Rp2,634 Triliun di Meja Pertarungan Siapa Menguji, Siapa Menentukan, dan Siapa Menikmati?

SPECIAL REPORTASE POLITIK ANGGARAN & TATA KELOLA PEMERINTAHAN

ANGKA-ANGKA ITU AKAN BERTEMU

Kamis, 13 Agustus 2026.

Di satu meja, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mojokerto membawa rancangan fiskal pemerintah.

Di meja lain, Badan Anggaran (Banggar) DPRD membawa mandat politik dari lembaga perwakilan rakyat.

Yang mereka hadapi bukan sekadar tabel.

Ada Rp2,474 triliun pendapatan yang harus dikejar.

Ada Rp2,634 triliun belanja yang harus dibagi.

Ada defisit Rp160 miliar yang direncanakan ditutup melalui estimasi SiLPA 2026.

Dan ada satu pertanyaan besar.

Apakah setiap rupiah yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto?

Besok, angka-angka itu mulai diuji.

INI BUKAN PERANG, INI PERTARUNGAN ARGUMENTASI.

Istilah "Banggar versus TAPD" memang terdengar seperti pertandingan.

Namun dalam sistem pemerintahan daerah, keduanya justru merupakan bagian dari mekanisme checks and balances.

TAPD membawa perspektif teknokratis.

kemampuan fiskal, target pendapatan, prioritas pemerintah, kesinambungan program dan kepatuhan terhadap regulasi.

Banggar membawa perspektif politik anggaran,

aspirasi masyarakat, prioritas pembangunan, efektivitas belanja dan fungsi pengawasan DPRD.

Karena itu, pertarungan yang sehat bukan siapa yang paling keras.

Tetapi, Siapa yang mempunyai argumentasi paling kuat berdasarkan data?

RP2,634 TRILIUN UANGNYA DARI MANA?

Pendapatan daerah diproyeksikan Rp2,474 TRILIUN

Dari jumlah tersebut PAD Rp918,43 miliar

Transfer Rp1,556 triliun

Artinya, Kabupaten Mojokerto masih membutuhkan dukungan transfer pemerintah pusat dan provinsi dalam jumlah besar.

Di sinilah politik fiskal dimulai.

Semakin besar PAD, semakin besar pula ruang fiskal yang berada dalam kendali daerah.

Maka target Rp918,43 miliar bukan sekadar angka penerimaan.

Ia adalah ukuran seberapa jauh Mojokerto mampu memperkuat kemandirian fiskalnya.

BELANJA HAMPIR RP1 TRILIUN BIROKRASI ATAU INVESTASI PELAYANAN?

Angka yang sulit diabaikan.

BELANJA PEGAWAI

Rp938,20 MILIAR

Hampir Rp1 triliun.

Namun angka tersebut tidak boleh langsung diterjemahkan sebagai pemborosan.

Sebagian merupakan kewajiban pemerintah terhadap aparatur.

Apakah belanja aparatur tersebut menghasilkan pelayanan publik yang sebanding?

Kalau iya, masyarakat mendapatkan manfaat.

Kalau tidak, maka muncul persoalan efisiensi dan efektivitas belanja.

Maka yang harus diperiksa bukan hanya angka belanja pegawai.

Tetapi output dan outcome-nya.

BELANJA MODAL RP252,16 MILIAR

Pembangunan jalan.

Irigasi.

Gedung.

Peralatan.

Semuanya membutuhkan belanja modal.

Dalam rancangan KUA-PPAS, belanja modal dialokasikan Rp252,16 MILIAR

Sekitar 9,6 persen dari total belanja daerah.

Di sinilah pertanyaan publik menjadi sederhana.

Cukupkah angka tersebut untuk membiayai agenda pembangunan Mojokerto 2027?

Terutama ketika pemerintah mengusung agenda hilirisasi SDA, infrastruktur berbasis teknologi, investasi, konektivitas ekonomi dan pembangunan menuju pusat pemerintahan baru.

DEFISIT RP160 MILIAR AMAN ATAU HARUS DIUJI?

Defisit tidak otomatis berarti APBD bermasalah.

Yang penting adalah bagaimana defisit tersebut ditutup.

Pemkab memproyeksikan,

SiLPA 2026 = Rp160 MILIAR

untuk menutup defisit tersebut.

Tetapi inilah wilayah yang pantas mendapatkan perhatian Banggar.

Pertanyaan sederhananya.

Dari mana SiLPA Rp160 miliar itu berasal?

Karena SiLPA bisa muncul karena berbagai faktor.

Bisa karena penerimaan lebih tinggi.

Bisa karena efisiensi.

Bisa pula karena program tidak terserap secara optimal.

Maka angka SiLPA harus dibaca bersama data realisasi APBD 2026, bukan berdiri sendirian.

DI SINILAH BANGGAR HARUS BERTANYA

di meja pembahasan.

Apakah target PAD Rp918,43 miliar mempunyai basis data yang kuat?

Bagaimana metodologi menghitung SiLPA Rp160 miliar?

Apakah belanja pegawai Rp938,20 miliar sudah optimal?

Apakah belanja modal Rp252,16 miliar cukup untuk seluruh prioritas pembangunan?

Bagaimana memastikan transfer Rp487,386 miliar kepada desa benar-benar menghasilkan manfaat?

Bagaimana pemerintah mengantisipasi perubahan kebijakan transfer pusat?

Apa indikator konkret keberhasilan empat prioritas pembangunan 2027?

DAN TAPD PUN HARUS MENJAWAB

Di sisi lain, TAPD juga mempunyai argumen.

Tidak semua angka bisa dipotong begitu saja.

Belanja pegawai mempunyai konsekuensi regulasi.

Belanja pelayanan publik mempunyai kewajiban minimum.

Program RPJMD membutuhkan pembiayaan.

Transfer desa mempunyai dasar kebijakan.

Dan kemampuan fiskal mempunyai batas.

Karena itu, pembahasan yang sehat bukan "potong anggaran!"

melainkanv"Mana yang paling prioritas, mana yang paling efektif, dan mana yang memberikan manfaat terbesar?"

Itulah esensi budgeting berbasis kinerja.

MEREKA BERDEBAT DI RUANG RAPAT. MASYARAKAT MENUNGGU DI LUAR.

Disisi lain yang sering hilang dari berita APBD.

Petani tidak terlalu peduli dengan istilah KUA-PPAS.

Tetapi ia peduli apakah irigasinya mengalir.

Pedagang kecil tidak memahami fiscal space.

Tetapi ia tahu apakah ekonomi pasar sedang bergerak.

Warga desa mungkin tidak hafal struktur APBD.

Tetapi mereka tahu apakah jalan desanya diperbaiki.

Masyarakat tidak membutuhkan pejabat yang sekadar mampu menyebut angka triliunan.

Mereka membutuhkan hasil.

YANG WAJIB DIAWASI PUBLIK

Rp2,474 T
Pendapatan

Rp2,634 T
Belanja

Rp160 M
Defisit

Rp938,20 M
Belanja Pegawai

Rp252,16 M
Belanja Modal

Jangan hanya bertanya "berapa anggarannya?"
Tanyakan juga "apa hasilnya?"

BIROKRASI TANPA KAMUS

KUA-PPAS

Rancangan arah dan plafon anggaran sebelum APBD ditetapkan.

PAD

Pendapatan yang bersumber dari kemampuan daerah sendiri.

SiLPA

Sisa anggaran tahun sebelumnya yang menjadi bagian dari pembiayaan.

Belanja Modal

Belanja yang menghasilkan aset atau manfaat jangka panjang bagi daerah.

TAPD

Tim pemerintah daerah yang menyiapkan dan membahas rancangan anggaran.

Banggar

Alat kelengkapan DPRD yang menjalankan fungsi pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah.

PERTARUNGAN SEBENARNYA BARU DIMULAI

Kamis, 13 Agustus 2026 mungkin hanya satu hari dalam kalender pemerintahan.

Tetapi angka yang dibahas hari itu akan menentukan banyak hal.

Program mana yang mendapat ruang.

Program mana yang harus dipangkas.

Pembangunan mana yang diprioritaskan.

Dan pada akhirnya...

masyarakat mana yang paling merasakan manfaat APBD.

KUA-PPAS SEBELUM PEMBAHASAN

VS

HASIL PEMBAHASAN BANGGAR–TAPD

Apa yang berubah?

Siapa yang berhasil meyakinkan?

Anggaran mana yang bergeser?

Dan yang paling penting,

APA YANG BERUBAH BAGI RAKYAT?

Itulah studi anggaran sesungguhnya.

Writer: Dion Arthur 

Editor: George Chloe