MOJOKERTO — Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan OBH Bina Annisa dan Jimly School of Law & Government Surabaya, Kamis 27 Nopember 2025. Acara yang berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB di kantor DPMD, Jalan A. Yani Mojokerto ini menjadi langkah awal pelaksanaan Pelatihan Mediator bagi para Kepala Desa se-Kabupaten Mojokerto.

Kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan para kepala desa dalam menangani dan menyelesaikan konflik di tingkat desa secara profesional, melalui pendekatan mediasi dan penyelesaian sengketa non-litigasi.

Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto Sugeng Nuryadi menjelaskan bahwa pelatihan mediator ini bertujuan memperkuat kapasitas kepala desa dalam mengelola dinamika sosial kemasyarakatan.

“Banyak persoalan di desa yang sebenarnya bisa selesai melalui mediasi. Dengan pelatihan ini, para kepala desa akan memiliki keterampilan dan standar penyelesaian konflik yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, OBH Bina Annisa dan Jimly School Surabaya akan bertindak sebagai pendamping teknis dan penyusun kurikulum pelatihan. Pelatihan tersebut direncanakan mencakup materi dasar mediasi, teknik komunikasi, etika penanganan sengketa, serta praktik simulasi kasus.

Melalui kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto berharap tercipta penyelesaian masalah yang lebih cepat, efektif, dan berkeadilan di tingkat desa, sekaligus mengurangi eskalasi konflik yang berpotensi meluas ke ranah hukum.

Pelatihan Mediator Kepala Desa akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan usai penandatanganan PKS ini, dan diikuti seluruh kepala desa di Kabupaten Mojokerto,’ Ujar Anam Anis,SH. Direktur OBH BINA ANNISA kepada DETAK INSPIRATIF.