Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto, Kamis (18/9/2025), menjadi saksi tensi politik yang mengeras. Sejak pukul 14.00 WIB, ruang rapat dijadwalkan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait proyek strategis Bendungan Air Wonokerto di Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo.

Namun, Direktur Utama PT Cumi Darat Konstruksi, pelaksana proyek senilai miliaran rupiah, tak kunjung hadir.

Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Aini Zuroh (Fraksi PKB), yang memimpin jalannya agenda, terlihat geram. Wajah teduh yang biasanya menyimpan senyum manis, sore itu tampak kaku. “Kita sudah undang secara resmi, tapi pihak rekanan proyek justru tidak hadir. Ini mencederai mekanisme pengawasan publik,” ucap Ainy dengan nada kecewa.

Sebelumnya, Aini juga memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi bendungan. Hasil pengamatan dewan mengindikasikan ada dugaan kecurangan teknis: mulai dari material yang digunakan hingga pengerjaan di lapangan. RDPU sejatinya digelar untuk mengonfirmasi temuan tersebut, tetapi buyar karena kontraktor mangkir.

Proyek Bendungan Wonokerto ini bukan proyek kecil. Berdasarkan data resmi, nilai anggaran total mencapai Rp 4,314 miliar dari APBD Kabupaten Mojokerto tahun 2025. Dari jumlah itu, porsi terbesar Rp 4,125 miliar,  jatuh ke PT Cumi Darat Konstruksi sebagai pelaksana konstruksi.

Sementara CV Cakra Nenggala Konsultan (Gresik) ditunjuk sebagai konsultan perencana dengan anggaran sekitar Rp 99,9 juta, dan CV Pandu Adhigraha (Sidoarjo) berperan sebagai konsultan pengawas dengan nilai kontrak sekitar Rp 89,7 juta.

Angka-angka ini menjadi sorotan publik. Besar di atas kertas, tapi bagaimana kualitasnya di lapangan?

Di luar sidang dewan, desas-desus makin liar. Nama Sujatmiko, Ketua DPC Partai Gerindra sekaligus anggota DPRD Mojokerto, disebut-sebut publik sebagai pemilik PT Cumi Darat Konstruksi. Bahkan, gosip juga menyeret nama Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Rizal Octavian.

Namun Sujatmiko segera membantah ketika dikonfirmasi melalui nomor WhatsApp pribadinya. “Saya selama dua periode menjabat anggota dewan tidak memiliki PT, Mas. Nama saya dicatut katanya,” tegasnya.

Tak hanya itu, satu nama lain, Najib, juga menggema di kalangan internal DPRD. Ia disebut sebagai kontraktor rekanan yang turut mengerjakan proyek Bendungan Wonokerto.

Meski RDPU hari ini gagal total, Ketua DPRD Aini Zuroh memastikan langkah berikut sudah disiapkan. “Pekan depan, Senin atau Selasa, kita akan panggil kembali Dirut PT Cumi Darat Konstruksi. Mereka wajib hadir untuk memberi klarifikasi,” tegasnya.

Proyek bendungan ini menyangkut hajat hidup petani irigasi sawah seluas hampir 90 hektare dan cadangan air bagi warga. Satu kesalahan teknis, apalagi jika ada kecurangan, bisa berdampak luas.

Kini semua mata tertuju pada dewan. Apakah DPRD berani menuntaskan pengawasan hingga ke akar, atau kasus ini kembali redup tertutup kabut politik?

Yang jelas, absennya Dirut PT Cumi Darat Konstruksi hari ini bukan sekadar pelanggaran etik. Ia simbol tarik-menarik kepentingan dalam proyek strategis daerah. Babak berikutnya, pekan depan, akan menjadi panggung penentuan.