Menatap 2028 Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Mulai Petakan Arah Kebijakan dan Aspirasi Rakyat
-
Baca Juga
MOJOKERTO — Di tengah padatnya agenda pemerintahan daerah, Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto pada Selasa (1/9/2026) menjadi saksi langkah awal penetapan arah kebijakan publik untuk dua tahun mendatang. Pimpinan dan anggota dewan berkumpul dalam Rapat Gabungan Komisi guna menyusun Rencana Kerja (Renja) DPRD Tahun Anggaran 2028.
Langkah perencanaan jarak jauh (advance planning) ini diambil sesuai amanat perundang-undangan untuk memastikan setiap fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran berjalan terukur serta selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Gus Makruf Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Fraksi PAN.
Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Fraksi PAN Gus Makruf menegaskan, bahwa penyusunan Renja 2028 bukan sekadar pemenuhan tahapan administratif formal. Lebih dari itu, dokumen ini menjadi cetak biru bagi para wakil rakyat dalam memperjuangkan suara konstituen secara tepat sasaran.
"Setiap angka dan program yang dirumuskan hari ini adalah cerminan dari harapan masyarakat Mojokerto di masa depan. Melalui penyusunan Renja yang matang, kita memastikan fungsi pengawasan dewan berjalan efektif, khususnya pada sektor-sektor vital yang langsung menyentuh kehidupan warga," ujar Gus Makruf di sela-sela agenda rapat.
Pembahasan Renja 2028 ini mencakup sejumlah poin strategis, mulai dari penyusunan alokasi naskah akademis untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), penajaman skema pengawasan proyek prioritas daerah, hingga penataan jadwal reses.
Melalui mekanisme reses yang terstruktur dalam Renja, Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang diserap anggota dewan dari tiap daerah pemilihan (dapil) diharapkan dapat terintegrasi dengan utuh ke dalam sistem perencanaan pembangunan Pemkab Mojokerto tanpa mengabaikan aspek efisiensi anggaran.
Sejumlah anggota dewan yang hadir turut menyoroti pentingnya menjaga efektivitas program kerja lembaga agar berorientasi penuh pada manfaat publik, termasuk memastikan rekomendasi hasil pengawasan terhadap pelayanan dasar dan kinerja BUMD benar-benar ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif.
Langkah awal penyusunan Renja DPRD 2028 ini diharapkan menjadi fondasi kokoh dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan warga Kabupaten Mojokerto.
