaimana majelis hakim menilai seluruhnya.

Untuk perkara yang melibatkan anak, proses tersebut bukan sekadar mencari siapa yang benar dan siapa yang salah.

Hukum harus berjalan, korban harus mendapatkan perlindungan, terdakwa tetap memiliki hak pembelaan, dan jika benar mekanisme restorative justice ditempuh, pemulihan harus dibuktikan, not just disebutkan.


MAJELIS HAKIM :

Jenny Tulak

Fransiskus Wilfrirdus Mamo 

Tri Sugondo 


JPU KEJARI Kabupaten Mojokerto: 

Ari Budiarti,SH.






Writer : uncle owob 
Editor : Djose 

Mungkin Juga Menarik × − +
PERISTIWA
Hukum Kriminal
Olahraga

 
Atas
Night Mode