Langit Mojokerto siang itu teduh seolah bumi Majapahit tengah bersiap menulis babak baru peradabannya. Di ruang Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, pembahasan Raperda BUMD Wisata Kreatif Majapahit (WIKRAMA) menjadi perbincangan serius. Bupati Muhammad AlBarra mendorong percepatan agar Raperda ini bisa segera menjadi Perda strategis peningkatan PAD daerah, di tengah makin ketatnya efisiensi fiskal dari pemerintah pusat.

“Pemerintah daerah harus kreatif dan mandiri. Efisiensi pusat makin besar, maka Mojokerto harus menemukan kekuatan ekonominya sendiri lewat Wisata Kreatif Majapahit,”
Muhammad AlBarra, Bupati Mojokerto.

Namun, semangat besar itu di lapangan menghadapi tantangan. Banyak desa dan penggerak wisata di Mojokerto terbentur regulasi Cagar Budaya Majapahit yang dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK). Tidak dilibatkannya pihak BPK, tokoh masyarakat, budayawan Majapahit, pelaku seni, serta tim kreatif wisata dalam pembahasan awal, memunculkan kegelisahan publik.

“Ego sektoral masih terasa kuat. Padahal, kalau semua duduk bersama antara dewan, Pemkab, dan BPK pasti akan ditemukan solusi cepat tanpa menabrak aturan pelestarian cagar budaya,” ujar salah satu pemerhati budaya lokal.

Dalam atmosfer diskusi yang mulai hangat, muncul kejelasan arah dari Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto.

Heri Suyatnoko, anggota Komisi II, menjelaskan bahwa pembahasan Raperda Wisata Kreatif Majapahit ini sejatinya adalah penyempurnaan hasil harmonisasi pembentukan Perseroda Wikrama,  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan menjadi tulang punggung utama sektor wisata Mojokerto.

“Perseroda Wikrama nantinya akan bertanggung jawab dalam tiga hal utama,” jelas Heri Suyatnoko.

“Pertama, tata kelola wisata di Kabupaten Mojokerto, termasuk pembinaan wisata kreatif desa dan perancangan desain wisata yang berakar pada potensi lokal.

 Kedua, pembagian peran antara Dinas Pariwisata dan BUMD Wikrama agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

 Dan ketiga, memasukkan unsur budaya serta ragam kuliner khas Mojokerto sebagai identitas utama wisata berbasis nilai-nilai Majapahit.”

Heri menegaskan, arah kebijakan ini bukan sekadar proyek wisata, melainkan strategi kebangkitan ekonomi kreatif yang memadukan pelestarian budaya, pemberdayaan desa, dan kemandirian daerah.

Meski demikian, banyak kalangan berharap agar pemerintah dan dewan lebih terbuka mengundang semua elemen: BPK, seniman, budayawan, serta masyarakat pelaku wisata. Kolaborasi inilah yang akan mengikis ego sektoral dan menumbuhkan rasa memiliki bersama atas roh Majapahit di tanah kelahirannya sendiri.

Suara Wilwatikta

“Wisata kreatif tak bisa hanya dibangun dengan anggaran dan regulasi. Ia butuh rasa, gotong royong, dan ingatan sejarah,” ujar salah satu pelaku seni Mojokerto.
Bagi mereka, Majapahit bukan masa lalu,  tapi arah masa depan.

“Majapahit pasti akan kembali menjadi kebanggaan.
Seperti yang dikatakan Sabdo Palon Noyo Genggong, sahabat Raja Brawijaya.”
  “Damar Wijaya Tungga Dewa”